Praktik Audit Syariah di Perbankan Syariah Indonesia dan Malaysia

             

Pertumbuhan perbankan syariah di Malaysia dimulai pada tahun 1969. Kemudian pada tahun 1983 Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) didirikan sebagai bank islam pertama di Malaysia (Rahman & Ghani, 2015, hal. 107). Sedangkan di Indonesia sendiri Bank Islam pertama, Bank Muamalat Indonesia (BMI), baru didirikan pada tahun 1991 dengan diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim (Darmawan, 2016).

Secara umum, Islamic Financial Institution (IFI) merupakan lembaga perantara keuangan, dimana melakukan proses distribusi dana dari pihak yang kelebihan dana (lendersaver) kepada pihak yang membutuhkan dana atau (borrowerspender) (Mishkin & Eakins, 2009). Distribusi dana ini bertujuan untuk digunakan sebagai modal investasi atau pemenuhan kebutuhan dana diluar perencanaan keuangan oleh borrowerspender. Oleh karena itu, keberhasilan Islamic Financial Institution (IFI) dalam menjalankan fungsinya dapat dilihat dari presentase perputaran dana pada Islamic Financial Institution (IFI) tersebut. Jika perputaran dana tersebut berjalan baik dan mengalami peningkatan, maka Islamic Financial Institution (IFI) tersebut dinyatakan telah berhasil menjalankan fungsinya. Akan tetapi, hal ini hanya dapat tercapai apabila Islamic Financial Institution (IFI) mampu mendapatkan dan menjaga kepercayaan publik terutama deposan selaku borrowerspender dan investor selaku lendersaver.

Grafik 1.1 Statistik Perbankan Syariah Indonesia

grafik-png-58171413559773eb23e93f8a.png

Sumber: Data Diolah dari Statistik Perbankan Syariah per Agustus 2016 (Otoritas Jasa Keuangan, 2016)

Berdasarkan Grafik 1.1 Statistik Perbankan Syariah (SPS) 2016 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga Agustus 2016, tercatat Islamic Financial Institution (IFI) di Indonesia berjumlah 199 lembaga. 199 Lembaga tersebut terdiri dari 12 Bank Umum Syariah (BUS), 22 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 165 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Dengan tingginya jumlah Islamic Financial Institution (IFI) di Indonesia, maka diperlukan treatment khusus agar Islamic Financial Institution (IFI) tersebut dapat menjalankan fungsinya sebagai Islamic Financial Institution (IFI) secara benar, yaitu diterapkannya nilai-nilai, prinsip-prinsip dan hukum-hukum syariah. Yang dimaksud dengan treatment khusus disini berupa diterapkannya audit syariah terhadap 199 Islamic Financial Institution (IFI) di Indonesia tersebut.

Tabel 1.1 List of Licensed Banking Institutions in Malaysia

tabel-png-581714d12a7a61790e4a2173.png

Sumber: (Bank Negara Malaysia, 2015)

Sedangkan di Malaysia sendiri, jumlah bank syariah yang memiliki lisensi berjumlah 16 Bank Syariah dimana 10 diantaranya adalah bank lokal Malaysia dan 6 lainnya adalah bank asing. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan aset perbankan syariah Indoensia hingga Agustus 2015 turun 27% menjadi Rp 200 triliun, sedangkan perbankan syariah Malaysia untuk periode yang sama naik 13,7% menjadi sekitar Rp 2.143 triliun (Adiwijaya, 2015). Mengingat besarnya aset yang dimiliki perbankan syariah Indonesia dan Malaysia, maka penerapan audit syariah terhadap perbankan syariah Indonesia dan Malaysia menjadi suatu hal yang sangat penting.

Dengan diterapkannya audit syariah, Islamic Financial Institution (IFI) di Indonesia dan Malaysia selain dapat melakukan pencegahan-pencegahan terhadap kemungkinan risiko-risiko yang akan timbul di kemudian hari, Islamic Financial Institution (IFI) juga dapat mengukur sejauh mana nilai-nilai, prinsip-prinsip dan hukum-hukum syariah diterapkan di lembaganya. Kepala Program Studi Akuntansi Syari’ah STEI SEBI, Sepky Mardian, dan Qonita Mardiyah, menjelaskan dalam penelitiannya terkait praktik audit syariah di lembaga keuangan syariah di indonesia bahwa, “tujuan utama auditing terhadap Islamic Financial Institution (IFI) adalah untuk memberikan opini atas laporan keuangan yang disiapkan manajemen (perusahaan), dalam semua aspek material telah sesuai dengan hukum dan prinsip syariah, AAOIFI, dan standar akuntansi nasional negara yang bersangkutan” (Mardian & Mardiyah, 2015).

Oleh karena itu, audit syariah ini penting untuk dilakukan mengingat poin utama yang membedakan Islamic Financial Institution (IFI) dengan lembaga keuangan konvensional adalah dilibatkannya nilai-nilai syariah, prinsip-prinsip syariah dan hukum-hukum syariah pada setiap bagian dari Islamic Financial Institution (IFI), baik produk keuangan maupun sistem keuangan. Dengan kata lain, audit syariah ini mengukur sejauh mana shariah complience diterapkan pada Islamic Financial Institution (IFI) dan seberapa baik laporan keuangan yang disusun oleh pihak Islamic Financial Institution (IFI).

