Politik di Indonesia mengacu pada sistem politik dan pemerintahan Republik Indonesia (RI), sebuah Negara yang terletak di Asia Tenggara. Indonesia adalah Negara Republik presidensial, artinya Presiden menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden Indonesia saat ini adalah Joko Widodo, yang terpilih pada tahun 2014 sampai 2019 dan terpilih kembali pada tahun 2019 sampai 2024.
Sistem politik di Indonesia didasarkan pada konstitusi yang disahkan pada tahun 1945 menjadikannya salah satu konstitusi tertua di dunia. Konstitusi menetapkan sistem checks (pemeriksaan) and balances (keseimbangan), dengan adanya lembaga legislatif bikameral (DPR dan DPD), lembaga peradilan yang independen, serta presiden dan wakil presiden terpilih.
Indonesia juga merupakan negara demokrasi multi partai, dengan beragam partai politik yang terwakili di lembaga legislatif. Partai politik terbesar di Indonesia adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Partai politik besar lainnya antara lain Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Salah satu tantangan utama yang dihadapi politik Indonesia adalah korupsi yang telah menjadi masalah yang terus menerus terjadi di Negara ini. Namun dalam beberapa tahun terakhir, terdapat upaya untuk memberantas korupsi termasuk pembentukan komisi antikorupsi (KPK) dan pengesahan undang undang antikorupsi yang baru.
Permasalahan penting lainnya dalam politik Indonesia adalah ketegangan agama dan etnis, khususnya di wilayah dengan populasi Muslim dan Kristen yang besar. Pemerintah telah mengambil Langkah langkah untuk mendorong dialog antar agama dan toleransi, namun kadang kadang terjadi kekerasan dan kerusuhan.
Secara keseluruhan, sistem politik di Indonesia relatif stabil dan demokratis, namun terdapat tantangan dan peluang untuk perbaikan. Populasi negara yang besar, warisan budaya dan agama yang beragam, serta lokasi yang strategis di kawasan menjadikan negara ini pemain penting dalam politik dan ekonomi Asia Tenggara.
Checks and balances yang berada di paragaf ke 2 (Kembali lagi ke atas) menciptakan sistem di mana setiap cabang pemerintahan memiliki kemampuan untuk memeriksa dan mengimbangi tindakan cabang lainnya. Berikut adalah beberapa contoh cara checks and balances dapat terjadi dalam konteks politik:
1.Eksekutif vs. Legislatif vs. Yudikatif:
-Eksekutif (Presiden atau kepala pemerintahan) dapat memeriksa legislatif (parlemen) dengan hak veto terhadap undang undang.
-Legislatif dapat memeriksa eksekutif melalui proses persetujuan atau penolakan terhadap kebijakan dan pengangkatan pejabat pemerintah.
-Yudikatif dapat memeriksa baik eksekutif maupun legislatif dengan memeriksa keberlakuan undang undang atau kebijakan.
2.Pemisahan Kekuasaan:
-Pemisahan antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif membantu mencegah akumulasi kekuasaan yang berlebihan pada satu entitas.
3.Kebebasan Pers (Press Freedom):
-Media dan pers dapat berperan sebagai checks dengan menyampaikan informasi independen dan mengawasi tindakan pemerintah.
Prinsip "checks and balances" dirancang untuk menciptakan sistem yang dinamis, di mana setiap cabang pemerintahan dapat mengontrol dan mengimbangi tindakan cabang lainnya. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak- ak individu, mencegah korupsi, dan menjaga keseimbangan kekuasaan dalam masyarakat.
politik di Indonesia pada umum nya mencakup adanya 7 aspek penting yaitu:
1.Sistem Politik: Indonesia adalah Negara demokrasi dengan sistem presidensial, di mana presiden dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Parlemen terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
2.Partai Politik: Ada berbagai partai politik di Indonesia yang bersaing dalam pemilihan umum. Beberapa partai memiliki dukungan yang cukup besar dan berperan penting dalam politik Nasional.
