"PAN Reformasi": Partai Baru, Harapan Baru?

Banyak orang beranggapan untuk mendirikan partai baru dengan suatu harapan seakan-akan sedang mempersiapkan wadah bagi masyarakat yang belum memenuhi keinginannya dalam memenuhi aspirasi politiknya.

Padahal mendirikan partai tidak sesederhana yang dipikirkan oleh sekelompok orang yang kemungkinan memiliki banyak uang, lantas berpikir bagaimana membuat jaringan politik untuk menjadi pemimpin politik dalam negara.

Kita ketahui beberapa orang pengusaha yang memegang mereka dagang seperti kopi atau kue kemudian mereka mendirikan partai politik, hasilnya tentu sebagaimana anda saksikan bahwa partai politik itupun jalan ditempat, termasuk yang terakhir bagaimana nasib partai politik yang didirikan bos televisi dengan partainya Perindo juga bernasib sama. 

Lalu, jika anda tanyakan kenapa seorang pemimpin politik memerlukan wadah politik? Tentu agar mereka dapat menyalurkan aspirasi baik pemikiran dan sikap politiknya terhadap negara dan memperbaiki kehidupan masyarakatnya.

Sikap tokoh politik tanpa membawa kelembagaan dalam politik bisa saja dianggap sebatas nasehat bagi pemerintah, pemikiran ini hanya bisa mempengaruhi mental dan moral dan tidak mampu secara efektif menjadi kebijakan dalam pemerintahan.

Politik inilah yang kemudian menuntut kehadiran suatu wadah partai politik, tanpa pemikiran, ilmu dan sikap politik maka hampir pasti ruh dalam pendirian partai itupun sama sekali tidak ada. 

Ibarat orang membawa peti kosong yang tidak berisi sehingga masyarakat hanya bisa melihat kemasan yang mewah dan menawan tetapi isinya kosong.

Ringkasnya, apa permasalahannya sehingga partai-partai itu sudah didirikan dan meski telah berhasil mengikuti pemilu namun hasilnya tidak sebagaimana yang diharapkan.

Pertama. Ketokohan masih merupakan unsur penting dalam politik masyarakat Indonesia, mereka mengenal yang mana tokoh politik yang menyuarakan aspirasi dan berkapasitas sebagai pembawa perubahan dalam bernegara. 

Kedua. Mentalitas yang terbaca oleh publik, apakah partai itu didirikan dengan cara pragmatis dimana semua aktivitasnya karena dibiayai dengan kekuatan keuangan pemimpinnya, atau ada partisipasi masyarakat dalam memberi dukungan tanpa iteng aling-aling atau tanpa terbaca oleh publik terdapat barter kepentingan dengan para pihak pendiri partai maupun pemerintah.

Ketiga. Memahami stagnasi politik yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Misalnya tersumbatnya demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam kehidupan bermasyarakat. Dimana hak-hak politik masyarakat telah hilang dan dinafikan dalam kehidupan bernegara.

Keempat. Memunculkan kesepahaman baru atau bisa disebut ajaran baru atau orang sering mengartikulasi sebagai ideology baru yang lebih mengena dengan kondisi sosial dan dalam penanganan masalah bangsa. Perihal yang keempat ini hanya bisa dilakukan oleh mereka pakar politik atau tokoh yang pernah tampil membawa perubahan dalam kehidupan bernegara.

Kelima. Ada penyelewengan arah perjuangan suatu partai politik dimana kemudian para pendirinya terpecah dan membangun partai baru untuk meluruskan perjuangan politik melalui partai. 

Keenam. Adanya para tokoh politik yang ukuran kepercayaan kepadanya melebihi partai politik maka mereka berpotensi membangun partai politik kerena publik mempercayai kredibilitasnya.

Ketujuh. Masyarakat memahami kebobrokan suatu partai politik yang melakukan perubahan hal-hal fundamental dalam politik misalnya partai yang sedianya didirikan sebagai partai demokratis kemudian berubah menjadi partai yang otoriter, maka para tokoh yang melihat gelagat ini mampu membuka kepada publik kelemahannya kemudian mereka mendirikan partai baru sebagai penggantinya.

Kewajaran pendirian partai baru dengan sejarah yang tidak terlalu besar yaitu pendhaliman terhadap hak politik Megawati Soekarno Putri oleh pemerintah Orde Baru kala itu. Peristiwa yang memperebutkan kantor DPP bahkan menjadi sesuatu yang fundamental dalam pertimbangan politik bangsa Indonesia.

