Tumpang Tindih Kewenangan Ketenagakerjaan Awak Kapal: Urgensi Pembentukan Pengadilan Maritim

Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki berbagai peraturan yang mengatur ketenagakerjaan di bidang pelayaran. Namun, terdapat tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Perhubungan dan Kementerian Ketenagakerjaan terkait pengaturan ketenagakerjaan awak kapal. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan status ketenagakerjaan bagi awak kapal.

Kementerian Perhubungan merasa memiliki wewenang untuk mengatur ketenagakerjaan awak kapal berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Di sisi lain, Kementerian Ketenagakerjaan juga merasa berwenang mengatur ketenagakerjaan awak kapal karena adanya Pasal 337 UU Pelayaran yang menyatakan bahwa ketentuan ketenagakerjaan di bidang pelayaran diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Sayangnya, sejak Pasal 337 UU Pelayaran diterbitkan, belum ada satupun peraturan turunan yang dibuat oleh Kementerian Ketenagakerjaan terkait ketenagakerjaan awak kapal. Hal ini semakin memperumit status ketenagakerjaan awak kapal. Sementara itu, jika ketenagakerjaan awak kapal diatur oleh Kementerian Perhubungan, aturan yang ada dinilai tidak sesuai dengan dinamika kehidupan saat ini. KUHD, UU Pelayaran, dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tidak mengatur secara jelas mengenai hubungan kerja awak kapal, standart upah minimum,  hak pesangon, hak jaminan sosial, kompensasi sisa kontrak  dan hak Tunjangan Hari Raya (THR).

Lebih lanjut, jika terjadi perselisihan antara pengusaha pelayaran dan pelaut, penyelesaiannya melalui Syahbandar. Namun, ketika dalam mediasi tidak ada kesepakatan, Syahbandar hanya dapat membuat berita acara tanpa dapat menerbitkan surat anjuran sebagai alat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial. Hal ini berbeda dengan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan pada umumnya.

Oleh karena itu, sudah saatnya dibentuk Pengadilan Maritim atau Maritime Court yang khusus menangani segala permasalahan maritim, termasuk sengketa ketenagakerjaan awak kapal. Pengadilan ini diharapkan dapat menyelesaikan berbagai masalah maritim, termasuk perselisihan antara pengusaha pelayaran dan pelaut, dengan mempertimbangkan aspek hukum maritim dan hukum ketenagakerjaan secara komprehensif. dengan diadili oleh orang-orang yang memahami hukum maritim dan hukum ketenagakerjaan. Dengan demikian, status ketenagakerjaan awak kapal dapat menjadi lebih jelas dan terlindungi.