Dibalik tabir Motif Pembunuhan Berencana

Motif kejahatan adalah dorongan yang terkandung dalam sikap batin pelaku dan niatnya untuk melakukan kejahatan. Dalam kaitannya dengan kejahatan, motif seringkali dianggap tidak relevan. Untuk itu perlu dilakukan penyidikan oleh pihak kepolisian, dan harus ada kepastian bahwa kesalahan seseorang akan ditentukan dengan cara tertentu, berdasarkan penjelasan alasan-alasan yang mencurigakan atas tindakan atau kelalaian orang tersebut. Motif merupakan awal terbentuknya kesengajaan, dan kesengajaan itu dikaitkan dengan unsur tindak pidana yang direncanakan. Jika berbicara mengenai motif pembunuhan berencana, terdapat pro dan kontra terhadap pertanyaan apakah motif pelaku penting dalam suatu kasus pembunuhan.

Tindak pidana pada dasarnya tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap hukum dan ketertiban, tetapi juga merusak ketertiban masyarakat karena mempunyai dampak yang luas terhadap korban, lingkungan hidup, masyarakat secara keseluruhan, dan kepentingan negara. Setiap kegiatan kriminal dapat mempengaruhi kesejahteraan dan keselamatan masyarakat serta melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Dalam sistem hukum yang mengikuti model Eropa kontinental, seperti Indonesia, kodifikasi hukum sangat penting untuk menjamin kepastian hukum dan ketertiban masyarakat. Kodifikasi ini memberikan struktur dan aturan yang jelas mengenai kejahatan dan sanksi yang berlaku yang memungkinkan penegakan hukum yang seragam. Oleh karena itu, menurut hukum pidana Indonesia, tindak pidana harus secara eksplisit dimasukkan dalam hukum negara, didefinisikan sebagai tindak pidana, dan tunduk pada pertanggungjawaban pidana yang sesuai

Ada berbagai bentuk dan kualifikasi (nama) pembunuhan, seperti pembunuhan dan pembunuhan berencana. Tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP, yakni ``Seseorang yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana dengan pembunuhan dengan ancaman pidana paling lama 15 tahun'' (Moeljatno, 2009a: 122-123)). ). Tindak pidana pembunuhan berencana saat ini diatur dalam Pasal 340 KUHP, yaitu:"Barangsiapa dengan sengaja dan berencana menghilangkan nyawa orang lain, diancam dengan pembunuhan berencana (pembunuhan) atau penjara seumur hidup atau bagi orang tertentu diancam dengan pidana mati" untuk jangka waktu sampai dengan 20 tahun" (Moeljatno, 2009a : 122-123).

Perbedaan kedua kejahatan di atas terletak pada unsur "perencanaan yang direncanakan". Tindak pidana pembunuhan itu disadari dan disebabkan oleh adanya niat membunuh atau pelaksanaan bersama atas niat membunuh itu. Dengan kata lain, munculnya niat membunuh dan pelaksanaannya merupakan satu kesatuan. Pembunuhan berencana, di sisi lain adalah kejahatan yang dilakukan dengan rencana yang sudah ada sebelum melakukan pembunuhan Agar pelaku dapat berpikir dengan tenang mengenai kejahatan yang akan dilakukannya. Terdapat kesenjangan waktu antara penciptaan wasiat dan tindakan pelaksanaan wasiat (Yanri, 2017:38). Anwar (1986: 93) menyatakan bahwa perbedaan antara pembunuhan berencana dan pembunuhan terletak pada apa yang ada dalam pikiran pelaku sebelum pembunuhan dilakukan. Dalam kasus pembunuhan berencana, pelaku memerlukan waktu untuk berpikir tenang. Namun, dalam kasus pembunuhan biasa, niat membunuh dan pelaksanaan tindakan tersebut terintegrasi. Pembunuhan berencana adalah kejahatan paling serius. Dilihat dari sifat ancaman hukumannya, hukuman maksimalnya adalah hukuman mati, penjara seumur hidup, atau 20 tahun penjara.

