Beberapa hari belakangan, beredar berita lagi yang bunyinya "gaji-pekerja-dipotong-buat-program-pensiun-tambahan". Ada pula yang menulis berita "Gaji Pekerja Swasta Bakal Dipotong Lagi untuk Program Pensiun Tambahan Wajib". Banyak komentar dan mengundang kontroversi di media sosial. Regulator pun menyebut, aturan terkait program pensiun tambahan bersifat wajib tinggal menunggu Peraturan Pemerintah (PP).
Komentar pun bermunculan. "Tapera, asuransi kendaraan bermotor, ppn, potongan pensiun. Besok apalagi?" ujar warganet. Bahkan ada yang memberi komentar "Rakyat punya program sendiri buat mempersiapkan pensiunnya, jadi gak perlu pemerintah ikut campur lah, kalaupun ada yang tidak berpikir sampai sana, itu salah nya sendiri"Â tambah netizen di medsos. Berita-beritanya silakan di cek di: IDX CHANNEL (@idx_channel) - https://www.instagram.com/p/C_ejWm9SfQp/?igsh=bHBweWpycDgxMWt6 - Gaji Pekerja Swasta Bakal Dipotong Lagi untuk Program Pensiun Tambahan Wajib.
Buset dah gaji habis kena potongan ini mah..., begitu headline Jakarta Creative Media.
Terus terang, agak sulit menjelaskan berita-berita tersebut. Apalagi bila konteksnya jadi melebar atau bias. Satu hal yang bisa disimpulkan, bahwa program pensiun, dana pensiun, jaminan hari tua terbukti belum banyak dipahami publik. Terlalu banyak yang tidak tahu dan tidak paham. Ada persoalan edukasi -- literasi di program pensiun yang sangat substansial. Bila tidak tahu programnya, bagaimana bisa paham manfaat programnya? Bukankah begitu realitasnya?
Tapi okelah, karena kadung beredar dan menyebabkan banyak komentar publik. Kita sama-sama coba ikhtiar untuk memahami akan adanya "program pensiun tambahan bersifat wajib. Sebagai edukasi kepada publik. Maka untuk sementara, informasinya mungkin bisa disajikan sebagai berikut:
1. Kita paham, saat ini faktanya 7 dari 10 pensiunan di Indonesia mengalami masalah keuangan. Banyak pensiunan "terpaksa" bergantung pada anak atau mengalami kesulitan ekonomi. Bahkan riset lain menyebut, 9 dari 10 pekerja di Indonesia sama sekali tidak siap untuk berhenti bekerja atau pensiun. Kenapa realitas itu terjadi? Jawabnya, karena tidak adanya ketersediaan dana yang cukup di hari tua atau saat pensiun, di saat tidak bekerja lagi. Bila mau disepakati, memang ada persoalan tentang hari tua - masa pensiun di Indonesia yang belum diantisipasi dengan serius.
2. Lah kan kita sudah punya program wajib seperti JHT (Jaminan Hari Tua) dan Jaminan Pensiun (JP) BPJS? Iya benar, dan tenyata, hitungannya program wajib yang ada sekarang seperti JHT atau JP BPJS hanya memenuhi kebutuhan dasar. Diduga hanya bisa meng-cover 10% dari gaji terakhir kita saat bekerja. Bila gaji terakhir seorang karyawan sebelum pensiun Rp. 10 juta, program wajib seperyi JHT hanya bisa meng-cover Rp. 1 juta saja. Angka ini dianggap terlalu kecil dan berpotensi menjadi sumber masalah keuangan di hari tua.
3. Sementara itu, tingkat penghasilan pensiun (TPP) atau replacement ratio sesuai standar Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) direkomendasikan, selayaknya hidup di masa pensiun memiliki dana 40% dari gaji terakhir. Artinya, bila gaji terakhir Rp. 10 juta maka dibutuhkan dana Rp. 4 juta per bulan agar bisa hidup layak. Agar tidak menyusahkan anak atau mengalami masalah keuangan. Kira-kira begitu. Dan kesenjangan antara TPP yang hanya 10% dengan rekomendasi standar ILO yang 40% inilah yang mau direalisasikan.
4. Maka dari itu, untuk mengangkat taraf hidup dan tingkat penghasilan pensiun (TPP) pekerja di Indonesia (agar mencapai 40% dari gaji terakhir saat pensiun), maka dibutuhkan program pensiun tambahan yang bersifat wajib, yang angkanya diduga seorang pekerja perlu menyisihkan sekitar 15% dari gaji sekarang untuk masa pensiun atau hari tua. Niatnya, agar TPP atau replacement ratio-nya bisa mencapai 40% dari gaji terakhir.
5. Itulah yang menjadi dasar "program pensiun tambahan bersifat wajib", tujuannya untuk mencapai taraf hidup layak di masa pensiun (saat tidak bekerja lagi, apalagi pegawai swasta). Program pensiun tambahan bersifat wajib adalah mandat UU No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan khususnya pemerintah harus mengharmonisasikan seluruh Program Pensiun sebagai upaya peningkatan perlindungan hari tua dan memajukan kesejahteraan umum. Maka pada Pasal 189 Ayat (4), disebutkan bahwa Pemerintah bisa melaksanakan program pensiun tambahan yang bersifat wajib di luar program jaminan hari tua (JHT) dan jaminan pensiun yang merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional. Jadi bukan asal dibuat oleh pemerintah. Tapi ada dasarnya dan sesuai amanah regulasi yang berlaku.
