Center of Economic and Law Studies (Celios) merilis hasil survei tentang kinerja kabinet Prabowo-Gibran. Dalam penilaian skala 1-10, Prabowo mendapatkan nilai kinerja 5, yang menunjukkan hasil yang biasa saja.
Survei Celios mencatat berbagai capaian positif, seperti penurunan biaya haji dan pembatalan kenaikan PPN untuk barang nonmewah. Namun, ada juga capaian negatif, termasuk komposisi kabinet yang terlalu besar dan pelaksanaan program MBG yang dianggap sentralistik.
Gibran memperoleh nilai kinerja yang jauh lebih rendah, yaitu 3 dari 10. Banyaknya kontroversi yang melingkupi dirinya, termasuk komunikasi publik yang buruk, menjadi penyebab buruknya penilaian ini.
Berikut adalah beberapa kritik dan masukan terkait pernyataan tentang pemerintahan Prabowo dan Gibran yang akan genap 100 hari kerja:
Kritik
1. Kedalaman Survei:
  - Meskipun hasil survei menunjukkan 80,9 persen kepuasan, penting untuk mempertanyakan metodologi survei tersebut. Apakah sampel yang diambil representatif? Apakah ada bias dalam pertanyaan yang diajukan?
2. Kualitas Kebijakan:
  - Kepuasan publik tidak selalu mencerminkan kualitas kebijakan. Perlu analisis lebih mendalam mengenai dampak jangka panjang dari kebijakan yang diluncurkan, bukan hanya reaksi awal.
3. Respons terhadap Kritik:
  - Tanggapan positif dari publik perlu diimbangi dengan penanganan terhadap kritik yang ada. Bagaimana pemerintahan merespons masukan negatif? Apakah ada perbaikan yang dilakukan?
4. Transparansi dan Akuntabilitas:
  - Pemerintahan harus lebih transparan dalam setiap kebijakan dan program yang dilaksanakan. Publik berhak mengetahui proses dan hasil dari setiap kebijakan yang diambil.
Masukan
1. Meningkatkan Komunikasi:
  - Penting bagi pemerintah untuk terus berkomunikasi dengan publik tentang langkah-langkah yang diambil dan bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses tersebut.
2. Fokus pada Isu Strategis:
  - Pemerintahan sebaiknya fokus pada isu-isu strategis yang berdampak langsung kepada masyarakat, seperti ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Program-program yang jelas dan terukur akan meningkatkan kepercayaan publik.
3. Monitoring dan Evaluasi:
  - Membuat sistem monitoring dan evaluasi yang transparan untuk setiap kebijakan. Ini dapat membantu dalam menilai efektivitas program dan melakukan penyesuaian yang diperlukan.
4. Mendengarkan Suara Masyarakat:
  - Mengadakan forum atau diskusi publik secara berkala untuk mendengarkan langsung aspirasi dan keluhan masyarakat. Ini dapat membantu pemerintah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dengan mempertimbangkan kritik dan masukan ini, diharapkan pemerintahan Prabowo dan Gibran dapat meningkatkan kinerjanya dan lebih baik dalam memenuhi harapan publik.
Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, menyoroti masalah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang meningkat. Data menunjukkan bahwa sekitar 80 ribu pekerja mengalami PHK pada akhir 2024, jauh lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya.
Bhima juga mengingatkan tentang isu lingkungan, di mana sekitar 20 juta hektare lahan direncanakan untuk cadangan pangan dan energi. Ia menekankan bahwa solusi yang diambil harus mempertimbangkan kelestarian lingkungan.
Sekitar 52 persen responden menilai tata kelola anggaran pemerintahan Prabowo-Gibran buruk. Hal ini disebabkan oleh komposisi kabinet yang besar dan ketidakpastian kebijakan terkait anggaran.
Komunikasi kebijakan juga dinilai buruk oleh 39 persen responden. Banyaknya kontroversi seputar program MBG menambah buruk penilaian terhadap komunikasi publik kabinet.
Makan Bergizi Gratis menjadi program utama dari pemerintahan Prabowo-Gibran, tetapi banyak masyarakat yang merasa terabaikan dengan program lain seperti bantuan UMKM dan bantuan rumah.
Media juga menyayangkan langkah pemerintah yang mempersempit ruang fiskal demi menambah anggaran MBG, yang berdampak pada anggaran perlindungan sosial yang sangat dibutuhkan masyarakat.
