Negeri Madinah dan Nabi Muhammad pada Zamannya

Nabi SAW adalah Kepala negara bertanggung jawab penuh atas pengangkatan dan pengangkatan sekretaris, staf khusus, asisten, juru bicara, staf ahli, gubernur, kepala daerah dan pejabat umum, pengurus atau pegawai negeri sipil, pengawas, hakim dan jaksa, serta pejabat dan pejabat. komite penasehat. Tenaga pemasaran dan keuangan. Di pemerintah daerah pun tunduk kepada pemerintah pusat dan menuntut struktur SDM pejabat pemerintahan nabawi yang baru berjalan. Hubungan dengan luar negeri juga terjalin dengan aman dan erat, Kepentingn wilayah dalam struktur sosial politik Madinah telah diproyeksikan dalam bidang kerja sama untuk meningkatkan ekonomi dalam iklim politik yang menggalakkan implementasi syariah yang lebih luas.

Pemerintahan Madinah memberikan tempat seluas mungkin bagi program yang bertujuan untuk menyiarkan syiar agama. Penghargaan yang tinggi diberikan kepada pendidik dan ulama untuk meneruskan usaha-usaha pendidikan agama menjamin kelangsungan pendidikan di peringkat anak-anak dan dewasa dengan mengakui dan mengangkat mereka sebagai pembentuk generasi. 

Mutu pendidikan terus diperbaiki dengan mengangkat guru-guru dan juru dakwah dalam setiap kabilah untuk melancarkan reformasi ilmu dan membuat inovasi dalam bidang masing-masing. Salah satu pemicu pertumbuhan ekonomi masyarakat Madinah yang kemudian menjadi "citizen" yang lahir dari sistem politik yang baru, masyarakat yang melebur dari semangat Muhajirin yang mayoritas pedagang, dan Anshar yang mayoritas petani, sudah cukup untuk mengenal konsep ekonomi dan paham bahwa sumber pendapatan negara perlu senantiasa ditingkatkan untuk memperkuat daya tahan dan daya saing ekonomi dalam menghadang tantangan global dan regional. 

Sistem keuangan negara Islam menampilkan corak perdagangan dan investasi semua lini merangsang pertumbuhan dan mendorong peningkatan belanja dalam negeri dan pencapaian tahap kematangan ekonomi yang lebih meyakinkan. Semoga kedepan negara kita bisa maju, seperti yang Rasulullah lakukan dahulu kala, dalam menjalankan roda pemerintahan yang baik.