Telah menjadi kebiasaan dalam ranah politik Indonesia dewasa ini  seorang pemimpin atau Ketua Umum Partai mengincar jabatan menteri dalam kabinet pemerintahan.
Hal ini kemudian menjadi suatu nilai yang dipaksakan sehingga menjadi  wajar dalam sistem perpolitikan kita. Anehnya kader partai tidak pernah mempermasalahkan kebijakan tersebut.
Kemudian kita selalu membicarakan ikhwal profesional dalam berbagai sisi kehidupan namun prilaku kita justru senantiasa menentang dan menghancurkan nilai profesional itu sendiri.
Kita bisa melihat dalam sejarah kabinet yang diwarnai jabatan menteri oleh para pimpinan partai politik yang berkoalisi dengan partai politik pemenang presiden dimasa lalu hingga sekarang.
Menteri Dari Partai Koalisi Pemerintah
Dimasa presiden Susilo Bambang Yudoyono, terdapat beberapa nama menteri yang menjabat ketua Umum Partai Politik. Diantaranya adalah Aburizal Bakri Ketua Umum Partai Golkar, Hatta Rajasa Ketua Umum Partai PAN, Surya Dharma Ali Ketua Umum Partai PPP, Muhaimin Iskandar Ketua Umum Partai PKB, Tifatul Sembiring Ketua Umum Partai PKS, Meutia Hatta Ketua Umum Partai PKPI. Wiranto Ketua Umum Partai Hanura, Yusril Ihza Mahendra Ketua Umum Partai PBB. Sementara PDIP berada diluar kabinet.
Sedangkan pada masa pemerintahan Jokowi periode terakhir, tiga parpol menempatkan Ketua Umumnya sebagai Menteri yakni Golkar dengan Airlangga Hartarto, PPP Suharso Manoarfa dan Prabowo Subianto Ketua Umum partai Gerindra yang merupakan rival Jokowi pada pilpres.
Sementara Surya Paloh Ketua Umum partai Nasdem dan Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum partai pemenang Presiden hanya menunjuk kadernya sebagai Menteri namun kita ketahui dominan dalam kabinet Jokowi.
Pada masa pemerintahan SBY anggota kabinet terdiri dari berbagai partai politik dan tentu ada koalisi terbuka antara partai politik dimana kemudian semua partai yang berkoalisi itu mengisi jabatan dalam pemerintahan, namun ada beberapa partai yang mengisi jabatan dikabinet yang lebih dominan melebihi dari satu orang menteri. Seperti partai PAN dan Partai Golkar.
Sementara pemerintahan Jokowi berangkat dari partai yang tumbuh besar seperti PDIP akibat tidak dilibatkan dalam pemerintahan sebelumnya, Ketua Umum partai tidak duduk dalam kabinet tetapi kadernya mendominasi kabinet. Sedangkan Pemerintah SBY yang terdiri dari partai-partai menengah langsung Ketua Umumnya menjadi menteri.
Lalu ada pertanyaan, apakah wajar dalam politik Ketua Umum partai-partai melakukan koalisi dalam mengisi jabatan dikabinet pamerintahan? Jawabnya wajar saja apalagi koalisi itu memberi peluang peran bersama dalam pemerintahan.
