Program ini akan melaksanakan pengiriman makanan pada waktu yang telah ditentukan untuk berbagai jenjang pendidikan, mulai dari PAUD hingga SMA.
Penjabat (Pj) Gubernur NTT, Andriko Noto Susanto, menyatakan bahwa program ini akan diterapkan di seluruh kabupaten/kota di NTT mulai 1 Januari 2025, sebagai prioritas 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran.
Makan Bergizi Gratis: Program yang Membuat Siswa 'Penuh' Harapan!
Program unggulan Presiden Prabowo, menurut Andriko, memerlukan anggaran lebih dari Rp8 triliun setiap tahunnya. Dalam pelaksanaan program ini, akan ada 749 satuan layanan di seluruh NTT yang akan berperan dalam menjalankannya.
Program ini diharapkan dapat meningkatkan kecukupan gizi anak, mencegah stunting, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah sangat menekankan pentingnya gizi bagi generasi penerus.
Andriko juga mendorong BUMDes untuk berperan aktif dalam penyediaan bahan baku makanan bergizi. Kolaborasi dengan petani dan nelayan lokal diharapkan dapat meningkatkan hasil program.
Pemerintah Kota Kupang, bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda), secara resmi meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis. Program ini bertujuan untuk mendukung kesehatan anak dan memberikan motivasi bagi para siswa dalam proses belajar.
Peluncuran program makan siang gratis dengan tema 'Makan Gratis Bergizi Empat Sehat Lima Sempurna' melibatkan 360 siswa dari SD GMIT Airnona I dan SDI GMIT Airnona II. Acara ini dihadiri oleh Kapolresta Kupang Kota, Kombes Pol Aldinan RJH Manurung, Kasdim Letkol Czi Sunardi, Kepala Kejari Kota Kupang, Hotma Tambunan, Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang, Retnowati, serta pimpinan OPD di lingkungan Pemkot Kupang.
Pejabat Wali Kota Kupang, Linus Lusi, menjelaskan bahwa program ini merupakan implementasi dari kebijakan Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ia menambahkan bahwa program ini akan diperluas ke sekolah-sekolah lainnya di Kota Kupang, dengan evaluasi berkala untuk menilai pelaksanaannya.
"Selama pelaksanaan, kami akan terus memantau kelebihan dan kekurangan program ini agar bisa mengetahui model dan bentuk yang tepat," ujarnya.
Linus Lusi juga menyatakan bahwa pembiayaan program ini sementara akan ditanggung melalui APBD, sambil menunggu dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat melalui dinas terkait.
