Jika alih fungsi lahan sawah diteruskan maka sumber pangan semakin menipis, hal ini juga berdampak pada ekonomi kota dimana produktifitas pangan pokok semakin langka, oleh karena perlu pencegahan alih fungsi lahan sawah. Perlu juga dilakukannya pembatasan bagi pembangunan perumahan yang memanfaatkan lahan sawah dengan menciptakan peraturan-peraturan tentang pemukiman. Meninggikan harga lahan sawah bisa dilakukan supaya tidak mudah dimanfaatkan menjadi bangunan lain. Perlunya memberi perlindungan lahan persawahan agar tetap berfungsi sebagai media tanam pangan pokok. Terdapat solusi lainnya seperti pembangunan rumah susun sewa yang hemat lahan namun tetap berguna sebagai tempat huni.
Kota perlu melakukan perencanaan penataan kota kembali untuk mengatasi penyempitan lahan sawah, memperbaiki kawasan kumuh, dan kepadatan penduduk. Bisa dengan pembangunan apartemen yang tetap memperhatikan drainase, lahan terbuka hijau (RTH) seperti taman, dan harga yang terjangkau mencakup masing-masing tingkat ekonomi masyarakat. Penghancuran bangunan yang tidak terpakai menggantinya dengan ruang terbuka hijau yang memiliki fungsi utama sebagai serapan air dan penghasil oksigen sekaligus keindahan kota.
Selain permasalahan diatas, sampah yang selalu menjadi permasalahan utama suatu wilayah. Perlu menambah lapang kerja pembersih sampah dengan gaji yang memadai dan sudah difasilitasi truk sampah yang memiliki penutup sehingga sampah tidak berceceran dan bau tidak menyebar ke jalanan. Fasilitas tong sampah di beberapa titik disetiap kawasan dengan dibedakan menjadi beberapa kategori. Hal ini perlu kontribusi seluruh masyarakat dan pemerintah setempat yang berwenang.
Selain menata bangunan dan kawasan bebas sampah, perlu juga memperhatikan destinasi wisata alam. Wisata alam bisa dikelola dengan baik dan benar tanpa merusak alam itu sendiri. Dimulai dari persediaan tempat pembuangan sampah, perawatan dan melindungi tanaman sekitar, tidak menebang pohon, tidak memberi cat berwarna pada tanaman terutama kayu pohon, membuat peraturan bersanksi bagi pengunjung, serta pengolahan limbah yang baik dan benar. Tetap memastikan kelestarian alam terjaga seperti aslinya.
Tidak ada larangan membangun perumahan jika perumahan tersebut menerapkan kriteria yang sudah diatur. Lahan bukan dari lahan sawah, kualitas tanah yang subur dan bersih, kualitas air terjaga kebersihannya, kualitas udara segar dan bebas polusi, selokan yang luas dan terjaga tidak tersumbat sampah, selalu disediakan tong sampah sesuai kategori di tiap bangunan, juga tukang sampah rutin tiap harinya, bahan material bangunan yang sesuai instruksi, limbah dikelola terlebih dahulu sebelum dibuang, disediakannya ruang terbuka hijau yang berfungsi semestinya, pengaturan suhu sesuai daerah yang ditempati harus dipastikan suhu normal, sarana dan prasara umum yang lengkap di tiap perumahan, menggunakan kendaraan sesuai standar yang tidak mengganggu kenyamanan orang lain, dan luas bangunan disesuaikan dengan jumlah anggota keluarga asalkan tidak sempit. Semua demi kenyamanan dan keamanan bersama.
Sumber:
https://memorandum.co.id/bpn-jember-komitmen-jaga-lahan-sawah/
https://komunitas.sikatabis.com/rumah-sehat/
Tjiptoherijanto, P. (1999). Urbanisasi dan pengembangan kota di Indonesia. Populasi , 10 (2), 57-72.
Hasanah, A. (2021). Dampak Pergeseran Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Industri Terhadap Tingkat Ekonomi Masyarakat Desa Baratan Kecamatan Patrang Kabupaten Jember (Disertasi Doktor, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah, Program Studi Ekonomi Syariah).