Namun, timbul sebuah pertanyaan, apakah audit syariah yang dijadikan sebagai alat ukur pemeriksaan laporan keuangan dan shariah complience di Islamic Financial Institution (IFI) benar-benar dapat mengukur hal tersebut? Karena apabila audit syariah yang diterapkan tidak mampu mengukur laporan keuangan dan shariah complience suatu Islamic Financial Institution (IFI) secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa audit syariah tersebut tidak memberikan hasil yang berarti. Dengan kata lain, tujuan yang diharapkan dari diterapkannya audit syariah tidak tercapai.

Nur Laili Abd Ghani dan Abdul Rahim Abdul Rahman (2015) dalam penelitiannya yang berjudul An Analysis of Shari’ah Audit Practices in Islamic Banks in Malaysia,menggunakan indikator variabel yang terdapat dalam Exposure Draft Kerangka Audit Syariah Internal yang diterbitkan oleh International Shari’ah Research Academy (ISRA) untuk mengukur sejauh mana praktik audit syariah diterapkan di 16 Bank Syariah di Malaysia (10 Bank Syariah lokal dan 6 Bank Syariah asing). Indikator variabel yang digunakan tersebut terdiri dari ruang lingkup audit (audit scope), tujuan audit (audit objectives), audit dan tata kelola (audit and governance), piagam audit (audit charter), kompetensi auditor (competency of auditors), proses audit (audit process), dan persyaratan pelaporan (reporting requirements).

Hasil penelitian Nur Laili Ab Ghani dan Abdul Rahim Abdul Rahman (2015) menunjukkan bahwa dari 97 responden (9 Kepala Audit Syariah, 32 Auditor Syariah Internal, 38 Eksekutif Syariah dan 18 Anggota komite syariah), 38,1% diantaranya sepakat bahwa dalam penerapan audit syariah mereka masih sangat bergantung kepada kerangka audit konvensional dengan beberapa penyesuaian. Selain itu, 40,2% diantaranya sepakat bahwa mereka telah memiliki kerangka audit dari perspektif islam sendiri. Selanjutnya, 68% dari responden sepakat bahwa audit syariah internal perlu dilakukan sepanjang tahun periode akuntansi. Jadi, audit syariah internal ini tidak hanya dilakukan pada saat-saat tertentu saja.

Akan tetapi jika kita fokus terhadap hasil penelitian Nur Laili Ab Ghani dan Abdul Rahim Abdul Rahman (2015) tentang praktik audit syariah di Malaysia dimana menjadikan kepala audit syariah sebagai respondennya, menunjukkan bahwa hanya 55,5% yang menjadikan audit laporan keuangan sebagai bagian dari audit perbankan syariah. Selain itu, hanya 44,4% yang sepakat bahwa kebijakan SDM perlu diperiksa oleh komite syariah, dan hanya 55,5% yang sepakat bahwa sistem informasi akuntansi menjadi bagian dari lingkup audit syariah pada perbankan syariah. Tidak hanya itu, penelitian Nur Laili Ab Ghani dan Abdul Rahim Abdul Rahman (2015) juga menunjukkan bahwa hanya 77,8% yang sepakat bahwa setiap perbankan syariah perlu untuk memiliki audit charter dan hanya 66,7% yang telah menyertakan dasar auditing syariah internal sebagai bagian dari audit charter tersebut.

Selain itu, hasil dari penelitian Nur Laili Ab Ghani dan Abdul Rahim Abdul Rahman (2015) terkait scope of audit, audit objectives, audit & governance, audit charter, competency of auditors, audit process and reporting requirementsdimana menjadikan internal shariah auditor, shariah executives and shariah committe members sebagai responden, menunjukkan bahwa responden terkait fungsi audit syariah setuju bahwa perbankan syariah di Malaysia telah memiliki fungsi audit syariah yang sesuai dengan perbankan syariah mereka masing-masing.

Dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian Nur Laili Ab Ghani dan Abdul Rahim Abdul Rahman (2015) menunjukkan bahwa, Sebagian besar bank syariah di Malaysia telah memiliki tujuan audit, struktur tata kelola, persyaratan kompetensi auditor, proses audit, dan persyaratan pelaporan sebagai bagian dari praktik audit syariah yang sesuai dengan Islamic Financial Institution (IFI) mereka. Akan tetapi, beberapa bank syariah belum menentukan lingkup audit dan piagam audit yang sesuai dengan Islamic Financial Institution (IFI) mereka. Dengan kata lain, praktik audit syariah di Islamic Financial Institution (IFI) di Malaysia sudah cukup baik dan menunjukkan perkembangan positif dalam meningkatkan integritas dan akuntabilitas Islamic Financial Institution (IFI) di Malaysia. (Rahman & Ghani, 2015)

Sedangkan Qonita Mardiyah dan Sepky Mardian (2015) menggunakan indikator variabel kerangka kerja audit syariah, ruang lingkup audit syariah, independensi auditor syariah dan kualifikasi auditor syariah dalam mengukur kesesuaian praktik audit syariah di Islamic Financial Institution (IFI) di Indonesia. Qonita Mardiyah dan Sepky Mardian (2015) dalam penelitiannya menggunakan 60 responden yang terdiri dari 30 mahasiswa/i akuntansi dan/ auditing syariah, 19 DPS/Internal auditor dan 11 Eksternal Auditor.

