Partai Politik, Hak Politik Warga Masyarakat, dan Kemunafikan Pimpinan Partai yang Beresiko Neraka bagi Anda dan Keluarga

"Partai Politik, Hak Politik Masyarakat Serta Kemunafiqan Pimpinan Partai yang Beresiko Neraka Bagi Anda dan Keluarga"

Dari era ke era, di Indonesia selalu saja masyarakat menghadapi masalah dengan hak politiknya. Bukan hanya berhadapan dengan negara.
Misalnya hak masyarakat dalam bwrnegara untuk mendapatkan pemilu yang benar, hak mendapatkan transparansi penggunaan anggaran karena anggaran negara itu adanya karena adanya masyarakat dan untuk pembangunannya.

Prinsip keterbukaan atau transparansi adalah prinsip yang diberikan oleh demokrasi bagi rakyat untuk mengetahui pembangunannya. Pemerintah yang tidak mampu melaksanakan transparansi tersebut disebut pemerintah korup.

Anehnya partai politik yang seharusnya adalah wadah politik rakyat dan kewajiban mendidik rakyat dalam politik serta berkewajiban memperjuangkan hak politik rakyat dan menjunjung tinggi itu tapi justru partai politiklah yang melakukan pelanggaran terhadap hak rakyat.

Partai-partai yang pemimpinnya hanya melakukan konspirasi dan persekongkolan untuk kepentingan menguasai partai maka partai itu mutlak sebagai partai dhalim, karena mereka masih saja menerapkan kepemimpinan otoriter yang secara resmi telah dikubur dimasa memasuki era reformasi.

Karena hal itu adalah salah satu aib bangsa ini yang telah merusak tatanan hidup serta hilangnya banyak nyawa rakyat di daerah-daerah hanya untuk tegaknya negara kesatuan Indonesia.

Sesungguhnya kekeliruan bukan pada negara tetapi pemimpin pemerintah bermental perompak dan merampas hak rakyat dengan semena-mena.

Lalu lahirlah reformasi dengan people powernya yang menegaskan kontra dengan sikap itu dan kemudian berubah haluan sistem kepemimpinan negara dari otoriter menjadi sistem demokratis. Meski bangsa Indonesia masih pada tahapan belajar dalam sistem tersebut.

Penerapan transparansi, demokratisasi, desentralisasi, otonomi daerah, anti korupsi dan lainya dengan konsekuensi pada sanksi hukum telah mengantarkan pejabat tinggi di Indonesia ke jeruji besi bahkan sebahagian besar justru terjadi terhadap pimpinan tinggi partai politik. Karena ilmu politik lemah maka aktivitas politik sangat boros sehingga menyebabkan korupsi yang fenomenal oleh pimpinan partai politik.

Misalnya :
Anas Urbaningrum dan Nazaruddin partai Demokrat
Setya Novanto partai Golkar
Romahurmuzi Ketua Partai PPP
Lutfi Hasan partai PKS
Patrialis Akbar Partai PAN
Irwandi Yusuf PNA
Belum lagi tokoh partai yang jumlahnya sangat banyak tidak cukup besar media ini kita menyebutnya satu persatu.

Padahal Islam mengajarkan ummatnya tentang tanda-tanda Munafiq. Berjanji berkhianat, Berkata Berdusta dan lainnya melakukan perbuatan yang berkontradiksi dengan nilai kebaikan serta menyembunyikan pekerjaan buruk.

Jika ingin berjihad maka tidak perlu berperang phisik, tapi cukup dengan perang melawan pimpinan partai politik dhalim dan munafiq.

Karena munafiq itu kafir diatas kafir maka pendukung dan pengikut munafiq itu sesungguhnya tidak berbeda dengan kafir.

Masyarakat harus hati-hati menjadi pengurus dan simpatisan partai politik yang pimpinannya para munafiq. Neraka pasti menunggu anda dan ibadah anda hanya sia-sia belaka.

Salam