Relevansi Politik Masa Kekhalifahan dengan Perilaku Elit Politik Masa Kini

Sepanjang sejarah manusia, politik sebagai cara untuk mengorganisasi dan mengatur kehidupan mereka telah banyak berubah. Masa kekhalifahan dalam sejarah islam merupakan salah satu periode pemerintahan yang stabil dan efektif. Dalam konteks seperti ini, relevansi hubungan antara politik masa kekhalifahan dan tindakan yang dilakukan oleh para elit politik saat ini dapat memberi perspektif yang bermanfaat tentang prinsip-prinsip yang harus diterapkan maupun dihindari saat mengelola kekuasaan. 

Keadilan, konsultasi (syura), dan pelayanan kepada masyarakat adalah prinsip kepemimpinan di zaman kekhalifahan. Sebagai pemimpin tertinggi, khalifah tidak hanya berperan sebagai pemimpin politik, melainkan juga sebagai figur spiritual yang memimpin umat islam. Melalui struktur pemerintahan yang terorganisir dengan baik, dimana keputusan dibuat berdasarkan konsensus dan keadilan, memberikan contoh bagi pemerintahan modern tentang pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan politik.

Melihat kembali ke masa kekhalifahan islam dapat memberikan kita gambaran tentang bagaimana agama dapat memengaruhi politik dan pemerintahan. Namun, penting untuk kita ingat bahwa praktik sejarah politik masa kekhalifahan tidak semuanya relevan atau dapat diterapkan pada konteks modern saat ini. Faktor-faktor seperti demokrasi, pluralisme agama, dan sistem pemerintahan yang berbasis konstitusi memengaruhi dinamika politik, seperti halnya di Indonesia. Ada banyak cara untuk melihat bagaimana perilaku elit politik saat ini berkaitan dengan politik kekhalifahan.

Meskipun terjadi dalam berbagai konteks yang berbeda, ada banyak kesamaan antara praktik politik pada masa kekhalifahan dengan perilaku elit politik saat ini. Salah satu aspek utama dari relevansi ini adalah penggunaan agama sebagai alat untuk memperoleh serta mempertahankan kekuasaan politik.

Pada masa kekhalifahan, agama digunakan sebagai fondasi legitimasi bagi otoritas politik, dengan khalifah-khalifah yang memanfaatkan narasi agama untuk memperoleh dukungan dan melegitimasi kebijakan mereka. Sama halnya pula, diberbagai negara saat ini, elit politik sering kali menggunkan retorika agama untuk mencapai tujuan politik mereka. Contohnya, beberapa pemimpin politik mungkin menekankan identitas agama mereka untuk memperoleh dukungan dari basis pemilih yang religius.

1. Kharisma Dan Legitimasi Kepemimpinan

Kharisma kepemimpinan dan legitimasi kekuasaan adalah komponen penting dari politik masa kekhalifahan. Khalifah seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib dikenal karena keberanian, integritas, dan kepedulian mereka terhadap rakyat mereka. Nilai-nilai moral dan spiritual yang tinggi menentukan kepemimpinan mereka yang mendapat dukungan dan legitimasi yang kuat dari rakyatnya.

Ini masih relevan di era sekarang yang mana saat ini, elit politik sering menciptakan citra diri yang menarik dan mencari legitimasi melalui berbagai cara, seperti prestasi mereka, janji politik, dan koneksi mereka dengan prinsip budaya dan agama yang dianut oleh masyarakat. Misalnya, banyak pemimpin dinegara-negara mayoritas muslim yang menggunakan simbol agama untuk mendapatkan dukungan dan memperkuat posisi mereka. Bahkan di negara-negara sekuler pun, politisi sering kali menggunakan retorika yang menekankan prinsip moral dan integritas untuk mendapatkan simpati publik.

2. Kesejahteraan Sosial Dan Keadilan

Kebijakan adil dan kepedulian terhadap kesejahteraan rakyat merupakan ciri khas dari Khalifah Umar bin Khattab. Penghapusan pajak yang memberatkan dan pembagian kekayaan yang adil adalah salah satu kebijakan yang paling terkenal dari seorang khalifah Umar. Salah satu pilar utama pemerintahan islam yang baik adalah prinsip keadilan sosial yang dipegang oleh Khalifah Umar. 

Dalam konteks medern saat ini keadilan sosial dan kesejahteraan sering menjadi prioritas utama para politisi. Di banyak negara, para politisi berusaha menunjukkan kepedulian mereka terhadap kemakmuran rakyat melalui program sosial, subsidi, dan upaya pengentasan kemiskinan.

