Nikkei mengatakan bahwa sebenarnya masalah ini hanya dibesar-besarkan oleh (beberapa) media saja. Pendapat mereka, kebijakan yang diambil oleh pemerintah Jepang itu hanya masalah mengembalikan proses administrasi ke cara semula.Â
Yaitu dari kebijakan untuk administrasi (izin) ekspor inklusif, dimana pembaharuan izin bisa dilakukan sekali dalam 3 tahun, menjadi izin eksklusif, yang harus diperbaharui setiap kali ada perjanjian ekspor bahan-bahan tersebut.
Perizinan eksklusif ini biasanya memakan waktu sekitar 90 hari. Sehingga perusahaan industri elektronik di Korea harus jauh-jauh hari menyediakan cadangan bahan baku sebelum perizinan untuk ekspor berikutnya keluar, kemudian proses ekspor bisa dilakukan.
Mungkin ini juga yang menjadikan perusahaan yang bergerak pada industri elektronik di Korsel kalang kabut. Karena mereka menyatakan bahwa stok bisa habis habis sebelum izin untuk ekspor berikutnya turun, dan sebelum bahan kimia tersebut bisa benar-benar sampai di pabrik.
Korsel dahulu masuk dalam white country list negara ekspor Jepang, yaitu negara yang diberikan izin ekspor inklusif. Namun dengan berbagai perkembangan keamanan dunia, maka aturan ekspor menjadi diperketat. Terutama karena ada negara-negara yang memanfaatkan bahan-bahan kimia tersebut untuk tujuan jahat.Â
Jepang menginginkan kejelasan atas  bahan kimia yang diekspor ke negara tujuan, dalam hal ini Korea, yang juga mencakup bagaimana penggunaannya nanti. Perundingan bilateral antara Jepang dan Korsel selama ini juga rutin dilakukan, untuk untuk membahas hal tersebut.
Namun akhir-akhir ini, Korsel tidak merespons ajakan perundingan bilateral untuk membahas penggunaan bahan-bahan kimia yang diimpor dari Jepang. Padahal penggunaan bahan kimia harus ditangani dengan serius. Karena kalau tidak, seperti sudah saya tulis sebelumnya, jika bahan ini jatuh ke tangan orang-orang yang tidak bertanggungjawab, maka bisa membahayakan keselamatan negara.
Akibatnya, Korsel dicabut oleh Jepang sebagai negara white country list. Sehingga sebagai konsekuensi, mulai saat ini Korsel harus mengurus perizinan eksklusif untuk mengimpor bahan-bahan kimia tersebut. Walaupun, Korsel tercatat sudah menikmati status sebagai white country list sejak tahun 2004. Sebagai catatan, Indonesia dan India juga bukan white country list dari kegiatan ekspor-impor dengan Jepang.
Wakil ketua Samsung Electronics kabarnya akan mengunjungi Jepang hari ini (7 Juli) untuk membahas kebijakan baru pemerintah Jepang. Saya belum mendengar perkembangan terkini sampai sekarang, apakah kunjungan berlangsung sesuai jadwal atau tidak.
Saya tidak mau berandai-andai, misalnya apakah kebijakan ini juga akan memicu perang dagang yang lebih besar antara Korsel dengan Jepang? Atau apakah nanti akan ada keterlambatan atas produksi dari produsen elektronik Korsel maupun Jepang?
Namun, sebenarnya ada dua poin penting yang bisa kita petik dari peristiwa ini.
