Politik demokrasi dalam pemerintahan sebagaimana konstitusi Republik Indonesia mengutamakan pengembangan kualitas hidup dan pelayan dari pemerintah karena itulah maka kualitas demokrasi selalu menjadi penting dan sebagai indikator dalam setiap pembahasan pembangunannya dari seluruh bidang kehidupan lainnya bagi suatu masyarakat dimana saja.Demokrasi adalah alat yang bisa memberi hak dan kewajiban bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh keadilan seadil-adilnya.Demokrasi juga bisa memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara sebagaimana kemampuan dan keahliannya serta kenyamanan bagi segenap warga negara.Berikutnya demokrasi juga menjadi media membuka berbagai masalah rakyat dan masalah pemerintah, berikutnya demokrasi juga bisa memberi solusi untuk menyelesaikan masalah rakyat dan masalah dalam masyarakat itu sendiri.Oleh karena itu dalam sistem demokrasi dikenal pembagian kekuasaan yang dipisahkan secara jelas dengan masing-masing fungsinya yakni legislatif, eksekutif dan Yudikatif.
Karena pemisahan tersebut maka kepada rakyat sudah seharusnya bisa mengambil sikap dan keputusan ketika memilih dalam pemilukada dan pemilu legislatif minimal masyarakat wajib paham untuk tidak menduķung pembangunan kekuasaan mutlak (absolut) kepada suatu kelompok politik.
Berikutnya masyarakat dapat memaklumi bila terjadi perbedaan pendapat diatara lembaga tersebut sebagai suatu pertentangan yang mengutamakan kepentingan rakyat, sebagaimanan sering kita saksikan dalam penetapan Anggaran daerah (APBD) setiap tahun yang senantiasa tarik menarik dan akhirnya terjadi keterlambatan pengesahannya bahkan sampai terjadi pergantian kepala daerah.
Lalu apa sebenarnya yang harus diperhatikan dan dihindari oleh rakyat? Adalah jika terjadi konspirasi antara lembaga tersebut dalam hal anggaran, hukum dan lain lain dimana mereka tidak berbasis lagi pada kebenaran fungsinya sebagai lembaga demokrasi yang seutuhnya dalam peranannya.
Lalu kalau fungsi legislatif itu tidak berjalan normal sebagaimana standar kualitas demokrasi maka apa yang terjadi?
Tentu saja kekuasaan eksekutif yang otoritarian yang bisa menyeret kekuasaan melakukan penindasan terhadap orang yang berbeda pendapat dalam pembangunan rakyat. Bahkan kekuasaan pemerintah bisa menjadi penindas rakyat itu sendiri. Karena wakil rakyat sudah disfungsi akibat menerima fungsi sebagai pengguna anggaran dan terjadi pelemahan fungsi pengawasan termasuk anggaran daerah dan anggaran negara.
Berikutnya dampak dari disfungsi pengawasan tersebut, apa yang timbul?
Tidak lain adalah korupsi terjadi dalam berbagai bidang pembangunan yang mana rakyat hanya menjadi objek yang diperjual belikan sebagai dalih menarik anggaran negara dan penyalahgunaan uang negara dengan berbagai pola.
Karena itulah tidak perlu menjadi heran kalau rakyat hanya menjadi korban politik pemerintah.
Kenapa demikian? Tentu saja masing-masing lembaga baik eksekutif atau legislatif telah mereduksi fungsi pemerintah sebagai alat untuk menghasilkan uang sebagaimana pabrik industri.
