Periode pemerintah Presiden Jokowi yang pertama, akan segera berakhir. Beberapa waktu lalu, Jokowi berhasil memenangkan Pilpres, sehingga ia akan melanjutkan periode kedua pemerintahannya dan menjadi presiden hingga 2024 mendatang.Â
Dari sekian banyak prestasi dan pencapaian yang sudah diwujudkan oleh Presiden Jokowi selama hampir lima tahun terakhir, ada baiknya kita menengok sektor pertanian karena swasembada dan kedaulatan pangan menjadi salah satu janji yang kerap diucapkan oleh Jokowi selama kampanye.
Di sektor pertanian, Jokowi menunjuk Andi Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian (Mentan). Pria asal Sulawesi Selatan ini terlihat sebagai orang yang sadar kamera dan publikasi. Entah sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerja atau memang prestasi, Amran sering kali berbicara di hadapan media mengenai pencapaian di sektor pertanian atau pangan.
Tak terhitung beberapa kali ia mengungkapkan tentang kinerja produksi pertanian kita sehingga bisa ekspor keluar negeri. Amran kerap menyebut bahwa Indonesia dulu sering impor, namun kini sudah bisa ekspor.Â
Memang tidak salah. Sah-sah saja bila peningkatan produksi itu dianggap sebagai prestasi atau pencapaian. Meski sepertinya ada yang terlupa di balik itu semua. Prestasi pertanian seharusnya perlu menempatkan kesejahteraan petani sebagai salah satu variabelnya. Sehingga tidak sekadar fokus pada penambahan jumlah produksi pangan.
Pada tataran politik wacana, kerap kali kita diperdengarkan mengenai kebijakan pertanian untuk meningkatkan produksi, percepatan adopsi teknologi budi daya dan pasca panen, atau konsolidasi kelompok tani. Semua tadi bukanlah hal yang buruk. Hanya kurang perhatian pada aspek manusianya.Â
Efek buruk dari terlalu fokusnya kita pada peningkatan produksi dan abai pada manusia, bisa dilihat pada petani padi. Ketika produksi padi meningkat, yang terjadi justru kesejahteraan petani stagnan alias tidak beranjak meningkat.
Belajar dari kondisi tersebut, kita perlu mengubah orientasi model pembangunan pertanian kita. Peningkatan produksi tani harusnya juga menyentuh urusan insentif bagi petani, subsidi, aturan yang melindungi, dan kebijakan harga.Â
Menjelang pemerintahan Jokowi jilid dua ini, semoga akan ada perubahan kebijakan pertanian yang memanusiakan petani. Sehingga mereka tidak dianggap sekadar sebagai faktor produksi, tapi juga manusia yang perlu diayomi.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H