Pasca Kemenangan Presiden Susilo Bambang Yudoyono dengan Budiono pada Pemilu Presiden yang lalu, “Rakyat” Indonesia bersorak, meluapkan kegembiraan karena kemenangan Indonesia. Sorak yang gegap gempita rakyat, bukan karena SBY-Budiono saja yang menang, tapi kemenangan rakyat dirayakan karena PILPRES dapat dilalui dengan tenang dan aman tanpa kekerasan dan konflik internal diantara anak bangsa. Meski “tanpa ritual dan upacara ucapan selamat” namun dapat disaksikan bahwa pesaing SBY-Budiono khususnya kubu Mega-Prabowo dapat menerima dengan legowo hasil PILPRES meski dengan berbagai catatan kecurangan didalamnya.
SBY sang Presiden incumbent dengan Tim Pemenangan Tingkat Nasional-nya tidak lalu kemaruk dan mabuk kemenangan; Justru dengan kenegarawanannya SBY-Budiono secara proaktif bersama Tim Pemenangan Tingkat Nasional-nya mengajak seluruh komponen bangsa dalam representasi kepentingan nasional untuk diajak bicara, bersama-sama menjadi pengelola negara ini dalam bentuk mengakomodir mentri-mentri kabinet Indonesia Bersatu jilid 2. Bukan rahasia lagi sebab media begitu ketat mengawal perjalanan “deal-deal politik” yang saat itu begitu kencangnya berputar.
Incumbent Presiden SBY-Budiono tidak hanya mengatur secara bijak pembagian “kue kekuasaan” kepada para pengusungnya, tetapi juga kepada para propesional yang tidak punya andil sedikitpun kepada pemenangan SBY-Budiono dalam Pilpres, bahkan meski secara akumulatif gerbong Partai Pengusung SBY-Budiono di Parlemen sudah mayoritas, pun-SBY-Budiono tetap merekrut mantan pesaing beratnya di Pilpres kecuali kubu Mega-Prabowo sebab yang belakangan ini terkait missi dan tradisi politik yang dibangun di PDIP yaitu Berkuasa atau Oposisi.
Lihatlah wajah Kabinet SBY-Budiono “Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2” disitu ada Tim Nasional Pengusung SBY-Budiono ada Kaum Propesional bahkan ada Pengusung Capres lain dari partai lain yang tentu menjadi “musuh bebuyutan” saat kampanye pemilihan presiden.
Pelaksanaan konstitusi oleh pemimpin yang mendapat amanat rakyat, tentu sepatutnya memiliki kearifan-kearifan universal, kearifan sebagai demokrat sejati dan kearifan sebagai pemimpin milik semua lapisan masyarakat dengan perbedaan warna politik yang menjadi kekayaan demokrasi Indonesia, sebagaimana SBY-Budiono memperlakukan Orang-orang yang paling berjasa di dalam pemenangannya menjadi presiden kembali, sebagimana SBY-Budiono memperlakukan Para Propesional yang sangat berkompotent di bidangnya dan sebagimana SBY-Budiono memperlakukan “musuh” dan “lawan” Politiknya.
Kita tidak pernah mendengar seorang SBY tiba-tiba memerintahkan Mendagri mencopot Gubernur atau Bupati karena ditengarai mendukung pasangan calon presiden yang lain, bahkan kita tidak pernah mendengar SBY tiba-tiba mengangkat “Keluarga Dekatnya pada jabatan tertentu untuk mendukung pemenangannya dalam Pilpres.
Hal sama juga terjadi dalam pemerintahan Gubernur Sulawesi Selatan DR. H. Syahrul Yasin Limpo, SH, MH dan Wagub Ir. H. Agus Arifin Nu’mang, M. Si, beberapa orang yang dikenal sangat dekat dengan mantan Gubernur HM. Amin Syam yang menjadi Pesaing utama dengan kemenangan tipis Syahrul-Agus dan diperoleh dengan bersusah payah sampai ke MA, tapi beberapa pejabat yang Pro bahkan sangat dekat dengan HM. Amin Syam tetap dapat terakomodir dalam pemerintahan “Sayang” Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu’mang seperti A. Pabai Pabokori atau Andi Muallim dan yang lainnya yang sesungguhnya adalah “musuh politik SYL”.
Pemilukada Selayar baru saja berakhir, pasangan pilihan rakyat baru saja terpilih. Hasil Pilkada memenangkan “Rakyat Selayar” dengan kemenangan mutlak, kemenangan rakyat bukan karena pasangan tertentu telah menang, tetapi Pemilukada dapat dilalui dengan “aman, damai dan berjalan lancar”. Sayangnya Pasca Pilkada 2010 di Kabupaten Selayar baru baru ini, aroma rekonsiliasi antara kandidat semakin jauh, tali persatuan dan persaudaraan diantara anak bangsa di daerah ini semakin merenggang. Disisi kelompok yang kalah (pendukung selain Incumbent) jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan Pilkada sudah merasakan “kesadisan-kesadisan dan kekerasan Politik yang sistemik”; Mulai dari pemindahan sampai pada pemecatan pegawai, pemecatan pegawai pemerintah dilevel paling bawah yang paling banyak terjadi yaitu aparat desa, kepala dusun, RK, Pemandi mayat yang dilakoni oleh para kepala desa.
Hingga detik ini “ucapan selamat” dari kompetitor yang kalah belum juga terdengar disampaikan ke-kompetitor pemenang. Apalagi dari pemenang dengan inisiatif untuk upaya rekonsoliasi.
Rakyat Selayar dengan segala keluguan, kepolosan dan ketulusannya tidak akan pernah bisa berkutik, apalagi “protes” meskipun mereka pasti akan terkena inplikasi dengan kebijakan-kebijakan yang sarat dengan nuansa Politik, Dendam, kolutif, manipulatif dan perkoncoan.
Panasnya sekam permusuhan kalangan elite menjadi hal yang tidak terdeteksi secara kasat mata, tapi panas itu kian hari-kian bertambah, meluas dan mendalam. Kebijakan, Nurani, ketulusan dan kedewasaan sulit di temukan diantara mereka. Bahkan Ceramah di mimbar-mimbar-pun tidak dapat mengademkannya...
Ironi tapi faktual...
Tidakkah kita butuh perenungan yang mendalam dan mencontoh bagaimana seorang SBY, atau yang lebih dekat, seorang SYL bagaimana mengelola “kemarahan” politik terhadap lawan-lawannya?
Saat ini-di negri ini dibawah Kepemimpinan SBY banyak terjadi “Bencana Alam” sejak awal kepemimpinannya di periode ke 2, meski “bukan mutlak Azab dan kutukan” karena kesalahan pemimpin bangsa. Lalu “Bencana” apa yang akan menimpa Selayar tercinta jika para elitenya tidak mempunyai kenegarawanan sebagaimana SBY dan SYL? Wallahu A’lam!
