Oleh : Syarifah Hanum (22010200066)
Program studi Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Jakarta
Pemerintah DKI Jakarta telah berkomitmen membangun Jakarta sebagai kota berkelanjutan menuju Green Economy / ekonomi hijau. Dalam upaya ini, DKI Jakarta memahami bahwa adaptasi terhadap teknologi baru dan inovasi dalam layanan pemerintahan adalah sebuah keharusan. Dengan mengintegrasikan digitalisasi dalam ekosistem provinsi dan kota cerdas, Jakarta membangun fondasi yang tangguh untuk menarik investasi, meningkatkan daya saing, dan menciptakan lingkungan bisnis yang inovatif.
Otonomi, yang berarti kebebasan untuk membuat keputusan sendiri, telah menjadi salah satu prinsip dasar dalam pengembangan ekonomi di Jakarta. Dengan otonomi, pemerintah DKI Jakarta dapat lebih bebas dalam membuat keputusan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerahnya, sehingga dapat meningkatkan kemampuan daerah dalam mengatasi hambatan ekonomi.
Jakarta memiliki potensi besar untuk menjadi model ekonomi hijau di Indonesia. Dengan populasi yang besar dan tingkat urbanisasi yang tinggi, kota ini memiliki basis konsumen yang kuat untuk produk dan layanan ramah lingkungan. Potensi energi terbarukan, seperti tenaga surya dan angin, juga dapat dimanfaatkan secara lebih luas untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Selain itu, Jakarta memiliki industri kreatif yang berkembang pesat, termasuk desain mode berkelanjutan, seni pertunjukan, dan industri musik. Dengan memanfaatkan potensi ini, Jakarta dapat menjadi pusat inovasi untuk produk dan layanan yang mendukung pertumbuhan ekonomi hijau.
Namun, dalam perjalanan menuju ekonomi hijau, DKI Jakarta juga menghadapi sejumlah tantangan dalam mengimplementasikan otonomi dan menciptakan ekonomi hijau. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya finansial dalam mengimplementasikan kebijakan dan infrastruktur yang mendukung ekonomi hijau.Â
Pengembangan infrastruktur energi terbarukan, transportasi publik, dan sistem pengelolaan limbah memerlukan investasi besar yang mungkin melebihi anggaran yang tersedia.Â
Penerapan ekonomi hijau juga memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat. Namun, kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan dan pemahaman tentang manfaat ekonomi hijau mungkin masih rendah di kalangan masyarakat Jakarta. Hal ini memerlukan upaya yang berkelanjutan dalam pendidikan dan kampanye kesadaran lingkungan.