Pertama, Anda perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan "rencana ke depan". Dalam hal rencana telah dibuat sebelumnya, jika pelaku meluangkan waktu yang cukup untuk memikirkannya secara matang dan memutuskan kapan, di mana, serta dengan metode dan alat apa, maka rencana tersebut dianggap telah diberikan. dll, harus melakukan pembunuhan. Dalam hal ini, Anda juga dapat memikirkan cara lain untuk mencegah akibat pembunuhan tersebut dan agar orang lain tidak mudah menyadari bahwa Andalah pembunuhnya. Apakah itu dia?

Berpikir tidak begitu penting. Perencanaan berarti adanya jangka waktu tertentu antara saat perbuatan itu dilakukan dan saat timbul keinginan untuk melaksanakannya, dan segera setelah perbuatan itu dilakukan, pelaku mengetahui bahwa akan ada cukup waktu. Mulai dari berapa banyak waktu yang Anda miliki untuk berpikir dan berpikir, bagaimana melakukan suatu tindakan, kapan harus mengambil suatu tindakan, dan dalam beberapa kasus bahkan keputusan tentang alat apa yang akan digunakan, di mana melakukan tindakan tersebut, dan banyak lagi. Apakah Anda mempertimbangkan bagaimana tindakan tersebut harus dilakukan? Di sini sulit untuk memastikan ada tidaknya unsur perencanaan terlebih dahulu dalam tindak pidana yang dilakukan terhadapnya. Namun harus diakui, dalam kasus-kasus tertentu unsur kesengajaan ini sangat kentara karena mudah diketahui faktanya. Sifat sebenarnya dari kejahatan tersebut terungkap melalui keterangan para saksi, atau mungkin melalui keterangan pelaku sendiri.

Situasi ini membuat pemahaman dan persyaratan elemen perencanaan menjadi dinamis. Dalam konteks ini, analisa, penyidikan, dan pengambilan keputusan terhadap kasus pembunuhan berencana memerlukan kepekaan hakim, sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 201/Pid.B/2011/PN.Mrs. Apakah hakim benar dalam penilaiannya bahwa meskipun ada orang lain yang dibunuh, terdakwa bersalah melakukan pembunuhan berencana karena ia bersiap untuk membunuh ``korban'' dan telah menyiapkan pisau? Metode yang digunakan untuk menganalisis putusan adalah metode hukum normatif dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan hukum dan pendekatan konseptual. Hakim menggunakan istilah "persiapan" ketika menentukan bahwa unsur perencanaan tidak mencukupi. Demikian pula pertimbangan unsur-unsur perencanaan yang hanya menitikberatkan pada realisasi kehendak secara diam-diam dan kebutuhan hidup dalam kurun waktu tertentu tidaklah lengkap. Hal ini harus dilengkapi dengan pelaksanaan rencana yang tenang.

Pembunuhan yang disengaja dalam pengertian Pasal 340 KUHP adalah pembunuhan dan merupakan ancaman pidana yang paling besar dari segala bentuk kejahatan terhadap kehidupan manusia. Dibandingkan dengan pembunuhan Pasal 338 dan Pasal 339, ancaman pidana pembunuhan berencana lebih besar karena adanya unsur perencanaan terlebih dahulu. Pasal 340 mengulangi seluruh unsur Pasal 338, sehingga pembunuhan berencana merupakan perbuatan melawan hukum yang berdiri sendiri dan berbeda dengan pembunuhan biasa dalam bentuk pokoknya. Ketika hakim menjatuhkan hukuman pidana yang tidak setara terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana, berarti hakim pada hakikatnya mempunyai kebebasan dan independensi dalam memutus berdasarkan hukum. Hakim memiliki independensi yang diatur oleh undang-undang peradilan. Dalam memutus suatu perkara, hakim mempunyai kewenangan sendiri dan tidak dipengaruhi oleh siapapun. Meski demikian, hakim tidak boleh menutup mata terhadap kasus ini dan harus mempertimbangkan bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan agar dapat menghasilkan putusan yang adil.