Karena itu kecenderungan sosial dalam demokrasi pada suatu masyarakat hanya bisa terjadi jika pemahaman rata-rata masyarakat lebih kurang setara. Kecenderungan sosial adalah hirarkhi tertinggi dalam demokrasi sebagaimana terjadi tuntutan perubahan pada saat reformasi. Masyarakat pada umumnya mengharapkan adanya perubahan dan hal itu menjadi kecenderungan yang tidak bisa dihambat dengan strategi politik.
Karena itu maka sulit bagi mereka yang pintar diatas rata-rata menjadi pemimpin ditengah masyarakat yang biasa-biasa saja. Karena kepintarannya tidak mampu dibaca oleh sebahagian besar masyarakat. Apalagi banyak masyarakat yang bisa menghargai hanya dengan bantuan sembako kepada mereka yang di grassroot, sementara orang yang pintar hanya bisa memberi kontribusi dalam pemikirannya yang cemerlang, tanpa bisa memberi kontribusi dalam hidup masyarakat secara instan.
Orang pintar hanya bisa memberi pemikiran dalam rancana mengatur masa depan jika kekuasaan ada pada mereka dalam hukum kompetisi kekuasaan. Kalau dia hanya masuk dalam sistem maka sudah pasti terjadi fitnah dan pembunuhan karakter karena orang disekelilingnya bahkan pemimpinnya tidak mampu menjangkau pemikirannya.
Oleh karena itu seorang pemimpin yang pintar untuk kemajuan daerah atau negara hanya bisa dilahirkan jika terjadi kecenderungan sosial yang menuntut perubahan total terhadap kehidupan masyarakatnya.
Terhadap suatu daerah akan terjadi perubahan dan tuntutan dalam skema kecenderungan sosial ketika masyarakat mengalami kebosanan sosial atau tidak melihat jalan keluar maka mereka menanamkan keyakinan bahwa sesuatu yang baru sebagai pilihan perubahan demi memberi sanksi dalam etika politik para pejabat yang pernah dan sedang berkuasa atau dengan kata lain daripada itu-itu saja mending kita beri kepercayaan kepada yang baru mungkin akan membuka peluang untuk lebih baik. Padahal mereka tidak mau tahu dengan perubahan atau perubahan dalam perspektif yang bagaimana yang diinginkan sesungguhnya.
Tetapi yang perlu diingat adalah bahwa perubahan bukan sebatas membawa keinginan golongan atau aliran, yang justru membuat batasan-batasan dalam masyarakat sebelum perubahan akan dimulai.
Maka di negara maju partai politik aliran tidak dianggap partai politik yang punya misi dan visi dalam pembangunan bangsa mereka. Tidak ada partai politik aliran yang bisa tumbuh sebagai kekuatan politik rakyat di negara maju. Karena logikanya adalah bahwa urusan rakyat dalam bernegara berkaitan dengan hak dan kewajiban beserta tuntutan keadilan penyelenggara negara, jika dibatasi oleh sentimen kelompok sebagaimana aliran dalam bergama tentu terjadi diskriminasi terhadap golongan yang lain dan kontra dalam sistem hukum keadilan dalam pelayanan negara.
Ada anggapan bahwa mereka pimpinan partai politik aliran justru membohongi masyarakat sebelum mereka berkuasa sekalipun, karena dari basic politics thinking (pemikiran politik) sudah merencanakan membohongi rakyat secara berencana dan masif.
Karena itu maka di Indonesia beberapa partai politik aliran justru mati suri dan mereka bagaikan partai kerdil kecuali hanya beberapa daerah yang bisa berkembang. Karakteristik politik masyarakat dapat dilihat dalam pembangunan masyarakat yang stagnan maski uang banyak.
Karena masyarakat pada umumnya dan para elitnya sibuk mengurus urusan aliran dalam peribadatan sedikit pikiran dan tindakan untuk pembangunan kesejahteraan. Itulah logika partai politik aliran maka di Indonesia sendiri partai-partai sejenis ini paling tinggi prestasinya hanya menjadi partai menengah bawah kemudian partai ini akan ciut dan mati.
Salam
Penulis adalah Ketua Presidium Liga Rakyat Bangkit (LRB)
