Pemimpin partai politik harus dipertegas standarnya bukan harus sebagai orang kaya supaya gampang menyumbang dan memberi uang kepada masyarakat, sementara kapasitas dan kualitasnya dalam kepemimpinan dan keilmuannya tidak terhiraukan sebagaimana sekarang.Â
Seharusnya kriteria mereka harus berstandar sebagai seseorang yang lebih dalam memahami tujuan partai politik, berbangsa dan bernegara, apakah dia paham hak politik rakyat, apakah dia memahami demokrasi dengan benar, apakah dia berprilaku dan mampu untuk membuat kebijakan yang matc dengan harapan masyarakat dan tujuan negara.
Maka seorang pemimpin itu harus berorientasi pada penguatan sumber daya manusia, mereka haruslah orang yang lebih dalam unsur-unsur kepemimpinan terutama kecerdasannya karena negara kita masih jauh tertinggal dibanding negara-negara maju di dunia.
Kedua, Demokratisasi yang didalamnya termasuk desentralisasi dan otonomi daerah yang total dimana hal ini akan mempertegas hak-hak politik warga dalam berbangsa dan bernegara, karena sebahagian besar pemberontakan, protes sosial diakibatkan kepemimpinan yang otoritarian yang lemah dalam pelibatan partisipasi masyarakat dalam bernegara. Pelaku itu semua adalah pemimpin dan kader partai politik.
Ketiga, Pembangunan nasional harus mengutamakan dibidang pendidikan yang menyeluruh sehingga anggaran belanja negara yang 20 persen itu benar-benar dipertegas untuk meningkatkan sumber daya manusia bukan sebatas mengedepankan pembangunan phisik sementara pendidikan terus tertinggal, celakanya lagi anak-anak penanggung jawab dalam pendidikan justru mensekolahkan anaknya ke luar negeri karena tidak yakin dengan sekolah dan perguruan tinggi dalam negeri yang ia sendiri bertanggung jawab untuk itu. Penanggung jawab itu semua adalah partai politik.
Keempat, Penegakan hukum terhadap penyelenggara negara yang bermental korup, bukan sebatas merugikan uang negara tetapi prilaku korup yang merusak mentalitas sosial. Penyelenggara hukum itu semua ditangan pemimpin dan kader partai politik.
Kelima, Taat beribadah, semua pemeluk agama perlu taat dalam beribadah karena dengan taat masyarakat tidak hanya patuh pada aturan negara tetapi akan menumbuhkan kesadaran karena dihidup mereka ada Tuhannya. Pemimpin dan kader partai politik menjadi pendidik secara langsung dan tidak langsung masyarakat untuk itu.
Dengan keaimpulan tersebut maka para akademisi dengan keilmuannya bisa menguji secara tidak langsung terhadap kriteria para pemimpin partai politik di Indonesia baik di pusat maupun daerah, sehingga masyarakat Indonesia ketika ingin melakukan perubahan akan memahami apa yang harus direformasi sehingga reformasi hanya semangat emosional tidak mampu dijalankan secara berkelanjutan untuk merubah bangsa ini. Tentu yang berlaku adalah perulangan kembali sistem kekuasaan yang korup itu.
Jika semua pemimpin partai politik berlaku dan memahami tugas dan perannya sebagaimana tujuan negara maka setengah dari perubahan itu sudah dapat dicapai. Tetapi jika pemimpin partai politik tuli dan buta terhadap demokrasi dan hak-hak politik masyarakat maka perubahan itu hanya sekedar semangat dan simbol yang tidak pernah menemui jalannya, meskipun dalam aktifitasnya sehari-hari diwarnai dengan bantuan dan bantuan dan bantuan kebutuhan pokok masyarakat. Tetapi hal itu bukanlah jalan keluar untuk membangun bangsa yang besar ini.
*****
Sekian
