Penerapan dan Pemanfaatan Diplomasi Publik dalam Menghadapi Pandemi Covid-19

Covid-19 atau corona virus disease 2019, merupakan wabah penyakit yang sangat menggemparkan dunia dan menjadi krisis yang sangat serius  pada tahun 2019 hingga 2020.  Covid-19 sendiri pertama kali di kota Wuhan, China pada Desember 2019 yang mana penyebarannya begitu cepat hingga ke seluruh penjuru dunia dan bahkan WHO mendeklarasikan covid-19 sebagai pandemi global.

Dalam kasus tersebut tentunya negara-negara di dunia menghadapi masalah atau krisis yang sama, penerapan strategi serta kebijakan pun turut dikembangkan oleh pemerintah sebagai bentuk upaya dalam memerangi pandemi covid-19. Pengetahuan negara-negara mengenai upaya untuk mencegah dan membatasi penyebaran virus corona sangatlah terbatas, sehingga setiap negara perlu bekerja sama dengan negara lain.

Setiap negara yang mengambil langkah untuk memerangi krisis virus covid-19 menggunakan diplomasi publik sebagai bentuk 'kebijakan' yang digunakan oleh negara tersebut. Hal yang perlu ditekankan yaitu bukan berarti pedoman ditetapkan dan ditulis oleh negara  dan kemudian diumumkan secara resmi. Melainkan, lebih mengacu pada bentuk implementasi atau penggunaan diplomasi publik itu sendiri, bukan upaya untuk mendukung langkah-langkah yang telah atau dapat diambil untuk mengatasi krisis virus covid-19.

Dalam mengatasi krisis global yang dialami dunia akibat pandemi covid-19 ini negara-negara di dunia memiliki kesamaan nasib yaitu mengalami beberapa keterbatasan seperti keterbatasan dalam sumber daya, komunikasi, teknologi, keuangan dan politik  dimana hal tersebut memerlukan upaya khusus sebagai salah satu poin utama dalam menanggulangi krisis akibat covid-19 yang terjadi di seluruh penjuru dunia. Salah satu upaya tersebut yaitu dengan memperkuat kerjasama internasional yang artinya dibutuhkan diplomasi yang dilakukan antarnegara di dunia.

Dengan asumsi bahwa hubungan antarpemerintah secara resmi (first-track diplomacy) perlu ditingkatkan, lalu bagaimana penerapan diplomasi publik dapat terjadi dalam menghadapai covid-19? apakah diplomasi publik dapat menjadi upaya dalam menghadapi covid-19 yang terjadi?

Secara teori, diplomasi publik adalah suatu proses komunikasi antara pemerintah dengan warga negara asing yang bertujuan untuk menciptakan pemahaman tentang gagasan, nilai, norma, budaya,  tujuan dan kebijakan nasional suatu negara. Artinya komunikasi dalam diplomasi publik tidak hanya terbatas pada kepala negara atau pejabat perwakilan nasional saja, namun juga mencakup warga negaranya.

Diplomasi publik kerap kali dipandang sebagai bagian utama dari upaya yang dilakukan negara untuk mendukung first-track diplomacy. Pemerintah perlu melakukan kegiatan diplomasi publik agar diplomasi dapat  berjalan  lebih lancar, terutama dengan adanya dukungan dari masyarakat dunia atau masyarakat internasional.

Dalam first-track diplomacy, respon terhadap krisis yang muncul dapat dilakukan dalam bentuk pertemuan antara negara-negara bilateral dan multilateral, serta mencapai solusi yang dapat dikomunikasikan melalui perjanjian, perjanjian, atau hubungan kekerabatan berupa pedoman aksi-aksi yang dapat dilakukan oleh aktor terkait. 

Diplomasi publik sendiri dapat dimanfaatkan untuk: a) mempromosikan nilai-nilai yang dapat meningkatkan stabilitas negara; b) menciptakan rasa saling pengertian dan memperbaiki kesalahpahaman; c) membangun reputasi. Diplomasi publik dinilai memiliki manfaat yang sama dengan first-track diplomacy, bahkan memiliki kelebihan dalam menjangkau aktor-aktor non-negara, termasuk masyarakat.

Eva-Karin Olsson berpendapat bahwa diplomasi publik pun dapat digunakan sebagai instrumen untuk: a) make sense of event (memahami krisis yang sedang terjadi dan kemungkinan resiko); b) networking (membentuk jaringan komunikasi antara aktor negara dan/atau non-negara); c) craft message and communicate (menentukan bentuk dan cara penyampaian pesan dengan mempertimbangkan perbedaan antaraktor). Artinya penerapan diplomasi publik dapat mempengaruhi proses komunikasi antar aktor yang terlibat dalam suatu krisis, baik  sebelum maupun pada saat krisis.

Beberapa negara diyakini telah berhasil membendung angka penyebaran virus covid-19 di negaranya. Faktanya, negara-negara tersebut mulai memberikan bantuan kepada lainnya, seperti di Taiwan dan Georgia yang merupakan dua contoh negara berhasil dalam menerapkan pemanfaatan diplomasi publik untuk make sense of event, membangun networking, dan menentukan how to craft message and communicate.

Dalam kondisi yang telah dialami oleh Taiwan dan Georgia, keduanya dianggap dan diakui sebagai negara yang berhasil. Meskipun keduanya mempunyai keterbatasan masing-masing, namun keduanya dapat memutuskan langkah-langkah serta kebijakan yang strategis untuk menahan serta mengurangi angka penyebaran covid-19 di negaranya.

Pelaksanaan diplomasi publik ditengah krisis covid-19 yang melanda dunia telah diakui dan dinilai dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan nilai-nilai tertentu. Sebagai bukti nyatanya yaitu Taiwan yang merupakan negara demokratis dianggap tidak akan mampu untuk menghadapi kasus penyebaran covid-19 yang pesat, namun Taiwan memberikan bukti nyata bahwa dengan adanya keterbukaan informasi, keterlibatan aktor non-negara, masyarakat dan transparasi ternyata lebih efektif dalam mengatasi penyebaran covid-19 dan penanggulangan krisis.

Beberapa pihak yang menganggap serta meragukan nilai 'keterbukaan' dan 'transparasi' dalam sistem demokrasi pun akhirnya mengakui bahwa nilai-nilai tersebut memiliki peran penting demi keberhasilan suatu negara dalam menekan angka penyebaran virus covid-19.

Pemanfaatan diplomasi publik dapat mendukung terbangunnya hubungan kerja sama antar negara. Sejak dianggap berhasil memerangi penyebaran Covid-19, Georgia menjadi mitra utama, khususnya Amerika Serikat dalam perang melawan Covid-19.

Sementara itu, Taiwan juga membuka peluang kerja sama dalam memerangi pandemi COVID-19, hal ini  dilakukan untuk memperbaiki kesalahpahaman  sebelumnya antara Taiwan dan  WHO. Presiden Taiwan Tsai Ing-wen mengatakan, "Meski Taiwan telah secara tidak adil dicampakan oleh WHO dan PBB, kami tetap ingin memakai kekuatan kita di bidang manufaktur, pengobatan, dan teknologi untuk bekerja dengan dunia".