Hipitesa kelima, Jika demokrasi bukan sebatas pemilihan langsung tetapi lebih kepada kredibilitas, eksistensi, hak rakyat bahkan menegakkan harga diri rakyat maknanya selama ini rakyat Indonesia dan masyarakat seluruh daerah tidak mengutamakan harga dirinya?
Begitulah realitanya dalam kontek demokrasi, selama masyarakat tidak paham memelihara dan menguatkan demokrasi maka mereka juga tidak paham harga diri dan eksistensinya sebagai warga negara maka mereka juga senantiasa tidak diutamakan dalam sistem negaranya. Penindasan, kekerasan, Â hanya terjadi dalam masyarakat yang tidak diatur dalam dinamika kehidupan demokrasi yang benar. Sehingga rakyat mereka harus tunduk pada ketentuan kekuasaan.
Jika anda tanyakan dimana kita mulai memperbaiki masyarakat Indonesia? Atau linear dengan pertanyaan siapakah yang patut dipersalahkan dalam kegagalan negara ini dalam menghargai rakyatnya? Atau juga linear dengan peetanyaan, siapakah yang sesungguhnya talah mengkhianati bangsa dan negara Indonesia?
Jawabnya adalah para pemimpin partai politik baik sadar atau tidak, baik paham atau tidak paham. Dinana hak warga negara, hak kader partai politik didaerah yang sesungguhnya harus diurus secara halus dan lembut dengan hati tetapi pimpinan partai politik Indonesia mengurusnya pakai Palu bahkan Godam.
Penulis adalah Pemimpin Partai Politik Lokal GRAM yang digagalkan ikut pemilu 2019 oleh Pimpinan KIP Aceh masa itu.
![dokpri](https://assets.kompasiana.com/items/album/2020/07/15/fb-img-1584841062766-5f0e6255d541df40663f9762.jpg?t=o&v=555)