Apa Kabar Pengarusutamaan Gender dalam Pembahasan Omnibus Law?

Debut perundang-undangan di Indonesia bersiap memasuki era baru dengan diperjuangkannya penyelesaian RUU Omnibus law. Sekat antar undang-undang yang senada disatukan agar tidak saling tumpang tindih. Sebaliknya diharapkan saling berkorelasi yang itu semua terangkum dalam tiap klaster yang tetap saling beririsan satu sama lain.

Sebagai satu terobosan kebijakan perundang-undangan,omnibus law kelak akan banyak memuat aturan yang tentu saja disesuaikan dengan kondisi new normal. Digitalisasi UMKM yang konon akan berimbas pada pemberlakuan pajak penjualan online salah satunya. Sejak awal pembahasan omnibus law banyak ditentang oleh kalangan buruh. Klaster UU ketenagakerjaanpun seolah menciptakan dikotomi keberperpihakan antara buruh dan pengusaha. Padahal beberapa klaster lain pun tak kalah penting untuk disikapi.

Kompleksitas irisan antar klaster yang akan terangkum dalam omnibus law jelas multi dimensional, dan lintas segmen. Lantas, bagaimana posisi perempuan dalam Omnibus law itu sendiri?. Dalam klaster ketenagakerjaan misalnya, sejauhmana point' of view pasal per pasal sudah menampung keberpihakan pada kalangan buruh perempuan dan perempuan Indonesia kebanyakan?.

Sumber infografik Katadata.com

 Mari kita lihat betapa kalangan perempuan itu identik dengan pelaku UMKM yang secara jumlah lebih dominan dibanding laki-laki. Hal itu bisa dilihat dari data Bank Indonesia pada tahun 2018 bahwa 60 % dari pelaku UMKM berasal dari kalangan perempuan. Aktifitas perempuan dibidang UMKM ini mampu menggerakkan roda perekonomian kecil. 

Cukup banyak perempuan dari kelompok petani, lingkar nelayan, buruh kebun hingga buruh migrant. Hampir disemua bidang ketenagakerjaan terdapat representasi perempuan di dalamnya. Maka sudah sepatutnya lah omnibus law menjadi peraturan perundang-undangan yang mampu memuat keberpihakan pada perempuan.

3 sosok perempuan dalam perumusan omnibus law/kolase pribadi

Sungguh bukan suatu kebetulan bahwa terdapat 3 posisi yang berkolerasi dalam penggodokan Omnibus law. Tidak tanggung-tanggung 2 menteri dan 1 ketua DPR RI dijabat oleh perempuan. Sebut saja Menteri Ketenagakerjaan,Ida Fauziah. Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Dan ketua DPR RI Paling an Maharani. Rekam jejak mereka tentu sudah tidak diragukan lagi. Sayang sejauh ini belum ada informasi siapa saja anggota DPR RI perempuan yang turut mengawal jalannya proses legislasi hingga Omnibus law nanti tidak bias gender.

Dari penelusuran digital terdapat jejak penolakan omnibus law justru muncul atas nama perwakilan kelompok perempuan. Sebut saja Solidaritas perempuan yang merupakan salah satu NGO yang selama ini aktif menyuarakan keberpihakan pada perempuan.

Tangkap layar kertas posisi solidaritas perempuan yang menolak Omnibus law

Tangkap layar kertas posisi SP yang menyuarakan aspirasi dari kelompok petani perempuan Yogyakarta.

Dalam dokumen yang diberi nama kertas posisi Solidaritas perempuan terhadap Omnibus law,jelas-jelas disebutkan bahwa konsorsium/ gabungan beberapa pergerakan perempuan yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia tersebut menolak Omnibus law.  Dalam klaster ciptakerja bahkan mereka menyebut akan terbuka lebar upaya perampasan kedaulatan perempuan melalui konflik lahan yang menyalahi aturan lingkungan hidup. Dan itu semua jelas akan berdampak buruk bagi kepentingan perempuan.

Satu kelompok perempuan yang berada  di luar sistem legislasi bersuara negatif atas upaya kehadiran omnibus law. Begitupun beberapa komponen buruh perempuan yang konon akan banyak dirugikan akibat aturan dalam klaster ketenagakerjaan. Sementara 3 Sri kandi yang memiliki jabatan krusial dan terlibat dalam penggodokan Omnibus law jelas-jelas berjenis kelamin perempuan.