Mengelola kolom komentar membutuhkan sumber daya yang cukup besar, baik dari segi tenaga manusia maupun teknologi.
Kesimpulan:
Media tanpa ruang komentar memang dapat menjadi indikator potensi adanya praktik otoritarian dan perawatan feodalisme dalam masyarakat.
Yang masih perlu dibahas hanya beberapa hal untuk mengambil kesimpulan atas hipotesa sosial diatas.
Pertama,
Kriteria apa yang dapat digunakan untuk membedakan antara pembatasan komentar yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dan pembatasan komentar yang bertujuan untuk membungkam kritik?
Kedua,
Bagaimana teknologi dapat membantu mengatasi masalah moderasi konten dan memungkinkan diskusi yang lebih sehat di ruang online?
Ketiga,
Apa peran pemerintah dalam mengatur media dan memastikan bahwa masyarakat memiliki akses ke informasi yang beragam dan ruang untuk berpartisipasi dalam diskusi publik?
Selebih hanya dua hal untuk menyediakan media online demokratis berkualitas bagi pendidikan dan informasi masyarakat yakni antara persyaratan Media online yang harus menyediakan ruang komentar untuk publik  demi kualitas informasi publik atau dibuat dalam daftar merah media online yang tidak memenuhi syarat.
Jika perlu pemerintah juga harus menyediakan stimulus untuk media online dalam rangka mendukung pembangunan mentalitas sumber daya manusia sebagaimana konstitusi negara.
Hal inilah yang dapat mengurangi penyebaran hoak dan memperbaiki mentalitas rakyat yang selama ini harus dilakukan oleh pemerintah yang senantiasa mengkampanyekan pembangunan mental.
Gramsss....
