Kritik Terhadap Teori Keynesian : Inflasi, Utang dan Stabilitas Ekonomi

2. Selain inflasi Kebijakan Keynesian sering kali melibatkan peningkatan utang pemerintah untuk mendukung pengeluaran. Namun, utang yang tinggi dapat membebani anggaran negara dalam jangka panjang, sehingga membatasi kemampuan pemerintah untuk mengatasi krisis di masa depan. Sebagai contoh, utang publik Indonesia meningkat pesat setelah penerapan kebijakan stimulus selama pandemi COVID-19, yang berpotensi mengancam stabilitas ekonomi jangka panjang. Pada akhir tahun 2020, total utang pemerintah Indonesia mencapai Rp 6.074,56 triliun , meningkat Rp 1.295,96 triliun (sekitar 27%) dibandingkan tahun sebelumnya. Rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) juga melonjak dari sekitar 29,8% pada tahun 2019 menjadi 38,68% pada tahun 2020. Pada tahun 2021, rasio ini meningkat lagi menjadi 41% , yang merupakan angka tertinggi sejak krisis multidimensi tahun 1999. Kenaikan utang masyarakat diikuti oleh peningkatan beban bunga utang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada APBN 2020, beban bunga utang mencapai Rp 338,78 triliun , meningkat signifikan dalam lima tahun terakhir. Hal ini berpotensi mengurangi ruang fiskal untuk belanja produktif di masa depan. Meskipun rasio utang Indonesia masih berada di bawah batas aman yang ditetapkan oleh Undang-Undang Keuangan Negara (maksimal 60% dari PDB), muncul kritik terkait kebijakan fiskal yang bergantung pada utang. Peningkatan beban utang dapat mengancam stabilitas perekonomian jangka panjang jika tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan.

3. Pandangan Keynes bahwa pemerintah dapat mengurangi penurunan melalui peningkatan belanja tidak selalu berhasil dalam praktiknya. Banyak negara mengalami pengangguran struktural yang disebabkan oleh perubahan teknologi dan pasar kerja yang tidak dapat diatasi hanya dengan meningkatkan permintaan agregat. Misalnya, meskipun stimulus fiskal diterapkan di Eropa setelah krisis keuangan, tingkat kemiskinan tetap tinggi di negara-negara seperti Spanyol.

Sumber : WorldBank

Grafik di atas menunjukkan fluktuasi tingkat kemiskinan di Spanyol dari tahun 2017 hingga 2021. Secara umum, tingkat kemiskinan di Spanyol mengalami penurunan dari tahun 2017 hingga 2018, kemudian naik pada tahun 2020, dan turun kembali pada tahun 2021.Tingkat kemiskinan tidak menunjukkan penurunan yang konsisten, melainkan mengalami fluktuasi. Meskipun terjadi penurunan pada beberapa tahun, tingkat kemiskinan secara keseluruhan masih tergolong tinggi. Meskipun stimulus fiskal telah diterapkan, tingkat kemiskinan di Spanyol tetap tinggi dan bahkan mengalami kenaikan pada beberapa tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa masalah pengangguran di Spanyol tidak hanya disebabkan oleh rendahnya permintaan agregat, tetapi juga oleh faktor-faktor struktural seperti perubahan teknologi dan ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar.

4. Keynesian menekankan bahwa agregat permintaan adalah faktor utama yang menentukan output dan lapangan kerja. Namun, kritik menyatakan bahwa pendekatan ini mengabaikan faktor-faktor penawaran yang juga berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Misalnya, peningkatan produktivitas dan inovasi di sektor produksi dapat meningkatkan kapasitas ekonomi tanpa harus bergantung pada peningkatan permintaan agregat.