Selanjutnya pemikiran dan peristiwa yang tidak besar itu berhasil mengangkat PDIP menjadi partai papan atas di Republik ini, bahkan partai PDI sebelumnya belum pernah berada pada posisi sebagaimana partai baru tersebut. 

Adapun ketujuh hal di atas, memberi pengaruh yang besar yang menjadi dalih pendirian partai baru yang bisa mengundang daya ungkit untuk dukungan politik yang dapat dipertimbangkan sebagai dalih pendirian partai baru yang tentunnya menjadi wadah yang membawa harapan baru pada masyarakat.

Bagaimana dengan PAN Reformasi?

Dari tujuh dalih yang penulis kemukakan diatas maka pendirian partai PAN Reformasi memenuhi syarat secara dominan bahkan bisa dianggap sebagai suatu keharusan. Kenapa? 

Pertama, karena dasar pendirian partai PAN tahun 1998 itu adanya sebagai rangkuman pemikiran seorang Doktor politik yang membawa ajaran hidup masyarakat Indonesia dalam politik yang mengedepankan demokrasi dan pembebasan rakyat Indonesia dari bentuk penjajahan modern, yakni Prof. Dr. Amien Rais, MA.

Publik akan memahami bahwa pemikiran-pemikiran itulah yang mengantarkan rakyat Indonesia menuju pintu perubahan dalam kehidupannya. Sebagaimana sejarah politik masyarakat di Aceh yang sempat memberikan dukungan suara sebesar 56 persen kepada calon presiden Prof. Amien Rais, sementara PAN hanya memperoleh suara belasan persen dalam pemilu legislatif.

Kedua, Publik mengetahui bahwa perjuangan politik itu belum berhenti dan sebahagian besar masyarakat mengatahui bahwa reformasi Indonesia masih setengah jalan dan pengawalan itu menjadi lemah tanpa suara dan pemikiran Amien Rais.

Ketiga, Pemikiran Oposisi dan kritik Prof. Amien Rais selama pemerintahan SBY maupun Jokowi menjadi inspirasi untuk perbandingan dalam bernegara. Opsi ini masih menjadi harapan yang tidak perlu dibayar untuk memberi dukungan kepadanya.

Keempat, Ketegasan sikap dalam mengarahkan kepemimpinan PAN tanpa memandang kedekatan persahabatan dan keluarga tetapi mengutamakan kepentingan masyarakat dan perbaikan dalam kehidupan bernegara.

Sikap ini bisa dilihat bahwa Prof. Amien Rais tidak segan-segan menyuarakan sikapnya atas nama konsep, strategy dan programnya. Perhatikanlah betapa sikap politik pada orang-orang yang sebatas melahirkan konspirasi dan pertimbangan pergaulan dan keluarga maka banyak pemimpin politik yang merubah haluan politiknya.

Kelima, Begitu banyak kader PAN, bahkan melebihi jumlah kader yang aktif di partai sekerang ini, khususnya mereka yang memiliki wawasan dalam politik berkaitan dengan penempatan hak-hak politik kader dan warga negara justru lebih banyak berada diluar partai dan tidak bersetuju dengan sistem politik yang dijalankan oleh kepemimpinan PAN sekarang.

Atas dasar pertimbangan pada faktor-faktor tersebut di atas maka PAN Reformasi melebihi kelayakan untuk pendiriannya. Masyarakat meyakini bahwa semua pihak masih dalam minat untuk mengadakan suatu perubahan bahkan pemerintah sendiri dalam hal ini membutuhkan solusi-solusi yang lebih besar untuk merubah bangsa ini untuk kehidupan warga negara yang lebih baik.

Dengan daya ungkit yang begitu besar maka PAN Reformasi berpeluang menjadi partai politik baru yang membuka harapan untuk menerangkan kehidupan rakyat Indonesia dalam politik. Apalagi kader-kader yang keluar dari PAN dan tokoh masyarakat dalam politik saat ini telah banyak yang tercerahkan dengan perubahan yang dimulai sejak tahun 1998.

Hal ini menjadi semakin positif dibanding pendirian PAN dimasa lalu itu yang masih sedikit para kader yang memiliki pengetahuan politik demokratis.

Berikutnya hanya diperlukan sikap tegas untuk memdeklarasikannya, hal ini hanya butuh ketegasan lanjutan setelah Hanafi Rais mengundurkan diri sebagai anggota DPR RI yang terpilih dari partai PAN.

Pengunduran diri inilah salah satu sikap yang tidak main-main dalam politik. Sedikit politisi yang berani melakukannya dan idealnya masyarakat Indonesia mampu memahami sebagai suatu ketegasan dalam sikap politik.

***
Sekian

dok. pribadi