Bagaimana Melahirkan Pemimpin dan Harapan Baru dalam Politik?

Bagaimana caranya? Tentunya partai yang melahirkan keputusan terbalik dengan kondisi sosial politik saat itu. Keputusan itu bisa melahirkan langsung orangnya atau melahirkan jawaban atas tuntutan sosial yang tidak mampu dibaca oleh kader politik biasa-biasa saja.

Misalnya dalam keadaan normatif sikap-sikap partai politik berjalan sebagaimana biasa namun ada partai politik yang melahirkan solusi-solusi perbaikan sosial tentunya akan menjadi sesuatu yang langka atau scarcity dalam terminology ekonomi.

Tentu saja hal ini akan dinilai lebih berharga dan akan membangun kepercayaan sosial yang jauh lebih tinggi terhadap partai politik tersebut atau pimpinan partai tersebut.

Lalu dimana timing yang cocok? Pada musyawarah partai politik yang melakukan evaluasi dan membuat perubahan fundamental dalam keputusannya. Kemudian melahirkan ketuanya yang baru yang lebih berkualitas dan memahami harapan masyarakat dimana sebelumnya hanya datar-datar saja.

Pemimpin baru itulah kemudian menjadi harapan kepercayaan baru sehingga ia bisa menjadi pemimpin masyarakat yang baru yang dipundaknya adalah harapan sosial untuk perubahan. Karena itu perubahan dalam politik itu bukan sebatas mengganti orang baru tetapi lebih dari itu bahwa orang baru tersebut yang dipercaya bisa melakukan perubahan untuk perbaikan hidup rakyat.

Justru karena itulah politik dan partai politik berbeda dengan dunia birokrasi dalam promosi pemimpinnya. Dalam dunia birokrasi menggunakan pangkat dan referensi jabatan secara beringkat.

Karena itu politik mengenal bahwa orang dalam penjara jadi gubernur dan bupati, sementara yang berjabatan wakil gubernur dan wakil bupati justru  masuk penjara dan tidak pernah menjadi gubernur atau bupati. Lalu siapa yang menjadi gubernur? Mereka yang belum dalam sistem jabatan pemerintahan.

Hal itu juga terjadi dalam pemilihan presiden, lihatlah paska kepemimpinan presiden SBY maka lahirlah pemimpin baru dan sosok harapan baru yakni Jokowi. Jika politik sebagaimana birokrasi maka seharusnya yang menjadi presiden itu Yusuf Kala atau Hatta Rajasa.

Demikian semoga bermanfaat
Salam

dok. pribadi