Demokrasi dalam Islam: Relevansi dan Tantangan dalam Konteks Permasalahan Demokrasi Saat Ini

Demokrasi, sebagai sistem pemerintahan yang melibatkan partisipasi aktif warga negara dalam pengambilan keputusan, telah menjadi topik yang hangat dibahas di berbagai belahan dunia. Dalam konteks Islam, demokrasi bukanlah konsep yang asing. Islam, dengan prinsip-prinsipnya yang adil dan inklusif, menawarkan pandangan yang mendalam tentang bagaimana sebuah masyarakat harus dijalankan. Namun, dalam perjalanannya, implementasi demokrasi menghadapi berbagai tantangan, termasuk dalam dunia Islam. Artikel ini akan membahas bagaimana Islam memandang demokrasi dan bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan demokrasi saat ini, dengan merujuk kepada Al-Qur'an dan Hadis.

Islam mengajarkan prinsip musyawarah (syura) sebagai dasar pengambilan keputusan dalam masyarakat. Musyawarah ini sangat relevan dengan konsep demokrasi modern yang mendorong partisipasi dan konsultasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman:

"Dan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka..." (QS. Asy-Syura: 38).

Ayat ini menunjukkan pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan, yang mencerminkan prinsip demokrasi di mana keputusan diambil berdasarkan konsultasi dan konsensus, bukan atas dasar kekuasaan otoriter.

Selain itu, hadis Nabi Muhammad SAW juga menekankan pentingnya keadilan dan partisipasi dalam pemerintahan. Nabi bersabda:

"Barang siapa yang diangkat oleh manusia sebagai pemimpin mereka, padahal di antara mereka ada orang yang lebih baik, maka orang tersebut telah menghianati Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang mukmin." (HR. Hakim).

Hadis ini menunjukkan pentingnya pemilihan pemimpin yang adil dan layak, yang sejalan dengan prinsip demokrasi dalam memilih pemimpin yang didasarkan pada kualitas dan integritas.

Namun, dalam konteks demokrasi saat ini, berbagai masalah muncul yang sering kali mengaburkan esensi dari demokrasi itu sendiri. Misalnya, fenomena politik uang, manipulasi suara, dan penyalahgunaan kekuasaan menjadi tantangan besar bagi keberlangsungan demokrasi. Banyak negara yang mengklaim diri sebagai negara demokratis, tetapi dalam praktiknya, nilai-nilai demokrasi seperti keadilan, kebebasan, dan kesetaraan sering kali terabaikan.

Dalam Islam, segala bentuk penyelewengan dan ketidakadilan sangat dikecam. Al-Qur'an dengan tegas melarang segala bentuk korupsi dan penindasan:

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 188).

Ayat ini menekankan bahwa penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi adalah perbuatan yang haram dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Dalam menghadapi permasalahan demokrasi saat ini, penerapan prinsip-prinsip Islam dapat menjadi solusi yang efektif. Musyawarah harus dijalankan dengan sungguh-sungguh, memastikan bahwa setiap suara didengar dan dihargai. Transparansi dan keadilan harus menjadi pilar utama dalam setiap proses pemilihan dan pengambilan keputusan. Selain itu, pemimpin yang dipilih haruslah orang yang memiliki integritas, kemampuan, dan komitmen terhadap nilai-nilai Islam.

Demokrasi dalam Islam bukan hanya tentang partisipasi dalam pemilihan, tetapi juga tentang bagaimana menjalankan pemerintahan dengan keadilan, transparansi, dan musyawarah. Dalam menghadapi tantangan demokrasi saat ini, kembali kepada prinsip-prinsip Islam dapat memberikan arah yang jelas untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Sebagaimana yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Hadis, demokrasi sejati harus didasarkan pada keadilan, kejujuran, dan partisipasi aktif seluruh anggota masyarakat.