Pilkada, Ruling Elite, Uang, dan Bos Politik
Oleh Syamsir Pohan
Motifasi penulisan artikel ini berawal dari adanya fenomena perpolitikan yang janggal yang terjadi di negara kita, juga di Sumatera Utara yang akan menyelenggaran Pilkada di 24 kabupaten/kota . Fenomena perpolitikan yang tidak sehat – yang saya paparkan dalam tulisan ini – meski tidak memaparkan data faktual, tapi kita semua dapat merasakan apa yang saya sebut kejanggalan proses demokrasi; yaitu fenomena elite politik yang “kemaruk jabatan”, fenomena politik uang serta bosisme politik.
Berbicara persoalan pemilihan kepala daerah (pilkada), selain faktor figur calon, kita tidak bisa menegasikan faktor-faktor yang terlibat di dalam suksesi pilkada; seperti faktor partai politik, elit politik, uang dan bosisme politik atau biasa disebut investasi politik. Apa hubungan pemilihan kepala daerah (pilkada) dengan ruling elite, uang dan bosisme politik? Mari sama-sama kita lihat dan telaah hubungan dan konkordansi antar-faktor tersebut di atas.
RULING ELITE
Kata ‘elite’ telah digunakan pada abad ke-17 untuk menggambarkan kualitas yang sempurna. Penggunaan kata itu kemudian diperluas untuk menunjuk kelompok sosial yang unggul, misalnya unit militer kelas satu atau tingkatan bangsawan yang tinggi. Itu menurut T.B Bottomore dalam kamus Oxford English Dictionary. Jika demikian, istilah elite politik dapat bermakna orang-orang - tidak hanya tokoh partai - yang berada di puncak piramida perpolitikan.
Apakah yang saya maksud dengan ruling elite dalam tulisan ini adalah elite partai politik? Tidak hanya elite partai politik, tapi semua kelompok yang berpengaruh. Ruling elite, yang saya kutip dari tulisan Anies Baswedan dalam artikelnya yang dikutip juga oleh M. Alfan Alfian dalam bukunya ‘Menjadi Pemimpin Politik’, mengatakan bahwa “ruling elite adalah sekelompok elite – di antara kaum elite-elite yang lain – yang berkuasa menentukan arah kehidupan bangsa dan negara.
Yang saya maksud dengan ruling elite, dalam hal ini terkait dengan pilkada, adalah sekelompok orang yang sangat berpengaruh secara politik – tidak hanya tokoh partai politik – yang ikut menentukan proses pemilihan kepala daerah. Apakah itu tokoh-tokoh partai politik, pengusaha, pemerintah/birokrat/incumb
ent, tokoh ormas, tokoh agama, tokoh adat, maupun tokoh-tokoh kelompok masyarakat lainnya.
Terkait dengan pilkada di beberapa kabupaten/kota di Sumatera Utara yang sebentar lagi
diselenggarakan, seberapa besar pengaruh ruling elite dalam suksesi pilkada nanti? Tentu sangat besar. Mengapa demikian? Karena ruling elite mempunyai pengaruh politik yang cukup signifikan, menguasai basis massa berupa pengikut, mempunyai dana dan akses modal yang cukup besar, dan menguasai kontur maupun kultur masyarakat sekelilingnya. Dengan kekuasaannya tersebut ruling elite akan sangat mempengaruhi calon pemilih untuk memilih pasangan calon walikota/wakil dan bupati/wakil.
Ruling elite tentunya punya kepentingan politik terhadap pilkada. Dengan terpilihnya pasangan calon yang didukungnya, kepentingan politik dan ekonominya akan dapat terakomodasi. Itu keniscayaan atau ekses politik yang gampang ditebak bukan? Dukungan ruling elite terhadap pasangan calon tertentu selalu berprinsip ‘take and give’ seperti prinsip ekonomi. Itu kecenderungan negatifnya.
Apakah ruling elite punya pengaruh positif terhadap pemilihan kepala daerah? Tentu, sama besar pengaruh negatif dan positifnya. Ruling elite dapat menggunakan pengaruh politiknya untuk mengajak pengikutnya, kelompoknya, serta kekuasaan politik maupun dananya untuk mewujudkan pilkada yang lebih baik. Mereka dapat melakukan pencerahan kepada calon pemilih, mempengaruhi pilihannya untuk memilih pasangan calon kepala daerah yang baik track record-nya. Mereka juga dapat menyumbangkan dananya untuk keperluan kampanye pasangan calon kepala daerah tanpa ‘deal’ mengharap proyek atau kemudahan birokrasi untuk kepentingan politik dan bisnisnya.
UANG
