Kekuasaan Organisasi Mahasiswa sebagai Ajang Kompetisi Politik

Kekuasaan Organisasi Mahasiswa Sebagai Ajang Kompetisi Politik- Di kampus mahasiswa diberi pemahaman bahwa seorang mahasiswa dibentuk untuk menjadi sumber daya yang kompeten dalam untuk mempunyai hard skill maupun soft skill yang mumpuni. Hardskill bisa didapatkan melalui praktikum atau kegiatan lapangan lain yang dilakukan selama pembelajaran, namun softskill tidak begitu.

Masih banyak mahasiswa yang menganggap bahwa soft skill bisa terbentuk secara alami seiring berjalannya waktu, namun hal ini tentu saja tidak benar. Softskill yang dibutuhkan mahasiswa tidak begitu saja terbentuk. Untuk mendapatkan softskill, mahasiswa tidak bisa hanya mengandalkan dari proses pembelajaran akademik dalam kelas, melainkan harus didapatkan dari bidang non akademik juga.

Pemahaman bahwa softskill memiliki peran penting dalam kesuksesan mahasiswa membuat mahasiswa berlomba-lomba untuk mengembangkannya. Organisasi mahasiswa baik di tingkat universitas, fakultas, jurusan, maupun tingkat unit kegiatan mahasiswa menjadi wadah mahasiswa untuk mengasah softskill mereka. 

Mahasiswa memiliki motivasinya masing-masing saat memutuskan untuk terjun bergabung dalam suatu organisasi mahasiswa. Dalam hal ini, motivasi yang dimiliki mahasiswa seringkali disebut sebagai hasrat dan dorongan untuk mencapai sesuatu.

Di era globalisasi ini, organisasi mahasiswa tidak lagi dianggap sebagai sarana untuk pengembangan softskill semata. Organisasi mahasiswa saat ini banyak digunakan oleh mahasiswa untuk sarana berpolitik di kampus. 

Hal ini menimbulkan beberapa pendapat di lingkungan kampus, banyak orang menyadari bahwa organisasi mahasiswa saat ini dicampuri beberapa unsur politik. Bahkan, penyelewengan yang terjadi dalam suatu organisasi mahasiswa dianggap sebagai cerminan hal-hal yang biasa terjadi dalam ranah politik.

Dalam pola pengembangannya, mahasiswa menganggap politik sebagai salah satu bidang yang cukup menjanjikan untuk mengembangkan karir mereka setelah lulus dari kampus nanti. 

Oleh karena itu, mereka menjadikan organisasi mahasiswa sebagai sarana pengembangan mereka dalam berpolitik. Politik ini diwujudkan tidak hanya di eksekutif organisasi tertinggi mahasiswa di kampus yang dikenal dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), namun juga dilakukan di berbagai organisasi mahasiswa lainnya di kampus.

Organisasi mahasiswa dinilai sebagai salah satu sarana pendidikan politik di negeri ini. Namun, ini bukan hal yang resmi di mata negara. Tidak dipungkiri bahwa partisipasi politik mahasiswa di negeri ini memiliki kredibilitas tinggi dalam kepercayaan politik dan kepuasan demokrasi di mata masyarakat. 

Sumbangsih yang diberikan mahasiswa memberikan dampak besar dalam politik Indonesia terutama saat penggulingan era orde lama dan era orde baru. Semakin besar partisipasi mahasiswa dalam politik Indonesia maka akan semakin meningkat pula kepercayaan masyarakat terhadap mereka. 

Oleh karena itu, sebuah organisasi mahasiswa menjadi pondasi penting dalam menciptakan mahasiswa yang berjiwa politik yang kemudian melahirkan aktivis-aktivis yang nantinya bisa merombak tatanan politik Indonesia menjadi lebih baik lagi melalui suara dan aksinya.

Bentuk propaganda politik melalui organisasi mahasiswa dimulai ketika terjadi pemilihan umum di kampus. Pemilihan umum hampir memiliki seluruh proses politik, mulai dari konsolidasi kekuatan dalam organisasi, musyawarah antar anggota dalam organisasi, diadakan nya diplomasi dengan organisasi lain untuk berkoalisi. 

Hal ini dilakukan sebagai bentuk tawaran politik untuk mencari sekutu yang memiliki arah tujuan yang sama. Pemilihan umum terkait pemilihan presiden BEM menjadi cerminan percaturan politik dalam pemilihan presiden suatu negara dan dari sinilah bibit-bibit organisasi mahasiswa sebagai ajang kompetisi politik di kampus mulai terbentuk.

Fenomena ini menyebabkan perubahan paradigma dan informasi mengenai organisasi mahasiswa selama ini. Organisasi mahasiswa memiliki orientasi menjadi cerminan tatanan politik suatu negara, namun perbedaanya suatu organisasi mahasiswa menjadi tatanan politik di kampusnya. Organisasi mahasiswa memiliki komponen yang sama dengan sistem politik suatu negara. 

Namun, meskipun begitu organisasi mahasiswa dan lembaga yang ada dalam tatanan politik suatu negara sama-sama masih belum bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan dianggap masih condong mengurusi persoalan dalam organisasi mereka daripada memperjuangkan aspirasi massa pendukungnnya.

Kompetensi politik dalam organisasi mahasiswa tidak hanya terlihat saat terjadi pemilihan umum di kampus, namun juga terlihat dari sisi lain seperti kepemilikan suatu informasi tertentu. Individu yang menjadi anggota dari suatu organisasi mahasiswa cenderung menyimpan rapat setiap informasi yang dimilikinya.

Hal ini bertujuan untuk menciptakan integritas dan mempertahankan tingkat keeksekutifan dari organisasi yang diikuti. Setiap informasi yang mereka miliki akan selalu disesuaikan dan dipilah untuk diungkap ke publik. Hal ini yang akhirnya menyebabkan terjadinya kesenjangan informasi antar anggota mahasiswa. 

Hal ini tercermin, saat setiap partai politik dalam tatanan politik suatu negara selalu memiliki informasi yang berguna untuk mempertahankan dirinya dari partai politik yang lain. 

Pembenaran bahwa setiap organisasi mahasiswa di dalam kampus adalah suatu kesatuan untuk memajukan integritas kampus tidak menjadi halangan bahwa setiap organisasi mahasiswa terlibat perang dingin satu sama lain walaupun memiliki tujuan yang sama untuk memajukan nilai integritas kampusnya.

Saat dilakukan pengamatan lebih lanjut dalam suatu organisasi mahasiswa, maka akan ditemukan banyak hal lain yang menjadi bentuk kompetensi politik. 

Organisasi mahasiswa ada yang cenderung memiliki keanggotaan yang mendominasi di dalamnya. Hal ini dapat dilihat ketika ada individu yang menjabat lebih dari masa jabatannya atau tetap menjabat sebagai anggota organisasi saat di akhir masa studinya. Ini dapat terjadi ketika individu tersebut berusaha mempertahankan dan mendominasi kekuasaannya dalam lingkup organisasi tersebut. 

Dikatakan sebagai kompetensi politik karena hal ini tentu akan mempengaruhi tatanan kepengurusan di organisasi tersebut. Timbulnya berbagai masalah akan mulai terlihat ketika ada individu yang lebih baik untuk memajukan organisasi tersebut namun terhalang karena kalah saing dalam mendominasi kekuasaan.