Membaca Iklim Politik Rezim Orde Baru

Hal ini pula yang barangkali menjadi sebuah fakta menarik, bahwa sepanjang catatan sejarah Indonesia, sejak RI hingga NKRI, ternyata prinsip politik non-blok itu hanya berupa teori politik. Indonesia tidak memiliki kekuatan ideologi yang utuh dan identitas murni yang mampu bertahan dari gempuran ideologi internasional. Buktinya, kecenderungan Barat-Timur itu selalu berlaku sesuai arah angin rezim yang berkuasa. Berganti kekuasaan, berarti berganti pula kecenderungan politiknya. Maka kecondongan politik di dekade ini pula barangkali tidak dapat dijamin telah lepas sama sekali.    

Kemajuan pertumbuhan ekonomi di masa rezim suharto berkuasa, memang layak untuk diperhitungkan. Ia berhasil mengurangi inflasi, meningkatkan pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi 5%, kemiskinan yang pada tahun 1976 sekitar 40%, pada 1987 berkurang 17-20% dan pada tahun 1994 menjadi 14%.

Namun meskipun angka 30% sudah bisa dikatakan berhasil untuk mengurangi persentase kemiskinan, namun masih banyak sekitar separuh dari penduduk yang hidup dalam kemiskinan, yang tidak lebih baik dari sebelumnya. Sejumlah 40 persen dari angkatan kerja statusnya menganggur, buruh mendapatkan upah minimum dibanding upah pejabat.

Di masa ini juga, pencegahan serius terhadap kebangkitan islam militan sangat diwaspadai. Maka banyak usaha-usaha intelejen dan kooptasi terhadap gerakan-gerakan islam dilakukan dan hasilnya yang cukup memuaskan. Pada akhir tahun 1970-an partai politik berbasis islam baik dari kalangan tradisionalis maupun modernis dipaksa untuk meleburkan diri kedalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan tujuan untuk mengurangi oposisi pemerintahan. Turbulansi politik pada masa orde baru memang sekali lagi, sangat sensitif pada persoalan-persoalan agama, islam khususnya. Karena bukan tanpa alasan, setelah tahun 1965-1966 ancaman komunis dapat dikendalikan, oposisi utama di Indonesia hanyalah muncul dari kalangan Islamis.

Umat islam khususnya yang berasal dari kalangan santri banyak menentang kebijakan sekuler pemerintah dan menginginkan pendekatan sosial budaya yang lebih islami. Bahkan banyak diantara mereka yang membenci ideologi sinkretis pancasila. Yang mana hal ini mendorong masyarakat untuk mencari alternatif pemerintahan dan sistem sosial yang lebih cocok dengan kebutuhan mereka. Karena islam bagi mereka adalah lebih dari sekadar identitas dan komunitas.

Banyak narasi kebencian yang akhirnya dilontarkan masyarakat pada masa orde baru seperti, menyalahkan pemerintah atas standar hidup masyarakat yang semakin parah, oportunistik gaya hidup mewah, keserakahan dan korupsi di kalangan elitis, tingkat kemiskinan di perkotaan dan pedesaan yang cukup parah, malnutrisi akibat distribusi tidak efisien, ketegangan muslim dan pemerintah sipil (khususnya di dalam persitiwa tanjung priok tahun 1984), murahnya harga demokrasi, terancamnya kebebasan publik dan lain-lain. Kritik datang dari berbagai aspek. Baik dari aspek kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan agama.

Sumber Bacaan:

Lockard, C. A. (1998). DANCE LIFE Popular Music and Politics in Southeast Asia. Honolulu: University of Hawai‘i Press.