Dilema Evakuasi Massal : Skenario Terburuk dan Persiapan Indonesia Menghadapi Krisis Rudal Nuklir

Semenanjung Korea merupakan wilayah yang meliputi dua negara yaitu, Korea Selatan dan Korea Utara. Kedua negara tersebut menyimpan historis yang cukup kelam. Hingga saat ini, kedua negara masih dalam kondisi gencatan senjata. Walaupun begitu, bayang-bayang akan pecahnya konflik besar masih menghantui. Hal ini tidak lain tidak bukan akibat dari sikap Korea Utara yang selalu melakukan uji coba rudal balistik antar benua (ICBM) berhulu ledak nuklir. Uji coba rudal balistik dan pengembangan senjata nuklir oleh Korea Utara secara signifikan meningkatkan risiko memanasnya tensi kedua belah pihak hingga terjadinya konflik berskala besar yang dapat memicu mimpi buruk semua umat manusia, yaitu perang senjata pemusnah massal berhulu ledak nuklir. Tak hanya negara Korea Selatan yang terdampak, negara tetangga seperti Jepang tentu juga ikut terdampak akan hal ini.

Situasi geopolitik di Semenanjung Korea yang semakin kompleks dan potensi terjadinya konflik berskala besar menimbulkan ancaman serius terhadap situasi keamanan global, termasuk Indonesia. Adanya warga negara Indonesia (WNI) yang sekedar berjalan-jalan atau menetap di kawasan tersebut. Jika sewaktu-waktu pecah konflik maka tentu saja rakyat yang tidak bersalah akan menjadi korban. Hal ini mengharuskan pemerintah Indonesia untuk memiliki rencana yang matang dalam menghadapi berbagai skenario krisis. Sudah semestinya pemerintah Indonesia memberikan perlindungan kepada segenap rakyat Indonesia di penjuru dunia.

Menurut data PWNI tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Kementrian Luar Negeri Republik  Indonesia. Terdapat sekitar 8.694 WNI di Korea Selatan, 48 di Korea Utara dan 44.497 di Jepang. Pemerintah Indonesia segera mempertimbangkan opsi penjemputan atau evakuasi jika skala konflik di Semenanjung Korea semakin memanas. Proses evakuasi WNI dalam skala besar bukanlah hal yang mudah. Beberapa faktor seperti logistik, koordinasi, hingga keamanan menjadi sebuah tantangan.

Armada TNI AU dan TNI AL saat ini belum memiliki kapasitas yang memadai untuk melakukan evakuasi besar-besaran di luar wilayah RI. Karena kanya ada sekitar 34 pesawat yang bisa dikirimkan. Pesawat yang dimaksud adalah C-130 dan Boeing 737. Kedua jenis pesawat tersebut dinilai lebih memadai menjalani misi evakuasi ke luar negeri. Namun, evakuasi tidak dapat dilakukan dalam satu waktu, karena tidak semua pesawat dalam kondisi yang prima untuk menjalankan misi evakuasi. Dan jika kita melihat armada TNI AL, hanya kapal sejenis Landing Platform Dock yang mampu menjalani misi tersebut. Namun, jumlah kapal dinilai masih kurang mencukupi, hanya sekitar 45% dari WNI yang ada di Korea Selatan yang dapat dievakuasi melalui jalur laut jika mengandalkan inventaris kapal TNI AL, belum termasuk WNI yang ada di Jepang dan Korea Utara. Akibatnya, waktu evakuasi akan menjadi lebih lama dan risiko bagi WNI akan semakin besar.

Pemerintah harus segera bertindak untuk mengatasi hal ini, walaupun kejadian ini masih abu-abu akan terjadi. Salah satu caranya adalah dengan mempercepat modernisasi armada TNI AU dan TNI AL dengan pengadaan pesawat angkut berat dan kapal perang yang memiliki kemampuan misi kemanusiaan sekaligus militer di luar wilayah RI, seperti halnya pembelian pesawat angkut berat multi peran Airbus A400M.

Pemerintah Indonesia dapat belajar dari Amerika Serikat, yang seringkali melakukan evakuasi warga negaranya di daerah konflik. Contohnya pada tahun 2023 Amerika Serikat memerintahkan untuk menarik militer mereka dan mengevakuasi warga sipil di Afghanistan. Sebanyak 124.000 warga Afghanistan, sekutu, dan warga negara Amerika Serikat dievakuasi dari  Bandara Internasional Hamid Karzai, Afghanistan. Ini adalah misi penjemputan tersebesar yang pernah dilakukan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat (United States Air Force = USAF). Bagaimana tidak, lebih dari 250 pesawat angkut diterbangkan untuk melakukan misi strategis ini.

Pemerintah Indonesia harus mengambil langkah terbaik demi menciptakan keamanan warga negaranya. Seperti hal nya membentuk satgas khusus gabungan TNI melalui Kemhan dan Kemenlu serta KBRI terkait untuk melakukan evakuasi warga negara indonesia di wilayah negara yang rawan terjadinya pecah konflik. Sehingga proses evakuasi dapat berjalan dengan lancar. Baik dengan melalui jalur darat dimana WNI yang dievakuasi dapat diarahkan ke daerah yang aman untuk melakukan penjemputan melalui jalur laut dan udara, atau meneruskan kembali dengan jalur darat. Walaupun perang besar tidak terjadi dalam waktu dekat, pemerintah harus segera mengkaji terus perkembangan ancaman geopolitik di masa yang mendatang. Apalagi kita harus mengakui bahwa kemampuan kita masih sangat terbatas. Jika bom waktu tersebut meledak tentu saja kita 'kelabakan' dan siap tidak siap harus melakukan evakuasi WNI secara besar-besaran.

Ancaman krisis nuklir di Semenanjung Korea merupakan tantangan serius bagi keamanan regional dan nasional. Pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah-langkah sigap dan tepat untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai skenario terburuk. Dengan memperkuat kapabilitas kekuatan militer, meningkatkan koordinasi antar instansi, memperkuat informasi intelejen dan melakukan hubungan diplomasi bilateral, Indonesia dapat melindungi kepentingan nasional dan memastikan keselamatan warga negaranya.