Hasil dari penelitian Qonita Mardiyah dan Sepky Mardian (2015) menunjukkan bahwa 45% dari responden sepakat bahwa kerangka kerja audit yang terdapat pada Islamic Financial Institution (IFI) saat ini telah sesuai dengan aturan dan prinsip syariah serta telah mencakup seluruh aspek yang dibutuhkan dalam pelaksanaan audit syariah. Selain itu, 37% dari responden sepakat bahwa Indonesia telah memiliki kerangka kerja audit khusus bagi auditor syariah dalam melaksanakan audit syariah di perbankan syariah Indonesia.

Terkait lingkup audit syariah di Indonesia, 46,7% responden sepakat bahwa audit syariah yang telah diterapkan saat ini telah mencakup seluruh aspek yang memiliki risiko shariah complience. 48,3% responden juga sepakat bahwa lingkup audit syariah yang diberlakukan telah meliputi aspek-aspek diluar laporan keuangan seperti aspek operasional, struktur organisasi dan personil mangement serta sistem teknologi dan informasi dari Islamic Financial Institution (IFI) itu sendiri. 56,7% responden juga sepakat bahwa pemeriksaan kesyariahan produk telah menjadi bagian dari lingkup audit syariah. Akan tetapi, 46,7% responden masih bersifat netral terhadap kebijakan islamic social reportdan atau CSR menjadi bagian dari lingkup audit syariah.

Terkait kualifikasi auditor syariah, 51,7% responden sepakat bahwa auditor syariah harus memiliki sertifikasi keahlian audit syariah. Dan 50% dari responden menilai bahwa auditor syariah saat ini masih mempertahankan sifat independensinya dalam melaksanakan praktik audit syariah di organisasi atau lembaga tempat mereka bekerja. Dengan kata lain, diperoleh hasil bahwa praktik audit pada Islamic Financial Institution (IFI) di Indonesia saat ini telah berjalan cukup sesuai (Mardian & Mardiyah, 2015).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan dan shariah complience di Islamic Financial Institution (IFI) hanya akan dapat terukur dengan baik apabila auditor syariah (baik auditor syariah internal maupun auditor syariah eksternal) memahami dan mampu menerapkan praktik audit syariah yang sesuai untuk mengukur sejauh mana nilai, prinsip, dan hukum syariah yang berlaku diterapkan oleh Islamic Financial Institution (IFI) serta tersedianya kerangka kerja dan standar baku pelaksanaan audit syariah. Karena melalui praktik audit syariah ini, Islamic Financial Institution (IFI) dapat meyakinkan stakeholder bahwa Islamic Financial Institution (IFI) yang berhubungan dengan mereka telah beroperasi sesuai dengan nilai, prinsip dan hukum syariah. Dengan kata lain, baik lendersaver maupun borrowerspender akan merasa aman membangun kerjasama dengan Islamic Financial Institution (IFI) tersebut.

Referensi:

Adiwijaya, S. (2015, Oktober 28). Saingi Malaysia, Perbankan Syariah Indonesia Kian Berat. Dipetik Oktober 31, 2016, dari Tempo.co: https://m.tempo.co/read/news/2015/10/28/087713776/saingi-malaysia-perbankan-syariah-indonesia-kian-berat

Bank Negara Malaysia. (2015, Oktober 7). List of Licensed Banking Institutions in Malaysia. Dipetik Oktober 31, 2016, dari www.bnm.gov.my: http://www.bnm.gov.my/?ch=li&cat=islamic&type=IB&lang=en

Darmawan, B. (2016, Oktober 29). Sejarah Perkembangan Syariah di Dunia dan Masuk di Indonesia. Dipetik Oktober 30, 2016, dari Membangun (ulang) Ekonomi Islam: http://ekonomi-islam.com/sejarah-perbankan-syariah-di-dunia-dan-masuknya-ke-indonesia/

Mardian, S., & Mardiyah, Q. (2015). Praktik Audit Syariah di Lembaga Keuangan Syariah Indonesia. Akuntabilitas: Vol. VIII No. 1, 1-17.

Mishkin, F. S., & Eakins, S. (2009). Financial Markets and Institutions. Boston: Pearson, Prentice Hall.

Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Statistik Perbankan Syariah 2016. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

Rahman, A. R., & Ghani, N. L. (2015). An Analysis of Shari'ah Audit Practices in Islamic Banks in Malaysia. Jurnal Pengurusan 43(2015), 107-118.