Jangan Ada Polemik dalam Pemanfaatan Dana Desa

Peran Kemendagri dalam hal alur dana desa berada pada pos setelah anggaran dana desa sampai di Kabupaten kakan disalurkan ke desa. Dana desa merupakan salah satu dari 7  pendapatan desa.

Pendapatan desa lainnya berupa pendapatan asli desa, alokasi dana desa, pajak dan teribusi daerah, bantuan APBD Propinsi/kabupaten, Hibah dan BAntuan pihak ketiga serta pendapatan lain-lain yang sah. Hal itulah yang kemudian dioleh menjadi APBDes. Payung hukum keuangan desa diatur dalam Permendagri no 103/th 2014 direvisi pemnedgari no 20 tahun 2018 dimana dana desa diatur didalamnya.

Penguatan kapasitas baik secara kelembagaan hingga SDM untuk melahirkan  regulasi di tingkatan daerah menjadi sasaran pembinaan kemendari. Sejak tahun 2015 secara bertahap dan berjenjang dilakukan bimbingan teknis dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa.

Penguatan kapasitas dimakani juga secara pengawasan ehingga Dana Desa harus dikelola secara partisipatif, terbuka dan memiliki kredibilitas penggunaaa. Komposisi dana desa selalu dinantikan oleh masyarakat desa karena porsinya sangat besar , lebih dari 80 %. Benny Irwan menambahkan.

dok. FMB 9

dok. FMB 9

Tak kala menarik paparan dari Bapak Didi Supandi selaku kepala dinas Pemberdayaan Desa Propinsi Jawa Barat yang teranyata pernah menjabat sebagai Kepala Desa di Bandung, hingga menjadi Camat. Saat ini Jawa Barat menerapkan Standar inovasi untuk mengejar ketertinggalan antar desa yang ada di wilayah Jawa Barat. 37 desa berstatus mandiri di tahun 2018, di tahun yang sama ada 48 desa sangat tertinggal, sisanya desa berkembang di Jawa Barat dari total 5312 desa.

Selain ketimbangan kemiskinan , Jawa Barat mendapati ketimbangan digitalisasi terjadi di sebagian desa dmenempati urutan ke 13 dibawah Kalimantan dan Jogjakarta. Ini terkait keberadaan support koneksi internet dibeberapa wilayah antara lain Garut. Sehingga terkendala ketika harus menggunakan sistem online. Pak Didi menyampiakan jika beberap inovasi telah dilakukan . Dana Desa yang diterima oleh Jawa Barat mengalami penurutan dalam menerima dana desa. 

Tahun 2015 sejumlah 5319 desa menerima dana desa, sementara tahun 2017 hanya 5312 yang menerima. Ada 7 desa yang tidak lagi menerima dana desa  akibat  berubahan antara lain 6 desa di Sumedang dialih fungsikan menjadi waduk Jati gede dan 1 desa di Bogor yang berubah status menjadi kelurahan.

Untuk pemanfaatan dana desa di tahun 2019 beberap desa di Jawa barat digunakan untuk beberapa program untuk peningkatan digitaisasi dan sarana prasarana desa wisata.Kiranya daerah lain bisa mencontoh pengelolaan dana desa di Jawa barat terlepas dari adanya kekurangan dan kelebihannya. Sehingga tidak ada lagi polemik dana desa yang mencuat , yang ada hanyalah prestasi dan capaian yang tepat guna dari dana desa tu sendiri agar masyarakat makin merasaan kesehateraan yang merata.