Defisit Gagal Bayar BPJS: Ancaman Nyata bagi Keberlanjutan Jaminan Kesehatan Nasional

Kenaikan iuran hanyalah solusi jangka pendek. Tanpa reformasi mendalam, BPJS Kesehatan akan terus berada dalam lingkaran setan defisit dan gagal bayar. Ada beberapa langkah strategis yang dapat diambil untuk menyelamatkan keberlanjutan program JKN:

1. Digitalisasi dan Efisiensi Sistem Penagihan: Rendahnya kepatuhan peserta mandiri menjadi masalah besar. BPJS perlu mengembangkan sistem penagihan berbasis digital yang terintegrasi dengan pengingat otomatis, terutama bagi peserta mandiri. Insentif berupa diskon bagi peserta yang rutin membayar juga bisa meningkatkan kepatuhan.

2. Meningkatkan Peran Preventif dan Promotif: Penyakit katastropik yang menyerap anggaran besar harus dicegah melalui edukasi kesehatan dan program promotif. Investasi dalam kesehatan masyarakat akan mengurangi biaya pengobatan dalam jangka panjang.

3. Pendekatan Hybrid dengan Asuransi Swasta: Pemerintah dapat mendorong masyarakat kelas menengah ke atas untuk menggunakan asuransi swasta sebagai pelengkap BPJS. Ini akan mengurangi tekanan pada sistem BPJS, sehingga dapat lebih fokus pada masyarakat miskin.

4. Transparansi dan Akuntabilitas: Kepercayaan publik terhadap BPJS harus dipulihkan melalui laporan keuangan yang transparan dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Penyediaan akses data real-time bagi publik bisa menjadi salah satu cara untuk membangun kepercayaan.

Untuk mengatasi defisit BPJS Kesehatan yang mengancam keberlanjutan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), diperlukan reformasi mendalam di berbagai aspek. Optimalisasi sistem pembayaran dan penagihan iuran harus menjadi prioritas, seperti digitalisasi sistem autodebit dan pemberian insentif bagi peserta yang rutin membayar. Selain itu, efisiensi pengelolaan anggaran melalui pengawasan klaim yang lebih ketat dan pengurangan pengeluaran administratif yang tidak perlu dapat membantu menekan beban biaya. Pemerintah juga perlu memperkuat verifikasi data penerima bantuan iuran (PBI) agar subsidi tepat sasaran, sambil mendorong kolaborasi dengan asuransi swasta untuk mendukung peserta kelas menengah atas. Program preventif seperti telemedicine dan kampanye gaya hidup sehat harus ditingkatkan guna mengurangi beban penyakit katastropik yang menyerap anggaran besar. Di sisi lain, transparansi pengelolaan dana dan komunikasi publik yang lebih baik diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap BPJS. Dengan langkah-langkah strategis ini, BPJS Kesehatan dapat memperbaiki kinerjanya sekaligus menjaga akses layanan kesehatan yang merata dan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia.