Menggali Potensi dan Tantangan Otonomi di DKI Jakarta dalam Menuju Green Economy

Oleh : Syarifah Hanum (22010200066)

Program studi Ilmu Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Jakarta

Pemerintah DKI Jakarta telah berkomitmen membangun Jakarta sebagai kota berkelanjutan menuju Green Economy / ekonomi hijau. Dalam upaya ini, DKI Jakarta memahami bahwa adaptasi terhadap teknologi baru dan inovasi dalam layanan pemerintahan adalah sebuah keharusan. Dengan mengintegrasikan digitalisasi dalam ekosistem provinsi dan kota cerdas, Jakarta membangun fondasi yang tangguh untuk menarik investasi, meningkatkan daya saing, dan menciptakan lingkungan bisnis yang inovatif.

Otonomi, yang berarti kebebasan untuk membuat keputusan sendiri, telah menjadi salah satu prinsip dasar dalam pengembangan ekonomi di Jakarta. Dengan otonomi, pemerintah DKI Jakarta dapat lebih bebas dalam membuat keputusan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerahnya, sehingga dapat meningkatkan kemampuan daerah dalam mengatasi hambatan ekonomi.

Jakarta memiliki potensi besar untuk menjadi model ekonomi hijau di Indonesia. Dengan populasi yang besar dan tingkat urbanisasi yang tinggi, kota ini memiliki basis konsumen yang kuat untuk produk dan layanan ramah lingkungan. Potensi energi terbarukan, seperti tenaga surya dan angin, juga dapat dimanfaatkan secara lebih luas untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Selain itu, Jakarta memiliki industri kreatif yang berkembang pesat, termasuk desain mode berkelanjutan, seni pertunjukan, dan industri musik. Dengan memanfaatkan potensi ini, Jakarta dapat menjadi pusat inovasi untuk produk dan layanan yang mendukung pertumbuhan ekonomi hijau.

Namun, dalam perjalanan menuju ekonomi hijau, DKI Jakarta juga menghadapi sejumlah tantangan dalam mengimplementasikan otonomi dan menciptakan ekonomi hijau. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya finansial dalam mengimplementasikan kebijakan dan infrastruktur yang mendukung ekonomi hijau. 

Pengembangan infrastruktur energi terbarukan, transportasi publik, dan sistem pengelolaan limbah memerlukan investasi besar yang mungkin melebihi anggaran yang tersedia. 

Penerapan ekonomi hijau juga memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat. Namun, kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan dan pemahaman tentang manfaat ekonomi hijau mungkin masih rendah di kalangan masyarakat Jakarta. Hal ini memerlukan upaya yang berkelanjutan dalam pendidikan dan kampanye kesadaran lingkungan.

Struktur pemerintahan yang kompleks, terutama di tingkat daerah, seringkali menjadi hambatan dalam koordinasi antarlembaga dalam merancang dan melaksanakan kebijakan ekonomi hijau. Tumpang tindihnya kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dapat memperlambat proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan langkah-langkah konkret dan kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang mendukung transisi menuju ekonomi hijau, termasuk insentif fiskal untuk industri dan bisnis yang ramah lingkungan, regulasi yang ketat terhadap polusi dan emisi, serta promosi praktik bisnis berkelanjutan. 

Langkah selanjutnya yaitu mendorong penggunaan transportasi publik dan berkelanjutan seperti kereta api, bus listrik, dan sepeda dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi udara. Pemerintah dapat memperluas jaringan transportasi publik, memberikan insentif bagi penggunaan transportasi ramah lingkungan. 

Pemerintah juga perlu meningkatkan sistem pengelolaan limbah dan daur ulang untuk mengurangi pencemaran lingkungan dan memanfaatkan kembali bahan-bahan yang dapat didaur ulang. Ini melibatkan kampanye sosialisasi kepada masyarakat, investasi dalam fasilitas daur ulang, dan regulasi yang ketat terhadap pembuangan sampah ilegal.

Menggali potensi otonomi di DKI Jakarta untuk menciptakan ekonomi hijau adalah tantangan yang kompleks, tetapi juga penuh dengan peluang. Dengan kolaborasi antara semua pemangku kepentingan dan adopsi kebijakan yang tepat, Jakarta dapat menjadi pusat inovasi untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, memberikan contoh bagi kota-kota lain di Indonesia dan di seluruh dunia.