Mohon tunggu...
Syamsul MJ
Syamsul MJ Mohon Tunggu... -

saya suka menulis, tapi tidak menyukai tulisan yg bisa-biasa saja maka dari itu saya gabung di kampasiana agar bisa menulis yg luar bisa tetunya saran dan kritik dari teman-teman semua....merdeka

Selanjutnya

Tutup

Sosbud

Kapolres dan Demonstran Berjabat Tangan

29 Maret 2012   23:01 Diperbarui: 25 Juni 2015   07:17 122
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Rabu, 28 Maret 2012 19:36 WIB REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA – Aksi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di Pertamina Yogyakarta, Rabu (28/3) patut dicontoh. Sebab, aksi puluhan massa Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) DIY bukannya rusuh, namun saling berjabat tangan dengan aparat kepolisian. Kapolresta Kota Yogyakarta, Kombes Pol Mustaqim, yang hadir meninjau demonstrasi di depan kantor Pertamina Yogyakarta langsung menemui massa aksi bersama perwakilan Pertamina. Mustaqim mengungkapkan, pihaknya memuji aksi KAMMI DIY yang sopan untuk menyampaikan aspirasinya. Pihaknya juga akan tetap mengerahkan anggotanya untuk mengamankan demonstrasi agar tidak menjadi anarkis. "Akan kita fasilitasi terus penyampaian aspirasi adik-adik," janji Mustaqim. Namun, Kapolres meminta penyampaian aspirasi harus dilakukan dengan santun. Dengan begitu, pihaknya akan terbuka untuk melayani setiap demonstrasi. Kapolres mengajak perwakilan kantor Pertamina untuk menemui massa aksi dan menyampaikan pernyataannya di depan puluhan peserta aksi. Perwakilan Kantor Pertamina Yogyakarta yang keluar menemui massa aksi mengatakan, pihaknya hanyalah pelaksana dari kebijakan pemerintah. Pertamina tidak memiliki wewenang untuk menurunkan atau menaikkan harga BBM. Sebagai pelaksana, pihaknya hanyalah melaksanakan tugas dari hasil keputusan pemerintah. Koordinator Lapangan Aksi, Syamsul Muhammad, mengatakan kebijakan kenaikan harga BBM ini seharusnya dapat diganti alternatif yang lain. Pasalnya, logika yang dibangun pemerintah selama ini adalah prosentase terbesar subsidi BBM dinikmati oleh golongan menengah ke atas. "Jika begitu, harusnya pemerintah mencari alternatif dengan menaikkan pendapatan pajak," katanya pada wartawan. Lebih lanjut, Syamsul mengatakan, pihaknya menuntut pemerintah untuk membatalkan rencana kenaikan harga BBM. Selain itu, pihaknya mendesak pemerintah untuk lebih mengoptimalisasi penggunaan energi alternatif sebagai ganti energi sekarang yang semakin menipis. Redaktur: Chairul Akhmad Reporter: Agus Raharjo BNI SYARIAH

STMIK AMIKOM

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun