Mohon tunggu...
Ollenk Syamsuddin Radjab
Ollenk Syamsuddin Radjab Mohon Tunggu... social worker -

Seorang ayah, pernah aktif di bantuan hukum dan HAM, pemerhati Politik-Hukum Indonesia

Selanjutnya

Tutup

Politik

Bosnia-Herzegovina Tribunal

16 Februari 2018   03:59 Diperbarui: 16 Februari 2018   04:21 455
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

 Pengadilan kejahatan perang di Bosnia-Herzegovina (BiH) atau dikenal dengan the special War Crimes Chambers of the Court of Bosnia-Herzegovina (BiH)-WCCmerupakan pengadilan nasional bersifat hibrydkarena keterlibatan dunia internasional khsususnya ICTY dan Uni Eropa. Sesuai dengan resolusi 808 (1993) Dewan Keamanan PBB pada 22 Februari 1993 mengamanatkan agar pemerintah Bosnia-Herzegovina (BiH) segera menghentkan semua pelanggaran internasional dan membentuk pengadilan internasional ad hoc sehubungan dengan kejadian peristiwa di bekas Yugoslavia berupa kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, pelanggaran berat terhadap konvensi Jenewa, hukum humaniter internasional termasuk pembunuhan massal dan pembersihan etnis.[1]Resolusi juga mendorong agar komunitas Eropa mengambil peran penting untuk mengadili orang-orang yang bertanggung jawab atas kejadian itu, berkontribusi dalam pemulihan dan pemeliharaan perdamaian dengan memperhatikan hasil investigasi komunitas Eropa terhadap wanita muslim di bekas Yugoslavia sejak 1991. Disamping itu, pemerintah BiH melalui Depatemen khusus kejahatan perang dari kantor kejaksaan BiH telah menandatangani MoU dengan ICTY terkait dengan penyerahan sejumlah kasus dari ICTY ke pengadilan nasional BiH, termasuk akses terhadap dokumen hasil investigasi ICTY, para ahli dan kontak para saksi.[2] ICTY menangani kasus pelaku utama dari kasus kejahatan perang di Yugoslavia sedang BiH menangani para pelaku kelas menengah dan bawah "kategori II".[3] 

Melalui rapat Dewan Perwakilan Rakyat pada 2 Desember 2004, parlemen mengadopsi Mou ICTY dengan Special Department for War Crimes BiH menjadi undang-undang (law on the transfer of cases from the ICTY to the prosecutor's office of BiH and the use of evidence collected by ICTY in proceedings before the courts in BiH). Sebelumnya, DPR telah memutuskan dalam sidang House of Peoples pada 25 Juni 2002 dan 3 Juli 2002 untuk memastikan pelaksanaan yurisdiksi BiH dalam penghormatan HAM dan peraturan hukum domestik lainnya.

Setelah mengalami dua kali amandemen UU "law on the transfer"pada 2002 dan 2004, War Crimes Chambers (WCC) BiH dibentuk pada Januari 2003 dengan memiliki tiga divisi; divisi pidana, divisi Administrasi dan divisi banding.[4] Dalam divisi pidana termasuk menangani kasus kejahatan perang, kejahatan terorganisir, kejahatan ekonomi dan korupsi.

Kontribusi signifikan masyarakat internasional melalui keterlibatan hakim internasional, yang memiliki pengalaman dan pengetahuan dalam pembangunan pengadilan modern dan efisien yang dalam operasinya menerapkan standar internasional tertinggi. Pengadilan BiH memiliki jangka waktu yang relatif singkat yang dikelola tidak hanya untuk menciptakan infrastruktur dan kapasitas yang diperlukan untuk melakukan proses paling rumit, namun juga menunjukkan kesiapannya untuk melakukan kasus terhadap orang-orang yang dituduh melakukan kejahatan paling serius.

 Pengadilan BiH-WCC terdapat 48 hakim yang terdiri dari hakim internasional dan nasional BiH yang terdiri dari 3 hakim dalam satu panel. Awalnya, panel kejahatan perang masing-masing terdiri dari dua hakim internasional dan satu hakim nasional. Selama masa transisi lima tahun, komposisi panel akan berubah menjadi dua hakim nasional dan satu hakim internasional, dan akhirnya mereka menangani sendiri dari hakim nasional.[5]

Jaksa penuntut WCC BiH juga bekerjasama dengan jaksa ICTY dalam peningkatan kapasitas dan penuntutan.  Nota kesepahaman antara kantor Jaksa Pengadilan Pidana Internasional untuk Bekas Yugoslavia dan Departemen Khusus Kantor Kejaksaan di Kantor Jaksa Bosnia dan Herzegovina yang ditandatangani pada bulan September 2005 mengatur kerja sama antara penandatangan terkait dengan Permintaan Bantuan, akses terhadap dokumen, akses terhadap pernyataan saksi, kontak dengan saksi dan saksi dengan tindakan perlindungan, akses terhadap laporan ahli dan lain-lain.[6]Serta kerja sama regional kawasan Eropa tenggara (SEEPAG), Uni Eropa (EUROJUST) dan negara sesama bekas Yugoslavia.[7] 

WCC-BiH mengadili terdakwa pelaku kejahatan perang diantaranya kasus dari ICTY yaitu Dusan Fustar dihukum penjara 9 tahun, Momcilo Gruban di hukum penjara 6 tahun, Gojko Jankovic dihukum 34 tahun penjara, Duzko Knezevic di hukum 31 tahun, Pasko Ljubicic dihukum penjara selama 10 tahun, Mitar Rasevic duhukum 8.5 tahun, Radovan Stankovic dihukum 20 tahun penjara, Savo Todovic selama 12.5 tahun penjara, dan Milorad Trbic dihukum 30 tahun. Para pelaku rata-rata komandan lapangan atau komandan kamp penjara. Sementara hasil penyelidikan internal WWC-BiH terdapat Nikola Andrun dihukum 18 tahun, Nenad Tanaskovis dihukum 12 tahun setelah banding menjadi 8 tahun penjara, Nedo Samardzic dihukum 20 tahun di pengadilan banding ditambah menjadi 24 tahun, Radislav Ljubinac dihukum 10 tahun, dan Dragan Damjanovic dihukum 20 tahun. Semuanya diputus tahun 2007, kecuali Andrun tahun 2008.

Dapat dikatakan bahwa, pengadilan BiH merupakan pengadilan pidana internasional (hibryd)yang paling berhasil khususnya di antara negara bekas Yogoslavia bukan hanya berhasil memutus perkara pelaku kejahatan perang tetapi juga partisipasi masyarakat yang luas, dukungan politik pemerintahan, pembangunan infrastruktur lembaha hukum tetapi juga penguatan dan pengembangan kapasitas sumber daya pengadilan yang sangat kuat.
 

[1] UN. Doc. (SC), S/RES/808 (1993)

[2] Article 2-5 dalam,Memorandum of Understanding Between the Office of the Prosecutor of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia ("ICTY") and the Special Department for War Crimes of the Prosecutor's Office of Bosnia and Herzegovina.

[3] Philip Reichel and Jay Albanese (Editor), Handbook of Transnational Criminal and Justice,Edisi II, Los Angeles: SAGA, 2014. Hlm. 367

[4] Baca dalam,http://www.sudbih.gov.ba/stranica/86/pregled (5/9/2017)

[5] Ibid   

[6] Lihat naskah "Memorandum of Understanding"  

[7] Lihat dalam,http://www.tuzilastvobih.gov.ba/?opcija=sadrzaj&kat=1&id=3&jezik=e (5/9/2017)

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun