100 Hari Kerja Prabowo- Gibran: Apakah Rakyat Puas atau Sekadar Ikut Arus?
Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan mencapai momen 100 hari kerja pada 28 Januari 2025. Sejak dilantik, berbagai kebijakan dan program telah diluncurkan, disertai dengan tanggapan positif dan negatif dari publik. Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan bahwa 80,9 persen responden merasa puas dengan kinerja pemerintah dalam 100 hari pertama.
Pada Munas Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia, Prabowo mengungkapkan sejumlah janji, termasuk komitmen untuk "bergerak secepat-cepatnya" dan memberikan "kejutan besar". Dalam pidatonya, ia menjanjikan bahwa masyarakat akan mulai merasakan hasil kerja kabinet dalam waktu dekat.
Salah satu janji yang paling terdengar adalah swasembada pangan. Prabowo berkomitmen untuk merealisasikan swasembada pangan dalam waktu kurang dari empat tahun, lebih cepat dari target sebelumnya. Janji ini menjadi sorotan publik karena pentingnya ketahanan pangan bagi negara.
Prabowo juga menjanjikan swasembada energi dengan memanfaatkan sumber daya energi hijau yang melimpah di Indonesia. Ia berencana melakukan investasi besar-besaran untuk mencapai target ini, yang diharapkan dapat meningkatkan kemandirian energi nasional.
Survei Litbang Kompas menunjukkan kepuasan publik berdasarkan kelas sosial. Sebanyak 84,7 persen kalangan bawah, 81,4 persen kalangan menengah bawah, dan 75,3 persen kalangan menengah atas menyatakan puas dengan kinerja Prabowo-Gibran. Namun, kepuasan berkurang di kalangan atas, dengan hanya 67 persen yang merasa puas.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program unggulan yang telah diluncurkan. Program ini bertujuan untuk menjangkau kelompok rentan dan menargetkan 15 juta penerima manfaat pada akhir 2025. Namun, pelaksanaannya tidak lepas dari tantangan.
Wakil Ketua Badan Anggaran DPR, Jazilul Fawaid, mengungkapkan bahwa meskipun angka kepuasan publik menunjukkan hasil positif, pemerintah tidak boleh berpuas diri. Ia menekankan pentingnya kinerja konkret di lapangan untuk menghadapi tantangan yang ada.
Pemerintah masih harus menghadapi berbagai tantangan dalam merealisasikan program prioritas, termasuk penghapusan utang UMKM dan program 3 juta rumah per tahun. Jazilul juga menyoroti pentingnya fokus pada pencapaian program kerja yang telah ditetapkan.
Di balik capaian yang ada, kontroversi juga muncul. Wacana pengampunan koruptor dan pembatalan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi perdebatan hangat di kalangan publik. Kebijakan ini memicu kritik terkait dampaknya terhadap pendapatan negara.
Center of Economic and Law Studies (Celios) merilis hasil survei tentang kinerja kabinet Prabowo-Gibran. Dalam penilaian skala 1-10, Prabowo mendapatkan nilai kinerja 5, yang menunjukkan hasil yang biasa saja.
Survei Celios mencatat berbagai capaian positif, seperti penurunan biaya haji dan pembatalan kenaikan PPN untuk barang nonmewah. Namun, ada juga capaian negatif, termasuk komposisi kabinet yang terlalu besar dan pelaksanaan program MBG yang dianggap sentralistik.
Gibran memperoleh nilai kinerja yang jauh lebih rendah, yaitu 3 dari 10. Banyaknya kontroversi yang melingkupi dirinya, termasuk komunikasi publik yang buruk, menjadi penyebab buruknya penilaian ini.
Berikut adalah beberapa kritik dan masukan terkait pernyataan tentang pemerintahan Prabowo dan Gibran yang akan genap 100 hari kerja:
Kritik
1. Kedalaman Survei:
  - Meskipun hasil survei menunjukkan 80,9 persen kepuasan, penting untuk mempertanyakan metodologi survei tersebut. Apakah sampel yang diambil representatif? Apakah ada bias dalam pertanyaan yang diajukan?
2. Kualitas Kebijakan:
  - Kepuasan publik tidak selalu mencerminkan kualitas kebijakan. Perlu analisis lebih mendalam mengenai dampak jangka panjang dari kebijakan yang diluncurkan, bukan hanya reaksi awal.
3. Respons terhadap Kritik:
  - Tanggapan positif dari publik perlu diimbangi dengan penanganan terhadap kritik yang ada. Bagaimana pemerintahan merespons masukan negatif? Apakah ada perbaikan yang dilakukan?
4. Transparansi dan Akuntabilitas:
  - Pemerintahan harus lebih transparan dalam setiap kebijakan dan program yang dilaksanakan. Publik berhak mengetahui proses dan hasil dari setiap kebijakan yang diambil.
Masukan
1. Meningkatkan Komunikasi:
  - Penting bagi pemerintah untuk terus berkomunikasi dengan publik tentang langkah-langkah yang diambil dan bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses tersebut.
2. Fokus pada Isu Strategis:
  - Pemerintahan sebaiknya fokus pada isu-isu strategis yang berdampak langsung kepada masyarakat, seperti ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Program-program yang jelas dan terukur akan meningkatkan kepercayaan publik.
3. Monitoring dan Evaluasi:
  - Membuat sistem monitoring dan evaluasi yang transparan untuk setiap kebijakan. Ini dapat membantu dalam menilai efektivitas program dan melakukan penyesuaian yang diperlukan.
4. Mendengarkan Suara Masyarakat:
  - Mengadakan forum atau diskusi publik secara berkala untuk mendengarkan langsung aspirasi dan keluhan masyarakat. Ini dapat membantu pemerintah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dengan mempertimbangkan kritik dan masukan ini, diharapkan pemerintahan Prabowo dan Gibran dapat meningkatkan kinerjanya dan lebih baik dalam memenuhi harapan publik.
Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, menyoroti masalah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang meningkat. Data menunjukkan bahwa sekitar 80 ribu pekerja mengalami PHK pada akhir 2024, jauh lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya.
Bhima juga mengingatkan tentang isu lingkungan, di mana sekitar 20 juta hektare lahan direncanakan untuk cadangan pangan dan energi. Ia menekankan bahwa solusi yang diambil harus mempertimbangkan kelestarian lingkungan.
Sekitar 52 persen responden menilai tata kelola anggaran pemerintahan Prabowo-Gibran buruk. Hal ini disebabkan oleh komposisi kabinet yang besar dan ketidakpastian kebijakan terkait anggaran.
Komunikasi kebijakan juga dinilai buruk oleh 39 persen responden. Banyaknya kontroversi seputar program MBG menambah buruk penilaian terhadap komunikasi publik kabinet.
Makan Bergizi Gratis menjadi program utama dari pemerintahan Prabowo-Gibran, tetapi banyak masyarakat yang merasa terabaikan dengan program lain seperti bantuan UMKM dan bantuan rumah.
Media juga menyayangkan langkah pemerintah yang mempersempit ruang fiskal demi menambah anggaran MBG, yang berdampak pada anggaran perlindungan sosial yang sangat dibutuhkan masyarakat.
Kebijakan perpajakan yang tidak konsisten, termasuk kemungkinan tax amnesty, menjadi perhatian. Hal ini dapat berdampak pada kelas menengah yang mungkin mengalami peningkatan pajak penghasilan.
Meskipun banyak tantangan dan kontroversi, ada harapan agar pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih baik dan lebih inklusif. Publik berharap agar Prabowo dan Gibran dapat merealisasikan janji-janji mereka dengan lebih konkret.
Momen 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi kesempatan untuk mengevaluasi kinerja mereka. Dengan berbagai janji dan tantangan yang ada, penting bagi pemerintah untuk tetap fokus pada pencapaian program dan mendengarkan aspirasi masyarakat.
Paji Hajju
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