3. Perebutan Kekuasaan

Selama masa kekhalifahan, konsolidasi kekuasaan dan perebutan kekuasaan menjadi hal yang cukup dominan, terutama setelah wafatnya Rasulullah SAW. Peristiwa seperti perang Jamal dan perang Shiffin menunjukkan konflik internal yang berkepanjangan dan upaya berbagai faksi untuk mengambil alih kekhalifahan.

Jika kita amati politik modern saat ini mencerminkan perilaku yang serupa, dimana persaingan kekuasaan sering kali melibatkan intrik, aliansi, dan konflik antar kelompok elit politik.  Ketegangan, manuver politik, dan terkadang tindakan kekerasan tidak jarang mengiringi pemilihan umum dan transisi kekuasaan di banyak negara. Konflik kekuasaan seperti ini biasanya adalah hasil dari keinginan pribadi ataupun kelompok yang acuh terhadap kepentingan umum.

4. Politik Patronase Dan Klientelisme

Pada masa kekhalifahan politik juga diwarnai dengan adanya politik patronase dan klientelisme dimana para pemimpin memberikan jabatan, hadiah, dan perlindungan kepada kaum yang mendukung mereka. Meskipun Praktik ini sering menimbulkan ketidakstabilan dan korupsi, namun ini membantu para pemimpin saat itu memperkuat posisi mereka.

Di kondisi saat ini, patronase dan klientelisme merupakan hal yang lazim terjadi dalam politik kontemporer. Banyak pemimpin politik bergantung pada dukungan kelompok tertentu dengan menawarkan proyek, jabatan, atau alses ke sumber daya. Meskipun praktik ini memiliki potensi untuk meningkatkan dan mempertahankan kekuasaan, ini juga sering menyebabkan korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang merugikan kepentingan publik. 

5. Pengaruh Agama Dalam Politik

Dengan syariah atau hukum islam yang menjadi dasar hukum dan kebijakan publik, agama memainkan peran penting dalam politik pada masa kekhalifahan. Para Khalifah dianggap sebagai pemimpin spiritual dan temporal, berperan untuk menjaga kesejahteraan rakyatnya dengan menegakkan ajaran agama. Di banyak negara mayoritas muslim saat ini, agama masih memiliki pengaruh yang signifikan dalam politik. Hukum syariah diterapkan dalam berbagai tingkat di beberapa negara, dan politisi sering kali menggunakan retorika agama untuk mendapatkan dukungan.

Para elit politik mungkin saja menggunakan bahasa atau retorika yang merujuk pada nilai-nilai agama untuk mendapatkan dukungan atau untuk memengaruhi opini publik. Mereka dapat menggambarkan diri mereka sebagai pembela agama atau bahkan mempromosikan kebijakan yang sesuai dengan ajaran agama untuk memperoleh dukungan dari kelompok-kelompok agama.

Politik di masa kekhalifahan banyak memberikan gambaran dan pelajaran yang relevan dengan perilaku elit politik saat ini. Banyak elemen politik di masa kekhalifahan masih dapat dilihat jika kita amati dengan kondisi politik saat ini. Selain itu, pengaruh agama dalam politik dan upaya reformasi menunjukkan hubungan antara sejarah politik sebelumnya dengan keadaan sekarang ini. 

Kita dapat lebih memahami dan menilai perilaku elit politik saat ini dengan mempelajari sejarah dan dinamika politik masa kekhalifahan. Keadilan, integritas, dan kepemimpinan yang bertanggung jawab adalah prinsip yang masih relevan dan harus diperjuangkan dalam politik kontemporer. Sebaliknya, masalah seperti korupsi, klientelisme, dan konflik kekuasaan mengingatkan kita akan pentingnya reformasi dan upaya terus-menerus untuk memperbaiki sistem politik untuk kepentingan umum. 

Dengan melihat hubungan antara politik masa kekhalifahan dan perilaku elit politik saat ini, dapat disimpulkan bahwa banyak prinsip dan praktik dapat berfungsi sebagai landasan untuk membangun sistem politik yang lebih adil, berkelanjutan, dan berfokus pada pelayanan masyarakat. Dengan memepelajari warisan intelektual dan praktik dari masa kekhalifahan, kita dapat menemukan inspirasi untuk menciptakan lingkungan poltik yang lebih baik untuk masa depan yang lebih baik.

Syarin Zehranie Dwipa_20230510122_H_AIK 2 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta