Tidak terasa kita sudah mendekati penghujung tahun 2020. Sejak diberlakukannya work from home atau BDR (Belajar Dari Rumah) bulan Maret lalu, semua kegiatan dilakukan secara daring (dalam jaringan). Begitupun dengan instansi pendidikan seperti sekolah dan universitas. Pihak sekolah maupun universitas melakukan pertemuan dengan muridnya lewat video conference seperti zoom dan google meet.
Hal ini menjadi kebiasaan baru bagi sebagian murid sekolah, mengingat hampir setiap hari gadget yang dimilikinya digunakan untuk mengikuti kelas-kelas online melalui aplikasi video conference. Berbagai suka dan duka dirasakan para murid sekolah selama belajar via daring. Hal ini dilakukan demi mengurangi angka kenaikan pasien positif korona.
KEBIJAKAN BARU
Belakangan ini, Kemendikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) Nadiem Makarim memutuskan kebijakan baru dimana sekolah yang berada pada zona kuning dan hijau dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Hal ini dilakukan Nadiem berdasarkan berbagai masukan para ahli dan organisasi tentang kebutuhan pembelajaran, sekaligus menjadi evaluasi implementasi SKB Empat menteri. Sedangkan untuk sekolah pada zona oranye dan merah masih dilarang untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka
Walaupun suatu daerah sudah masuk zona hijau atau kuning, serta Pemda dan sekolah sudah memberikan izin pembelajaran tatap muka. Keputusan terakhir tetap ada di orang tua. Apabila orang tua tidak mengizinkan putra-putrinya untuk mengikuti pembelajaran tatap muka, maka anaknya tetap melanjutkan pembelajaran di rumah melalui video conference. “Pembelajaran tatap muka di sekolah di zona kuning dan hijau diperbolehkan, namun tidak diwajibkan,” tegas Mendikbud.
PRO KONTRA
Kebijakan baru yang dikeluarkan Kemendikbud menjadi angin segar bagi murid sekolah yang mulai jenuh dengan sistem belajar daring. Tidak sedikit siswa-siswi sekolah yang mengeluh karena tugas yang diberikan guru selama pembelajaran daring menjadi lebih banyak. Selain itu kejenuhan juga mungkin dirasakan oleh sebagian wali murid yang harus mengeluarkan biaya lebih untuk membeli kuota internet agar anaknya dapat mengikuti kelas online. Dengan diputuskannya kebijakan baru ini diharapkan bisa mengurangi kejenuhan yang dirasakan oleh murid dan wali murid.
Tetapi ternyata hal ini juga menjadi momok mengerikan bagi para wali murid mengingat angka virus korona yang semakin meningkat setiap harinya. Mengutip situs covid19.go.id, angka pasien positif korona mencapai 636.154 orang. Angka ini mengantarkan Indonesia masuk ke dalam 10 negara dengan kasus tertinggi di Asia. Jelas hal ini menjadi pertimbangan para orang tua atau wali murid untuk memperbolehkan anaknya masuk ke sekolah dan mengikuti pembelajaran tatap muka.
Seperti yang dikatakan oleh Nadiem Makarim, keputusan pembelajaran tatap muka langsung di sekolah diberikan kepada tiga pihak, yaitu : pemda, sekolah, dan orang tua. Banyak yang menganggap kebijakan ini sudah tepat dilakukan mengingat banyaknya hal-hal negatif yang diterima oleh anak karena sekolah online ketimbang masuk sekolah seperti biasanya.
Tetapi tak sedikit juga yang menganggap bahwa kebijakan ini justru akan meningkatkan lagi kasus positif korona di Indonesia. Walaupun kebijakan ini hanya menganjurkan sekolah yang ada pada zona kuning dan hijau, risiko penularan virus korona di sekolah masih sangat mungkin terjadi. Ketentuan protokol kesehatan yang akan dilakukan pun belum tentu terealisasikan dengan baik karena sifat anak-anak sekolah aktif dan bebas sehingga ditakutkan mengabaikan protokol kesehatan.
PERTIMBANGAN YANG MATANG
Maka dari itu, Kemendikbud perlu mempertimbangkan dan mengkaji lagi kebijakan baru mengenai pembelajaran tatap muka untuk anak sekolah. Hal ini sangat perlu dilakukan agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang fatal selama kebijakan ini berlangsung. Ketentuan protokol kesehatan harus benar-benar diperhatikan agar murid sekolah tidak abai dengan ketentuan tersebut. Alangkah baiknya menunggu situasi dan kondisi pandemi virus ini stabil atau normal terlebih dahulu.
Selagi menunggu, Kemendikbud juga perlu mengkaji ulang bagaimana sistem pembelajaran yang akan digunakan selama pandemi. Mengingat siswa-siswi sekolah selama pembelajaran daring ini banyak mengalami kesulitan. Efektivitas dan kejelasan penyampaian materi oleh guru kepada para muridnya juga perlu diperhatikan. Selain itu, Kemendikbuh perlu memberikan bantuan kuota internet kepada beberapa murid yang membutuhkan karena setiap kegiatan sekolah selama pandemi membutuhkan bantuan jaringan internet.