Oleh :Â
Tarmidinsyah Abubakar
Idealnya Partai politik lokal di Aceh memiliki peran yang signifikan dalam pengembangan demokrasi pasca konflik, dalam masa perdamaian, ini bisa di analisa dari tujuan kelahirannya.
Karena landasan sejarah, psikologis dan historis, Â keberadaannya adalah untuk membuka kesempatan dan peluang masyarakat daerah untuk berperan aktif dalam pembangunan daerahnya karena pembangunan pada prnsip dasarnya diperuntukkan untuk rakyat secanggih apapun.
Walau fungsi pemerintah dominan tapi mereka hanya diperlukan untuk mediasi dan pelayanan, bahkan salah kaprah diposisikan sebagai pembina sebagaimana ditempatkan dalam organisasi masyarakat selama ini.
Karena mereka bukan terget final pengetahuan hidup masyarakat, mereka hanya menjadi alat politik rakyat untuk pembangunannya.
Maka partai politik rakyat adalah berposisi dalam hirarkhi tertinggi untuk pembangunannya, itulah kenapa lokal wisdem (keunikan lokal) sangat dihormati oleh masyarakat demokrasi dunia.
Namun perlu selalu dikawal jangan sampai partai lokal berlaku dalam politik tuan tanah dalam kehidupan masyarakat Aceh yang semakin mengalami kesenjangan dari ruh demokrasi sebagai pijakan dasarnya.
Partai nasional tidak cukup aspiratif dalam menerima aspirasi rakyat Aceh, karena sebahagian besar mereka terpisahkan dengan kultur dan karakteristik tokoh Aceh dalam politik nasional.
Sementara basis mereka dari partai lokal yang bermain di jalur perairan dengan warga bangsa lain, Malaysia, Thailand, Singapore dan bahkan Vietnam.
Karena kelahiran partai politik lokal dari ruang demokrasi yang menjadi alat perubahan di Indonesia dan juga Aceh sedang berkembang baik dimasa reformasi di bawah kepemimpinan pemerintahan masa itu yang menganut sistem demokrasi dengan adanya perubahan konstitusi negara (perubahan/amandement UUD 1945).
Pembangunan kembali negara ini dengan proses transformasi dari kepemimpinan budaya otoritarian yang begitu lama ke budaya hidup demokrasi menjadi barang baru dinegara ini.
Nah, keberadaan partai lokal sesungguhnya masuk dalam ruang pembangunan demokrasi (memanusiakan) warga masyarakat Asia Tenggara.
Keberadaan partai lokal merupakan hasil dari kesepakatan damai Helsinki, yang memberikan ruang bagi Aceh untuk mengatur rumah tangganya sendiri.
Berikut beberapa peran penting partai politik lokal di Aceh:
 * Representasi Lokal: Partai politik lokal lebih dekat dengan masyarakat dan lebih memahami aspirasi serta kebutuhan masyarakat Aceh.
Mereka menjadi saluran bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kepentingan mereka kepada pemerintah.
 * Penguatan Demokrasi Partisipatif:
Partai politik lokal mendorong masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam proses politik.
Mereka memberikan ruang bagi masyarakat untuk belajar tentang demokrasi, hak-hak politik, dan cara menggunakannya.
 * Penjaga Nilai-nilai Lokal:
Partai politik lokal berperan menjaga dan melestarikan nilai-nilai lokal Aceh, seperti adat istiadat, agama, dan budaya.
Hal ini penting untuk menjaga identitas Aceh di tengah arus globalisasi.
 * Kontrol terhadap Kekuasaan:
Keberadaan partai politik lokal dapat menjadi penyeimbang bagi kekuasaan pemerintah pusat dan mencegah terjadinya sentralisasi kekuasaan.
 * Motor Pembangunan:
Partai politik lokal berperan dalam mendorong pembangunan di Aceh, terutama di bidang ekonomi dan sosial.
Mereka dapat mengidentifikasi potensi lokal dan merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Namun, keberadaan partai politik lokal di Aceh juga menghadapi beberapa tantangan, antara lain:
 * Kualitas Kader:
Tidak semua kader partai politik lokal memiliki kapasitas dan integritas yang memadai untuk menjalankan tugasnya.
 * Dinamika Politik Lokal:
Persaingan politik yang ketat dapat memicu konflik internal dan eksternal dalam partai politik.
 * Keterbatasan Sumber Daya:
Banyak partai politik lokal yang kekurangan sumber daya finansial dan manusia untuk menjalankan program-programnya.
Untuk meningkatkan peran partai politik lokal dalam pengembangan demokrasi di Aceh, perlu dilakukan beberapa upaya, seperti:
 * Penguatan Pendidikan Politik:
Masyarakat perlu diberikan pendidikan politik yang memadai agar dapat memilih pemimpin yang tepat dan mengawasi kinerja pemerintah.
 * Reformasi Sistem Partai:
Perlu dilakukan reformasi sistem partai politik untuk meningkatkan kualitas partai politik dan memperkuat demokrasi internal partai.
 * Peningkatan Partisipasi Perempuan:
Perempuan perlu diberikan ruang yang lebih besar dalam partai politik untuk memperkuat representasi perempuan dalam pengambilan keputusan.
 * Penguatan Pengawasan Masyarakat: Masyarakat perlu lebih aktif dalam mengawasi kinerja partai politik dan pemerintah.
Kesimpulan
Semua Partai politik lokal di Aceh memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan demokrasi. Dengan kata lain memanusiakan mereka dalam pembangunannya dikawasan Asia Tenggara.
Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan upaya bersama dari semua pihak untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada dengan pemikiran yang bijak untuk menjadi kepentingan masyarakat umum.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H