Alamaaak, Rp. 75,61 Miliar Biaya Pelantikan Anggota Dewan!

Salah satu berita paling heboh yang dilansir sejumlah media cetak dan elektronik yang terbit Senin, (7/9) adalah berita tentang rencana pelantikan seluruh anggota DPD, DPR Pusat hingga DPRd Kabupaten/kota yang diasumsikan menelan biaya Rp.75,61 miliar, sesuai biaya yang dianggarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sekretariat Jenderal DPR, Setjen DPD, dan Setjen DPRD, jumlah yang sangat besar untuk sebuah acara seremonial di tengah negeri yang secara ekonomi belum membaik, berpenduduk miskin lebih dari 32 juta jiwa, dan di tengah suasana duka pasca terjadinya gempa di Tasikmalaya yang menyebakan jatuhnya puluhan korban jiwa, rusaknya ribuan bangunan dan fasilitas infrastruktur.

Indonesia Budget Centre (IBC) yang mengolah data dari Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Komisi Pemilihan Umum dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2009 menyebutkan, total anggaran tersebut terbagi dari RKA KPU sebesar Rp 1,2 miliar, KPU provinsi Rp 4,95 miliar, KPU kabupaten/kota Rp 35,32 miliar, Setjen DPR Rp 28,50 miliar, dan Setjen DPD Rp 5,63 miliar. “Bahkan anggaran itu belum termasuk biaya pelantikan yang dianggarkan pemerintah daerah melalui pos Sekretaris Dewan DPRD provinsi dan Setwan DPRD kabupaten/kota. Dan banyak anggaran yang tumpang tindih,” kata Roy Salam, peniliti senior IBC (Kompas.Com, Senin, 7/9)

Kita memang tidak tahu apakah anggaran tersebut sesuai dengan kebutuhan ataukah terjadi penggelembungan sehingga membengkak menjadi 75, 61 miliar? Wallahu a’lam. Tidak adanya transparansi mengenai detail pembiayaan setiap item itulah menimbulkan pertanyaan besar di kepala kita. Apalagi kita kerap disuguhi sejumlah catatan pembiayaan kebutuhan eksekutif yang terkadang berada di luar nalar. Misalnya, sebuah berita yang pernah heboh terkait anggaran laundry baju Gubernur dan Wagub DKI Jakarta sebesar Rp 70 juta. Hanya untuk laundry saja biayanya 70 juta!!! Dan ketika para anggota DPRd DKI meminta laptop seharga Rp 21,5 juta per unit, dan setelah itu kepala dinas di Pemprov DKI Jakarta juga meminta barang yang sama seharga Rp 35 juta per unitnya dengan alasan perbaikan kinerja?!

Maka bila kita melihat anggaran kebutuhan kalangan eksekutif yang terkadang tidak rasional itu, bisa jadi anggaran untuk acara seremoni pelantikan Anggota Dewan ini pun diluar batas kewajaran. Kita yakin bahwa anggaran besar yang membebani negara ini masih sangat mungkin ditekan bila ada keinginan untuk melakukan penghematan dan mengedepankan cara hidup sederhana sebagaimana yang sering digembar-gemborkan oleh para pemimpin bangsa ini. Antara lain umpamanya dari, penyediaan jasa, jaket, baju batik, dan hem, apakah semua ini mutlak diperlukan? Atau anggaran uang saku yang sebesar Rp2 juta per orang?! Ini adalah sebagian dari budget yang dianggarkan pada sesuatu yang tidak terlalu prinsip namun biayanya bisa mencapai ratusan atau bahkan miliaran rupiah.

Bahkan masih sangat lekat dalam ingatan kita biaya IT KPU pada pemilu lalu yang mencapai Rp. 287 miliar sementara hasilnya dinggapa gagal total. Lalu, apa kata KPU terkait kinerja IT tersebut, “Sekarangkan sistemnya lebih ribet. Harus mencontreng nama caleg,” begitu dalih KPU. Apapun alasannya orang masih bertanya-tanya. Masak sih beli komputer satu unit Rp 30 juta? Beli scanner Rp 22 juta? Merek apa ya? Lalu anggaran pemiliharaan yang mencapai Rp 1,8 miliar buat apa? Begitupun KPU masih kewalahan dan terpaksa dipinjami server BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) serta dari Telkom. Dan masih sangat banyak yang aneh-aneh di negeri kita ini.

Tidak bisa dipungkiri bahwa banyak yang mendapatkan keuntungan dari proyek sebesar itu, khususnya perusahaan yang menangani pengadaan dan pembuatan barang atau produk, serta pemberi order usaha yang bisa saja mendapatkan keuntungan lebih besar. Istilahnya, banyak yang bermain untuk mendapatkan keuntungan pada proyek seperti ini. Karena itulah harga sebuah barang bisa berpuluh kali lipat di atas harga normal.

Adapun biaya acara pelantikan sebesar Rp. 75 miliar yang dianggarkan KPU, maka itu proses awal dari 5 tahun masa bakti para anggota dewan yang terhormat, yang belum apa-apa sudah menimbulkan perasaan kecut di tengah masyarakat yang akan menyaksikan sebuah perhelatan berbiaya 75 miliar lebih. Bila pada langkah awal ini saja sudah tak tampak sense of crisis dan tidak ada sensitifitas sosial, maka sulit rasanya menyaksikan para anggota dewan ini akan mengedepankan nilai-nilai tersebut dalam perjalanan kerja mereka selama 5 tahun. Dan kita semua khawatir bakal menyaksikan parade hidup mewah pada pejabat negara dan pemimpin negeri ini di tengah keprihatinan hidup masyarakat.

Yang kita butuhkan adanya kritik dan penolakan dari berbagai pihak khususnya para anggota dewan yang akan yang dilantik itu. Bahkan mungkin bukan sekedar himbauan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid mengimbau agar prosesi pelantikan anggota DPR periode 2009-2014 pada 1 Oktober digelar dengan sederhana untuk menghemat keuangan negara. Dan apakah akan ada kritik tajam atau penolakan anggota dewan terhadap biaya perhelatan acara pelantikan mereka? Kita tunggu!

Sumber:

http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/09/07/03074392/mahal.pelantikan.anggota.legislatif.

http://dhammacitta.org/forum/index.php?topic=6767.0

http://blog.tempointeraktif.com/nasional/miliaran-rupiah-untuk-it-kpu-hasilnya-mana/