Bicara politik bukan sebatas kepemimpinan oleh kader partai politik, tetapi termasuk kepemimpinan kantor wilayah dan kantor lainnya yang mereka dipilih melalui seleksi dan kompetisi terbuka dan diwarnai faktor dukungan. Meskipun ada faktor dukung mendukung bukan berarti mereka bisa menunjuk loyalisnya pada jabatan-jabatan dilingkungan itu.
Jika seorang pemimpin menegaskan kepada publik bahwa loyalitas kepadanya sebagai modal utama untuk mendapatkan jabatan, maka sungguh hal ini  sebagai promosi ketidakmampuannya dalam memahami serta menjalankan kepemimpinan disamping itu ia juga secara tidak langsung telah mendeklarasikan dirinya sebagai pemimpin otoriter dengan menantang publik sekaligus negara, terlepas dalam ketidaktahuannya.
Karena peraturan mutasi di negara ini tidak hanya diperuntukkan kepada pegawai tetapi juga ditujukan kepada publik supaya mutasi dilakukan secara transparan, maka mereka yang punya seni memimpin dan memahami semangat aturan negara ini tentu mereka akan memperjuangkan sesuatu yang lebih, misalnya melibatkan elemen masyarakat yang kontra dalam kepanitiaan seleksi dan lainnya yang memberi kesan pemenuhan syarat profesional untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada pegawainya dan sekaligus kepada negara.
Mentalitas Pemberontak
Ketika seorang pimpinan kantor atau dinas bahkan kepala daerah mengutamakan loyalitas kepada dirinya dibandingkan loyalitas terhadap peraturan negara maka tidak berbeda dengan ia menempatkan negara dibawah telapak kakinya.Â
Sesungguhnya pemimpin seperti ini sedang melakukan pemberontak murni yang melemahkan negara dalam perspektif kecerdasan intelektual, pemberontak itu bukanlah sesederhana pemangkul senjata meski mereka membakar kantor atau berperang dengan tentara dan polisi sebagaimana konflik di Aceh, Papua pada masa lalu.Â
Lalu pemangkul senjata dan pembakar kantor pemerintah itu siapa? Jawabnya mereka adalah korban-korban pembodohan politik kedunguan di negara ini.
Sekian
*****
halaman7.com
halaman7.com
beritamerdeka.net