3.Pemilihan Umum: Pemilihan umum di Indonesia diadakan secara berkala untuk memilih presiden, anggota DPR, dan DPD. Pemilihan umum juga dilakukan di tingkat daerah untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota.
4.Isu isu Politik: Isu isu politik di Indonesia sangat beragam dan mencakup berbagai aspek seperti ekonomi, keamanan, Hak Asasi Manusia (HAM), lingkungan, dan keadilan sosial. Beberapa isu utama termasuk pembangunan ekonomi, pengentasan kemiskinan, pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), dan upaya pemberantasan korupsi.
5.Keragaman Budaya dan Agama: Indonesia memiliki masyarakat yang sangat beragam baik dari segi budaya maupun agama. Keragaman ini dapat tercermin dalam dinamika politik di mana berbagai kelompok masyarakat berusaha memperjuangkan kepentingan dan hak hak mereka.
6.Hak Asasi Manusia (HAM): Hak asasi manusia juga menjadi fokus penting dalam politik Indonesia. Meskipun ada kemajuan dalam upaya melindungi hak hak individu tetapi masih ada tantangan dan perdebatan terkait dengan hal ini.
7.Hubungan Internasional: Sebagai negara kepulauan yang besar, Indonesia juga terlibat dalam hubungan internasional dengan negara negara lain. Keterlibatan ini mencakup kerja sama ekonomi, diplomasi, dan isu isu global.
Anggapan netizen tentang politik dapat sangat bervariasi karena seringkali memiliki beragam sudut pandang terkait dengan politik, tergantung pada latar belakang, nilai nilai pribadi, pengalaman, dan ideologi politik mereka. Beberapa anggapan umum yang dapat di identifikasi termasuk:
1.Kritik terhadap Pemerintah:Â
Netizen sering menggunakan media sosial untuk mengungkapkan kritik terhadap kebijakan pemerintah, tindakan pejabat, atau isu isu politik kontroversial.
2.Polarisasi Opini:
Internet dapat menjadi tempat di mana opini politik menjadi terpolitisasi dan terkadang terpolarisasi. Netizen dapat terbagi menjadi kelompok dengan pandangan yang tajam terhadap isu isu tertentu.
3.Pengaruh Media Sosial:Â
Media sosial sering digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan pandangan politik. Netizen dapat membagikan artikel, meme, atau informasi yang mendukung atau menentang suatu pandangan politik.
4.Partisipasi dalam Gerakan Aktivis:
Internet juga memberikan wadah untuk aktivisme politik. Netizen dapat terlibat dalam kampanye daring, petisi online, atau menyuarakan dukungan terhadap gerakan tertentu.
5.Skepticisme (sikap mempertanyakan atau mencurigai segala sesuatu) terhadap Berita:Â
Beberapa netizen mungkin mengembangkan sikap skeptis terhadap berita dan informasi politik, terutama dengan lonjakan berita palsu atau informasi di lingkungan online.
6.Beragam Perspektif dan Diversitas Opini:Â
Internet memungkinkan berbagai suara dan perspektif untuk diungkapkan. Netizen dapat berasal dari berbagai latar belakang budaya, ekonomi, dan sosial, membawa ke dalam diskusi politik sejumlah besar pandangan yang berbeda.
7.Diskusi dan Debat:
Netizen sering terlibat dalam diskusi dan debat online, baik di media sosial, forum, atau blog. Ini menciptakan ruang untuk pertukaran ide dan pendapat.
Penting untuk diingat bahwa internet adalah ruang yang heterogen, dan pandangan netizen sangat bervariasi. Ada netizen yang sangat terlibat dalam politik dan berkontribusi positif pada diskusi, sementara yang lain mungkin lebih pasif atau bahkan memilih untuk menghindari topik politik secara keseluruhan.
