Literasi Politik di Ujung Tanduk, Pilkada jadi Bukti?

Hai salam kenal nama saya Taien Dachi. Tulisan ini hanya sebuah opini pribadi tentang Kedewasaan Politik dan Rendahnya Literasi masyarakat kita.

Masa kampanye Pilkada Serentak 2024 sudah dimulai. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024, kampanye akan berlangsung dari 25 September hingga 23 November 2024. 

Pemungutan suara dijadwalkan pada 27 November, dengan penghitungan suara selesai pada 16 Desember 2024.

Setelah hasil resmi diumumkan, potensi sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) hampir selalu ada. Ada yang menggugat karena merasa ada pelanggaran, ada juga yang sekadar tidak bisa menerima kekalahan. Ini adalah bagian dari dinamika demokrasi.

Sengketa hasil pilkada bisa mempengaruhi ketertiban umum dan ketegangan sosial. Masyarakat yang belum sepenuhnya memahami prinsip demokrasi cenderung mudah terprovokasi. 

Apalagi, banyak kelompok yang sengaja menyebarkan informasi yang salah untuk meraih dukungan atau menciptakan polarisasi di masyarakat.

Di sisi lain, fanatisme terhadap calon tertentu bisa memecah masyarakat menjadi kelompok-kelompok kecil yang saling menyalahkan. Ini bisa berujung pada konflik yang lebih besar, bahkan setelah sengketa di MK selesai.

Kedewasaan Politik

Kekalahan dalam pilkada adalah hal yang wajar. Namun, tidak semua orang bisa menerima hasil dengan lapang dada. Banyak yang memilih untuk menuduh ada kecurangan tanpa bukti, bahkan sebelum ada keputusan resmi.

Sebenarnya, menggugat hasil pilkada adalah hak setiap kandidat selama ada bukti yang kuat. Namun, menyebarkan propaganda atau narasi negatif di media sebelum ada putusan jelas bukanlah tindakan yang etis.

Inilah mengapa kedewasaan politik sangat penting. Setiap kandidat harus bisa menerima hasil pilkada dengan lapang dada, demi menjaga kedaulatan rakyat dan stabilitas negara.

Opini Publik dan Rendahnya Literasi

Minat baca masyarakat Indonesia yang rendah sering dimanfaatkan oleh elit politik. UNESCO mencatat, hanya 1 dari 1000 orang di Indonesia yang memiliki minat baca tinggi. Ini membuat masyarakat mudah dipengaruhi oleh berita palsu atau narasi negatif.

Bahkan, berdasarkan survei PISA tahun 2019, Indonesia menempati peringkat 62 dari 70 negara dalam hal minat baca. Rendahnya literasi ini memudahkan penyebaran hoax dan judul-judul berita yang menyesatkan.

Karena itu, peran media sangat penting dalam Pilkada 2024. Pers harus dilibatkan sejak awal kampanye hingga pengumuman pemenang, untuk memastikan informasi yang diterima masyarakat netral dan seimbang.

Jika opini publik gagal dikontrol, ketegangan sosial bisa terus berlanjut, bahkan setelah pemerintahan baru terbentuk. Ini tentu akan menghambat kebijakan-kebijakan yang dibuat dalam lima tahun ke depan.

Sekali lagi, tulisan ini hanya sebuah opini pribadi. Ini berdasarkan apa yang saya lihat dilapangan terutama di tanah kelahiran Nias Selatan.