Dalam debat menuju pesta demokrasi terkait gagasan mengenai pendidikan, para calon presiden (capres) memberikan sorotan khusus pada kesejahteraan tenaga pendidik sebagai poin utama. Anies Baswedan, salah satu capres, dengan tegas menyatakan bahwa kesejahteraan para tenaga pendidik harus menjadi fokus utama pemerintah. Menurutnya, tenaga pendidik merupakan sosok yang memberikan kontribusi besar dalam mencerdaskan bangsa dengan menyumbangkan waktu, pikiran, dan tenaga.
Anies merancang skema di mana tenaga pendidik dapat naik satu level dari status guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Menurutnya, status ini menjadi kunci utama untuk memberikan kesejahteraan yang mapan kepada tenaga pendidik. Selain itu, Anies juga menggarisbawahi pentingnya memberikan beasiswa kepada anak guru dan dosen, dan syarat administratif yang tidak memberatkan para dosen.
Di sisi lain, Ganjar, capres lainnya, lebih menekankan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik melalui kenaikan upah sebesar 10%. Ia juga mencatat pentingnya memberikan fasilitas dan pemberdayaan inklusif untuk mendorong pengajaran dan tenaga pendidik yang berkualitas.
Terkait dengan isu ini, Prabowo memberikan pandangannya mengenai perlunya pemerintah melakukan audit terhadap kebocoran dana pendidikan. Menurutnya, hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengucuran dana pendidikan berjalan sesuai dengan rencana, sehingga fasilitas yang diberikan dapat mendukung proses pembelajaran yang berkualitas.
Isu pendidikan yang diangkat oleh para capres menjadi hal krusial yang seharusnya menjadi perhatian utama. Pendidikan merupakan pondasi penting bagi pengembangan sumber daya manusia suatu negara, yang pada gilirannya akan mempengaruhi daya saing dan penghidupan yang lebih baik.
Dalam menyikapi langkah-langkah preventif yang diajukan oleh para capres dalam debat ini, perlu diperhatikan bahwa setiap pendekatan memiliki keunggulan dan tantangannya masing-masing. Langkah Anies Baswedan dalam mendorong kenaikan status tenaga pendidik menjadi PPPK tentu dapat membawa dampak positif terhadap kesejahteraan mereka, sekaligus memberikan dorongan moral.
Namun, langkah ini juga harus diimbangi dengan mekanisme yang tepat agar tidak menimbulkan ketidakseimbangan atau ketidakpastian di sektor pendidikan. Selain itu, aspek keberlanjutan dari rencana tersebut perlu diperhatikan untuk memastikan manfaat jangka panjang bagi tenaga pendidik dan pendidikan secara keseluruhan.
Di sisi lain, Ganjar memberikan penekanan pada aspek kenaikan upah sebesar 10% dan pemberdayaan inklusif. Hal ini menunjukkan perhatian terhadap faktor finansial dan pemberdayaan yang menjadi kunci kesejahteraan tenaga pendidik. Namun, implementasi dari kenaikan upah ini juga perlu dikelola dengan cermat agar tidak memberikan tekanan berlebihan pada anggaran pemerintah serta monitoring berkelanjutan untuk meminimalisir penggunaan tunjungan yang sewenang dan berlebihan.
Selain itu, pemberdayaan inklusif yang diusung oleh Ganjar dapat memperkuat profesionalisme tenaga pendidik dan meningkatkan kualitas pengajaran. Namun, perlu diperhatikan pula bahwa pemberdayaan harus dilakukan dengan mendengarkan aspirasi dan kebutuhan nyata tenaga pendidik di lapangan.
Sementara itu, Prabowo menyoroti kebocoran dana pendidikan yang perlu diaudit. Pendekatan ini relevan untuk memastikan efisiensi penggunaan dana dan mencegah penyalahgunaan. Namun, langkah ini juga harus dijalankan dengan hati-hati agar tidak menghambat fleksibilitas penggunaan dana yang diperlukan untuk mendukung inovasi dan peningkatan kualitas pendidikan.
Dalam menghadapi isu ini, diperlukan sinergi antara pemerintah, tenaga pendidik, dan masyarakat dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan. Langkah-langkah preventif yang diusulkan oleh para capres dapat menjadi titik awal untuk perubahan positif di sektor pendidikan, namun implementasinya haruslah melibatkan partisipasi aktif dan kolaboratif dari semua pihak terkait.Â
