Andai DWP Konsisten dengan Petani Bawang dan Peternak Bebek, Masihkah Tangkap Tangan KPK?!

Dan tahunpun berlalu, memasuki tahun 2014 sebagai tahun politik. DWP pun harus bersaing ketat untuk memenangkan 1 kursi panas di DPR. Tak Tanggung-tanggung dari internal partai, DWP memiliki rival yang cukup berat, 2 Petahana Anggota DPR RI yang masih menjabat dan sebelumnya lolos dari dapil yang sama. 1 diantaranya perempuan, duduk sebagai Anggota Komisi VII yang membidangi pertambangan pada periode 2009 - 2014, kecantikan dan kelincahannya juga tak kalah. Belum lagi rival dari eksternal partainya. Terlebih partai pengusungnya hanya menempatkan DWP pada nomor urut ke-5 daftar calon tetap caleg DPR RI dapil Jateng IX.

Hingar-bingar perebutan suara seolah tidak menyebabkan DWP kehilangan pamor. Hal itu terlihat dari sebuah postingan sebuah liputan pada tanggal 17 Februari 2014 yang berjudul Aksi Peduli Panceklik Nelayan Tegal, Damayanti Bagikan Sembako. Jelas sekali DWP berusaha keukeuh dengan basis nelayan dan petaninya. Bisa dibayangkan berapa uang yang harus dia gelontorkan untuk membagikan 5 kg beras kepada sejumlah KK dari kalangan nelayan yang tidak bisa melaut akibat gelombang tinggi. Meskipun dengan apa yang dia lakukan, sedikit banyak melanggar rambu-rambu KPU dimana caleg tidak diperkenankan memberikan sembako guna membarter dengan suara warga. Alih-alih bantuan sosial, bukankah memang demikian kurang lebihnya dalam menggalang dukungan politik?.

Sebagai figur yang konon menjadi tim sukses baik dilevel kota/kabupaten mapun di level pusat, DWP pun berhasil mensukseskan dirinya sendiri. Mengantongi suara sebanyak 67.650, DWP berhasil mematahkan 1 petahana anggota DPR Perempuan yang berada di nomor urut dua. Alhasil dua kursi DPR diperoleh partai pengusungnya. Namanya pun semakin dielu-elukan oleh sebagian tim sukses yang konon berharap banyak. Bahwa setelah duduk di DPR , DWP akan bisa melakukan lebih dari apa yang sudah ia lakukan sebelumnya.

Namun, Harapan dari para konstituen berbelok nyaris 90%. Ketika DWP duduk di DPR RI bukan lagi sebagi figur yang memperjuangkan Petani, Nelayan dan Peternak. Hal itu dikarenakan DWP tidak masuk dalam komisi IV yang membidangi apa yang sedari awal dia geluti. 

DWP duduk di komisi V DPR RI yang membidangi insfratruktur, perhubungan dan transmigrasi. Konon komisi ini oleh sebagian kalangan disebut sebagai komisi mata air. Maklum saja terkait dengan proyek-proyek pembangunan insfrastrur nasional hingga daerah yang anggarannya cukup menggiurkan bagi yang tidak tahan godaan.

Akhir dari sepenggal kisah tentang perjuangan bagi konstituen di daerah pemilihanpun tinggal cerita. Dan kini, DWP menambah panjang daftar perempuan yang menjadi pelaku tipikor. Semoga warga Brebes-Tegal-Slawi mahfum dengan apa yang terjadi. Proses ini kiranya juga menjadi sebuat evaluasi kedepan. Jika boleh menggunakan istilah management, right man on the right place.

Sudah tepatkah penempatan figur politisi untuk mewakili sebuah daerah ? atau bahkan mekanisme yang seperti apa untuk penempatan seorang anggota DPR RI pada bidang yang dia kuasai? meski dalam catatan disebut, DWP pernah menjadi komisaris perusahaan jasa konsultasi. Namun, kenapa tidak sedari awal ketika dia bertemu dengan konstituen daerah dia konsisten dengan apa yang hendak dia perjuangkan?

Atau jangan-jangan, seorang Anggota DPR RI memaknai jabatannya sebagai sebuah ajang kemenangan pribadi tanpa ada pertanggungjawaban pada rakyat di dapilnya?

Mari kita tunggu, siapa berikutnya yang akan menjadi indikator prestasi kinerja KPK !