Dalam sepekan terakhir Gerakan Indonesia Baru (GIB) bicara lantang mengganti presiden ke publik di acara-acara yang mereka lakukan. Benarkah sikap ini? Dan atau hanya urusan kekecewan pribadi bertameng rakyat? Dugaan kekecewaan Rizal Ramli personal setelah tak jadi diangkat menteri?
MENELISIK angka statistik ekonomi Indonesia membaik dan tumbuh di atas 6 persen, keamanan terkendali, inflasi turun, pengangguran turun, angka kemiskinan juga menurun. Ini data resmi dari BPS. Citra Indonesia di luar negeri juga baik terhadap Indonesia kini.
Jika ada hal yang masih harus diperjuangkan, tentulah urusan pengembangan ekonomi mikro, sektor riil, sehingga kesejahteraan rakyat dapat lebih ditingkatkan.
Dalam sepekan terakhir ada suara-suara yang menginginkan pemerintahan SBY berakhir tahun ini juga. Padahal, menurut konstitusi, pergantian pemerintahan itu berlangsung 5 tahun sekali melalui mekanisme Pemilu. Dan kekritisan terhadap pemerintahan, selama ini tidak pernah dilarang SBY. Ia bahkan butuh, plus mengajak berimbang. “Apa iya tak ada yang positif dilakukan pemerintahan ini?” ujar SBY pada kesempatan kepada media di Jakarta.
Jika semuanya jelek dan rusak dilakukan pemerintahan saat ini, lalu faktual nyata angka-angkanya berbeda, media massa, seharusnya melakukan verifikasi, mengapa teriakan ini harus mendapatkan tempat dan porsi?
Maka himbauan Menteri Komunikasi dan informasi, Tifatul Sembiring, untuk mengatakan tidak pernah ada larangan unjuk rasa, asalkan tidak anarkis, sudah pada tempatnya. Soal suksesi, semua pihak bisa menempuh cara-cara sesuai dengan sistem demokrasi dan konstitusi berlaku.
Sayang media televisi kini terindikasi tajam menjadi mainan politik para pemilik yang sedang tinggi libido berkuasanya. Sehingga jika ada gerakan seperti yang dilakukan GIB, lantas menjadi topik utama yang terus diaur-uarkan.
Pemerintahan SBY-Boediono didukung oleh koalisi partai politik lebih dari 70 persen. Ini fakta nyata. Maka untuk kali ini kalimat Tifatul kepada masyarakat: Membuat kisruh itu mudah, mencari solusi perlu kerja keras, layak menjadi renungan bagi yang menghendaki kepemimpinan nasional berganti sekarang juga.
Wacana mengganti pemerintahan SBY sebelum 2014 dilontarkan oleh Rizal Ramli dalam pertemuan dengan sejumlah tokoh nasional pada Jumat, 8 Oktober 2010 pekan lalu di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta. Menko Perekonomian era Gus Dur itu menyebut pemerintahan SBY telah gagal dan karenanya harus diganti.
Tak banyak publik tahu, bahwa gerakan Rizal Ramli itu sudah bersifat personal, mengingat dalam menyusun kabinetnya, SBY pernah memanggil Rizal mengajak berdialog untuk kemungkinan memberinya jabatan Menteri. Namun pilihan SBY tak kunjung kepada dirinya. Inilah awal muasal kekecewaannya kepada SBY.
Pada Minggu, 10 Oktober 2010, sejumlah aktivis dan organisasi mahasiswa mengadakan pertemuan di kantor PBNU, Jakarta. Pertemuan yang diberi nama ‘Konsolidasi Seruan Aksi: Pemerintah SBY Sudah Gagal’. Mereka berencana menggelar aksi pada 20 Oktober 2010 mendatang.
Di dalam pertemuan itu Adhie Massardi selaku Ketua Gerakan Indonesia Bersih (GIB) menyerukan aksi untuk mengganti pemerintah SBY sebelum 2014.
“Pemerintah sudah harus diganti. Ganti pemerintahan citra. Tidak bisa tidak, pemerintah harus sudah turun sebelum 2014,” ujar Adie, juru bicara era pemerintahan Gus Dur itu.
Maka Tajuk Demokrat kali ini, hanya ingin memberi latar ke Pembaca, bahwa sosok Rizal Ramli di balik GIB, dan Adhie Massardi, lebih mengedepankan kekecewaan dirinya masing-masing.
Rizal kecewa tak jadi menteri. Adhie kecewa berat Gus Dur dilengser. Sejarah ini seharusnya sebuah sisi yang juga harus dipahami publik ditingkahi pemilik media televisi terindikasi sedang berlibido tinggi berkuasa.
Itu saja sesungguhnya premis isu yang diangkat belakangan ini.
Karenanya fokus menggerakkan pembangunan, siap tanggap menghadapi bencana, termasuk siaga terhadap dugaan gempa besar yang akan terjadi di Sumatera Barat, misalnya, yang berpotensi tsunami besar, tentu jauh lebih signifikan kita bicarakan dan tanggap dari awal.***
