Oleh : Tarmidinsyah Abubakar
Tulisan ini sebagai analisa sederhana yang obyektif dengan melihat semua anasir yang mempengaruhi kehidupan politik demokrasi bangsa Indonesia. Oleh karena itu mari kita melihat narasi kritis ini dalam sudut pandang yang luas.
Kita semua ingin membangun bangsa ini untuk berubah lebih baik karena kita sudah lelah akibat berulangkali terjadi perkara yang begitu-begitu saja, pengkhiatan, pengingkaran, sebagaimana keledai yang jatuh ke lubang yang sama.
Pada dasarnya pressure terhadap mentalitas rakyat negeri kita yang mudah diprovokasi, sehingga mereka  dengan mudah dibodohi dan merasa apa yang dilakukan oleh pemimpin negara tidak mungkin salah karena banyak orang bergantung pada mereka.
Maka yang perlu digaris bawahi mengkritisi untuk meluruskan adalah lebih bernilai bobotnya dari pekerjaan pemerintah itu sendiri karena mereka melakukan kerjaanya dan dibayar oleh negara sementara pelaku kritik tidak dibayar sama sekali, maka pemerintah yang maju bahkan membayar pengkritik lebih mahal dari gaji menterinya, mari kita berpikir secara jernih sebagai warga mumpuni.
Setelah menganalisa dari berbagai sudut pandang maka sumber penyelewengan kekuasaan sesungguhnya berawal dari partai politik, kita bisa melihat partai politik cenderung dikuasai oleh seseorang yang kuat dari perspektif keuangan kemudian menjadi dominan dalam membiayai rutinitas partai mengingat sumber pendapatan partai sangat terbatas dari alokasi anggaran negara.
Pada masa-masa awal reformasi pembentukan partai politik, terdapat kesadaran yang baik pada orang-orang yang punya uang, mereka memiliki kesadaran yang tinggi untuk mendorong perubahan bernegara, mereka cenderung mempercayai orang yang mampu dan memiliki ilmu pengetahuan dalam mengelola partai politik dan bernegara.
Tapi dalam perjalanan waktu mulai terdistorsi dimana mereka yang punya uang meski tanpa memahami ilmu politik dan bernegara terjun langsung dan menjadi aktor dalam dunia politik. Akibat perubahan prilaku tersebut kemudian politik transaksional berlaku masif karena perhitungan rugi laba dalam politik sama dengan perhitungan laba dan rugi dalam hukum ekonomi.
Indikator ini dapat dilihat mulai dari kualitas Musyawarah Nasional yang terkesan sebagai musyawarah yang dibuat oleh dominasi seorang politisi atau dapat disebut sebagai piasan seseorang untuk mengambil kekuasaan. Maka politik masyarakat hanya bersubstansi sebatas menang dan kalah dalam suatu musyawarah termasuk dalam pilpres, pilkada dan pemilu legislatif.
Kebijakan Formatur Tunggal
