Nah, bila pemerintah hanya membangun kesejahteraan kepada pemerintah sendiri dan elit pemerintah terlebih pimpinan partai politik maka presiden di negara tersebut adalah pelanggar hukum demokrasi dan sekaligus pelanggar etika dan kewajaran sebagai warga negara, berikut juga telah menghilangkan haknya sebagai warga negara dan tentu tidak memenuhi syarat lagi sebagai presiden karena ada syarat yang telah dibatalkan oleh prilakunya sendiri.
Justru karena itu maka dinegara yang demokrasi sudah maju presiden dan pejabat lainnya akan mundur begitu masyarakat melihatnya tidak memenuhi syarat lagi walau hanya satu syarat yang kurang sebagai pejabat negara.
Dalam hal ini tidak berbeda dengan masyarakat yang menyaksikan prilaku pelacur secara terbuka ditengah kehidupan rakyat, pastilah rata-rata warga negara setuju memberi hukum sosial kepadanya.
Itulah etika dan hukum demokrasi yang sesungguhnya.
Tetapi di negara kita memang belum bisa melihat hal tersebut secara nyata, maka ada yang aneh dimata masyarakat global. Karena itulah maka bila terjadi pelanggaran hukum demokrasi maka media asing dinegara lain viral dalam pemberitaannya, misal di Inggris, Amerika, Prancis, Malaysia, Singapore dan lain-lain yang memandang keanehan dalam kebijakan di Indonesia.
Lebih aneh lagi masyarakat memberi semangat dan sokongan kepada pelacur yang menjual tubuhnya secara terang-terangan dihadapan rakyat.
Tidak ubahnya misal banyak pelacur di sebuah kampung, tentu saja kampung lain disebelahnya akan merasa resah mereka berusaha mengatasinya dan yang pertama mereka melihat bahwa ada keanehan dikampung yang banyak pelacur tersebut dengan penilain kampung kotor dan rusak.
Nah, kalau masyarakat secara rata-rata memahami etika demokrasi maka hukum sosial pasti akan berlaku untuk pelaku kecurangan dalam berpolitik dan bernegara yang melanggar hukum demokrasi. Â Dimana mereka menghalalkan segala cara mencapai tujuannya, sebagaimana pelacur yang saya ceritakan diatas.
Lalu, apa faktor utama sehingga masih ada masyarakat yang masih menyokong pelanggar etika itu?
Ya tentu saja dengan sogokan rakyat baik  menggunakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan sembako dan bantuan lain-lain dimana pemerintah menggunakan skema atau konsep membantu.
Dalam hal ini menurut pandangan saya dalam kacamata demokrasi justru pemerintah sedang memposisikan dirinya sebagai manusia kaya dan berada dan memposisikan rakyat sebagai penerima sedekah atau baki dalam bahasa masyarakat Aceh.
