Pajak Turis dan Peraturan Akomodasi Baru di Jepang, Bak Buah Simalakama?

Sebenarnya banyak polemik yang terjadi sebelum pajak ini disahkan di Parlemen. Misalnya belum ada informasi yang jelas tentang bagaimana rencana penggunaan dana yang terkumpul dari pajak ini. Lalu tentang besaran pajak sebesar 1000 yen, masyarakat masih belum paham bagaimana hitungannya sehingga bisa keluar angka "1000." 

Ada juga orang yang heran, apa alasannya pajak ini dipukul rata untuk semua turis tanpa melihat jenis kelas tiket yang dipunyai. Misalnya turis yang menggunakan LCC (Low Cost Carrier) dengan harga tiket 8000 yen tentunya "berat" untuk membayar 1000 yen karena besarannya mencapai 12,5 persen dari harga tiket. Dibandingkan dengan turis yang menggunakan kelas bisnis dengan harga tiket 200.000 yen, besarannya "hanya" sekitar 0,5 persen dari harga tiket.

Kemudian pada tanggal 15 Juni 2018, pemerintah juga memberlakukan undang-undang baru untuk minpaku, yaitu bagi orang yang ingin berbisnis menyewakan rumah/apartemennya untuk penginapan. Peraturan minpaku yang baru sangat ketat, misalnya pemilik apartemen hanya bisa menyewakan apartemennya selama 180 hari dalam setahun. 

Banyak efek negatif yang ditimbulkan akibat peraturan baru ini, sehingga jumlah apartemen yang tadinya disewakan untuk penginapan menjadi berkurang drastis. Contohnya, salah satu site yang terkenal untuk minpaku yaitu airbnb, dikatakan menghapus setengah dari apartemen yang terdaftar karena pemilik apartemen tidak bisa memenuhi syarat dari undang-undang baru itu.

Tari Yosakoi yang banyak diminati oleh turis (Dokumentasi Pribadi)

Turis biasanya senang dengan akomodasi murah, karena yang mereka inginkan hanya mau jalan-jalan. Sehingga kualitas tidur tidak menjadi pertimbangan utama, tentunya bagi sebagian orang. Lalu bagi turis yang senang menggunakan LCC, maka beban tambahan 1000 yen bisa membuat pening kepala. Apalagi turis yang biasanya liburan rombongan dengan keluarga.

Pemerintah bak makan buah simalakama

Di satu sisi, dana (yang segar dan baru) mutlak dibutuhkan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi turis. Kalau masalah pelayanan, memang tidak usah diragukan lagi, Jepanglah jagonya. 

Pengalaman saya sendiri, kata-kata "pembeli (baik jasa, barang, makanan dan lainnya) adalah raja", bukanlah isapan jempol karena nyata bisa kita rasakan disini.

Di sisi lain, dua hal telah saya bahas di paragraf sebelumnya (pajak turis dan undang-undang baru minpaku), bisa membuat turis yang ingin mengunjungi Jepang berpikir dua kali. Bahkan bisa saja terjadi kemungkinan yang terburuk, yaitu mereka membatalkan kunjungannya.

Nah, apakah "magnet daya tarik" Jepang masih tetap bisa mendongkrak jumlah kunjungan turis pada tahun-tahun berikutnya, mengalahkan fobia (calon) turis pada pajak turis dan undang-undang baru minpaku, yang dikhawatirkan akan menjangkit warga dunia? Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya.