Menganalisis Kinerja Lembaga Peradilan Indonesia

ANALISIS BEKERJANYA LEMBAGA-LEMBAGA PERADILAN DI INDONESIA

Dasar hukum yang secara khusus mengatur tentang lembaga peradilan di Indonesia adalah pasal 24 ayat (2) dan pasal 24B ayat (1) UUD Tahun 1945. Berdasarkan isi kedua pasal tersebut, kita dapat mengetahui badan-badan atau lembaga-lembaga dalam peradilan di Indonesia. Lembaga-lembaga yang dimaksud adalah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Selain itu, terdapat juga lembaga Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Penjelasan dari lembaga-lembaga tersebut sebagai berikut.

a. MahkamahAgung (MA)

• Bekerjanya Mahkamah Agung dalam peradilan di Indonesia sudah berjalan sebagaimana dengan semestinya. Akan tetapi nama besar Mahkamh Agung harus tercoreng dikarenakan anggota atau oknum yang ada di lingkungan MA melakukan tindakan korupsi yang merugikan negara. Kemudian juga buruknya kinerja para hakim ditandai dengan banyaknya hakim yang melakukan tindak korupsi.

b. PeradilanUmum

Sejauh ini bekerjanya peradilan umum di Indonesia masih belum terlalu objektif, alasan saya mengatakan demikian karena banyaknya oknum-oknum yang melakukan tindak korupsi termasuk hakim dan panitera sehingga banyak sekali orang mengatakan bahwa hukum itu bisa dibeli.

1) PengadilanNegeri

c. Peradilan Agama

ANASLISIS

Dikarenakan kurang membuka publikasi dari peradilan agama dan kurang disorotnya peradilan agama, jadi pengetahuan saya tentang kerja peradilan agama kurang. Akan tetapi sejauh ini peradilan agama sudah bekerja sesuai dengan tupoksinya.

PeradilanMiliter

ANALISIS

sama halnya seperti peradilan agama, peradilan militer juga jarang disoroti oleh media sehingga pengetahuan tentang badan peradilan tersebut menjadi kurang. Akan tetapi, peradilan militer akan bekerja apabila ada kasus yang masuk ke peradilan tersebut. Sejauh ini menurut saya peradilan militer bekerja sesuai dengan tupoksinya.

e. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)

ANALISIS

Untuk PTUN, menurut saya sudah bekerja dengan baik. Ini terlihat dengan banyaknya tuntutan masyarakat kepada pemerintah langsung ditindak lanjuti. Contohnya saja, ketika terjadi reklamasi di Jakarta. Hakim PTUN dengan sigap menangani kasus tersebut, karena dirasakan perlu diselesaikan dengan secepat-cepatnya.