Pertanyaan tersebut hanya bisa dijawab ketika usai pembahasan tentang bagaimana masyarakat memaknai demokrasi dan menilai secara ringkas, apakah pemerintah sekarang menerapkan pembangunan demokrasi sebagaimana amanat konstitusi Republik Indonesia dalam UUD 45 dan UU lain yang mengandung semangat dan nilai demokrasi.
Karena kebiasaan tokoh-tokoh negara kita berpikir secara simbolik dalam melaksanakan politiknya maka makna-makna yang dikandung oleh semua kata-kata politik yang melandasi kebijakan perlu dikaji dan diartikulasikan secara sempurna.
Misalnya penamaan suatu partai politik sebagaimana partai pemenang pemilu di Indonesia, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang disingkat PDIP. Dengan nama tersebut ada makna secara tersurat dan vulgar bahwa partai itu adalah partai yang memperjuangkan demokrasi, tentu saja termasuk di dalamnya adalah hak-hak politik masyarakat Indonesia.
Kemudian ditambah lagi dengan penamaan Perjuangan yang mengisyaratkan pembenaran terhadap partai itu sebelumnya, karena kelahiran partai ini adalah sempalan dari Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) sebelummnya.
Penulis hanya mencoba menyinggung secara datar tentang nama partai dan keseriusan para pemimpinnya untuk membuktikan bahwa mereka adalah orang-orang yang berjuang untuk penerapan demokrasi di Indonesia sebagaimana mereka dibungkus dengan merek atau simbolik tersebut.
Dalam hukum dagang suatu merek itu memiliki penjelasan dengan motto, ikon dan keterangan lain-lain dimana tag-tag di menerangkan isi produk didalam bungkusan merek dimaksud. Jika pada produk makanan snack yang berbahan dasar kentang maka perusahaan bahagian marketingnya tentu akan menyampaikan bahwa kentang dan elemen lain yang dicampur serta manfaat atau kelebihan-kelebihan dari produk tersebut.
Tentu saja ketika ada yang membuktikan bahwa bahan dasarnya ubi atau kentang dicampur dengan ubi dan bukan kentang asli maka perusahaan itu akan di cap sebagai pelaku pembohongan publik. Begitu pula dalam memaknai suatu partai politik.
Apakah ini penting? Jawabnya sungguh penting karena dari situlah masyarakat bisa menilai secara nyata, apakah mereka berada dalam pembohongan dan pembodohan atau para pemimpin politik sedaang bekerja keras untuk mempengaruhi pemerintah agar membawa rakyat Indonesia untuk mencapai tahapan kesejahteraannya.
Mungkin tidak hanya sekali atau dua kali, tetapi berkali-kali pemerintah mengklaim bahwa pertumbuhan ekonomi dalam kondisi positif bahkan pemerintah menyampaikan bahwa Indonesia kini sebagai negara maju bukan lagi negara tertinggal atau negara berkembang. Namun masyarakat setiap kali pula merasakan kontroversial dengan klaim opini pemerintah dimaksud.
Nah, tentu saja argumen ini mengingatkan agar rakyat Indonesia tidak terlena dengan klaim atau simbol-simbol keberhasilan pemerintah bahwa kita sudah maju, kita sudah melebihi kemajuan bangsa lain di puluhan tahun ke depan. Sementara realita kehidupan masyarakat semakin sulit dan memenuhi kebutuhan dasar saja tidak mampu bahkan kita dapati banyak anggota masyakat yang gila kemudian ada juga yang bunuh diri dan anggota keluarganya akibat faktor ekonomi.
Cara berpikir tokoh-tokoh politik terutama pemimpin utama partai politik dipusat pemerintah ini juga tentunya menjadi indikator kemajuan dan kemunduran negara dan rakyat Indonesia.
